PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)

Oleh. Irvan Mawardi

A. LATAR BELAKANG

Dinamika perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia dewasa ini belum menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga memicu kekecewaan sebagian masyarakat. Di satu sisi, perkembangan semangat berdemokrasi di setiap bidang sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala yang menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi, seperti kebebasan menyatakan penadapat, kemerdekaan berserikat, adanya pemilihan langsung, adanya terbosan otonomi daerah, kebebasan pers dan lainnya.

Namun di sisi lain, perkembangan hukum sebagai bagian atau pilar penting dari demokratisasi belum menjadi sebuah nilai (value) yang terintegral dengan perkembangan demokrasi. Kepuasan terhadap perkembangan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan perkembangan hukum baik yang tumbuh di masyarakat maupun perkembangan hukum formil yang menjadi pilar proses penegakan hukum.

Tertinggalnya hukum dalam proses berdemokrasi menjadi sebuah ironi mengingat konstruksi hukum bernegara kita yang secara ideologis tercantum dalam konstitusi UUD 1945 menunjukkan bahwa Hukum dan Demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3 berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Frasa “kedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa sumber kedaulatan tertinggi dari negara ini adalah rakyat, namun kedaulatan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar karena negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Visi bangsa ini sudah cukup Nampak pada kalimat yang ada di Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tersebut bahwa negara kita meskipun melandasakan pada prinsip demokrasi dengan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama, namun kedaulatan itu harus dikelola dan dikontrol secara baik lewat mekanisme hukum. Continue reading

Catatan Kelam Pilkada Kobar dan Papua Barat; Kado pahit penutup tahun 2011

 

Pilkada Kota Waringin Barat nampaknya akan menjadi salah satu saksi sejarah sekaligus referensi kajian politik daerah yang cukup penting. Betapa tidak, konflik Pilkada Kobar menjadi salah satu pilkada yang terpanjang masa konfliknya selain pilkada Maluku Utara tahun 2007 yang lalu.  Pembakaran rumah jabatan Bupati Kobar tanggal 29 Desember 2011 yang lalu adalah puncak dari konflik Pilkada kobar yang mengalami staus quo pasca KPUD menolak putusan MK yang menganulir hasil penghitungn KPUD Kobar yang memenangkan pasang calon yakni H Sugianto- H Eko Sumarno (SUKSES), sementara Putusan MK memenangkan pasangan  DR Ujang Iskandar -Bambang Purwanto (UJI-BP). Pada saat yang bersamaan    ratusan warga pendukung kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw membakar rumah Gubernur Abraham Aturury. Massa kesal, sebab MK memutuskan memenangkan Abraham Aturury dan Rahimin Katjong sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih.

Continue reading

Praktik Oligarki Politik Semakin Akut

diskusi dan bedah buku

JAKARTA,20/11 – DISKUSI DAN BEDAH BUKU. Anggota DPR RI A Malik Haramain (2 kiri) bersama penulis buku Irvan Mawardi (kiri), pengamat politik Audy Wuisang (2 kanan) dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kanan) berbicara tentang prediksi pemilu tahun 2014 di tengah sistem oligarki dalam diskusi dan bedah buku yang bertajuk ” Pemilu Dalam Cengkraman Oligarki” di Jakarta, Minggu, (20/11). Diskusi dan bedah buku karya Irvan Mawradi ini membahas tentang potret hasil advokasi pilkada dan pemilu 2005 -2010 yang memberikan gambaran carut marut pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam sistem oligarki dan beberapa solusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di pemilu mendatang. FOTO ANTARA/Teresia May/ss/pd/1

JAKARTA–MICOM: Praktik oligarki politik saat ini dinilai semakin akut. Hal itu terlihat nyata, diantaranya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR.

Ngototnya partai-partai besar pada sejumlah poin krusial dalam pembahasan RUU Pemilu, menunjukkan partai-partai yang berkuasa saat ini berupaya mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka.

Peluang partai menengah dan partai-partai baru untuk masuk ke parlemen pun ditutup.

Penilaian itu terangkum dalam buku Pemilu dalam Cengkraman Oligarki, karya Irvan Mawardi, yang dipaparkan dalam Diskusi dan Bedah Buku di Jakarta, Minggu (20/11).

“Dalam pembahasan RUU Pemilu fokusnya pada besaran ambang batas parlemen, sistem pemilihan tertutup, mengurangi alokasi kursi per daerah permilihan. Pembicaraannya memperluas kekuasaan, ini bagian dari strategi partai besar untuk memperluas kekuasannya,” ujar Irvan Mawardi, mantan peneliti di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini. (OL-11)

Etika Politik untuk Hapus Oligarki

Kompas.

21 November 2011 – Dalam 10 tahun terakhir, pemilu sebagai praktik demokrasi dikuasai oleh sekelompok elite pragmatis. Dampaknya, pemilu dan demokrasi di Indonesia terjebak dalam oligarki yang dipresentasikan oleh partai politik, negara, dan pasar. Dibutuhkan kultur dan etika politik untuk menghapus oligarki dalam demokrasi.

Hal itu mengemuka dalam peluncuran dan diskusi buku Pemilu dalam Cengkeraman Oligarki karya Irvan Mawardi, mantan aktivis pemilu yang kini menjadi Hakim PTUN Makassar, Minggu (20/11), di Jakarta.

Selama ini, menurut Irvan, pemilu yang merupakan praktik demokrasi dijalankan dengan prinsip-prinsip oligarki atau dominasi kekuasaan oleh segolongan elite. Praktik oligarki bertambah subur karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi belum sepenuhnya mampu bersikap dan bertindak mandiri, rasional, dan kritis dalam menyalurkan hak politiknya.

”Sikap masyarakat yang pragmatis dan tidak rasional mudah dimainkan oleh kekuatan oligarki, seperti birokrasi, modal, parpol, primordialisme, dan kekuatan negara,” ujar Irvan.

Pengaruh oligarki terindikasi dari sejumlah fenomena dalam pemilu dan pilkada, yaitu proses pemilu kerap dimanfaatkan elite birokrasi, pilkada banyak dipengaruhi kekuatan uang para kandidat, dan muncul kekuatan elite primordial.

Untuk menghilangkan cengkeraman oligarki ini, Irvan mengusulkan agar parpol merevitalisasi diri dengan menganut paradigma bahwa politik adalah alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, diperlukan juga peningkatan partisipasi dan kritis masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain, yang menjadi pembedah buku, mengakui, semua partai dikuasai oligarki dalam derajat yang berbeda-beda. Oligarki semakin berkembang karena transaksi politik begitu bebas. Orang yang memiliki uang dengan mudah mendapatkan urutan pertama dalam pilkada.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, oligarki muncul karena wakil rakyat di legislatif tidak memiliki etika dan kultur politik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. ”Percuma saja peraturan diperketat dan sistem diperbaiki. Oligarki akan terus terjadi sepanjang kultur politik tidak dimiliki elite,” katanya.

Jadi, kata Ray, persoalannya bukan masyarakat harus meningkatkan kekritisannya terhadap calon wakilnya, melainkan politisi harus meningkatkan etika dan kultur politik mereka. (sumber: Kompas)

DIB Tetapkan 4 Tokoh Bakal Capres dalam Pilpres 2009

M. Rizal Maslan – detikPemilu

Jakarta – Dewan Integritas Bangsa (DIB) menetapkan empat tokoh yang cocok dan memenuhi syarat sebagai calon presiden (Capres) untuk bertarung dengan capres yang sudah ada saat ini.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.