Perlindungan Hak Parpol Jadi Titik Berat Bawaslu

Kompas Cetak, 25 Oktober 2017

JAKARTA, KOMPAS — Dalam menangani aduan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu akan mengacu pada konsep dasar perlindungan hak partai politik. Sistem Informasi Partai Politik yang dijadikan bahan aduan oleh partai yang pendaftarannya tidak diterima akan dikaji dalam konteks tersebut.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam diskusi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (24/10), mengatakan, dalam menangani aduan parpol, Bawaslu akan menghubungkan fakta serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

“Teknis akan kami pelajari, apakah keterpenuhan syarat dokumen dan waktu dilanggar peserta pemilu sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai calon peserta pemilu oleh KPU, atau ada hal lain yang berkontribusi di situ. Akan dilihat dalam pemeriksaan,” kata Ratna Dewi.

Hingga kemarin sudah ada beberapa parpol yang berkonsultasi dan mengambil formulir aduan pelanggaran ke Bawaslu. Namun, baru Partai Bulan Bintang (PBB) yang menyerahkan berkas aduan ke Bawaslu.

Sebelumnya, dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019, hanya 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap. Sementara 13 parpol yang berkasnya tidak lengkap hingga batas waktu yang ditentukan, pendaftarannya tidak diterima.

Bawaslu memberikan waktu hingga Kamis (26/10) bagi parpol yang berniat mengadukan dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran. Setelah itu, kata Dewi, Bawaslu punya waktu maksimal 14 hari kerja untuk meneliti berkas, memeriksa para pihak, dan mengkaji, sebelum membuat putusan yang wajib diikuti KPU.

Dewi mengakui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menjadi prasyarat pendaftaran akan menjadi salah satu hal yang dikaji Bawaslu. Pihaknya akan melihat apakah Sipol menjamin aspek legalitas hukum dan perlindungan hak konstitusional partai politik. “Sepanjang bisa menjamin dan KPU berupaya memberi pelayanan Sipol, tentu akan kami pelajari di pembuktian,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Sukmo Harsono seusai mendampingi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan aduan ke Bawalsu mengatakan, Sipol yang masih lemah seharusnya tidak dijadikan alat menentukan sebuah partai layak atau tidak layak ikut pemilu.

Anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik, mengemukakan, Sipol sudah disosialisasikan dalam tiga gelombang, juga oleh KPU periode terdahulu. Selain itu, pembentukan peraturan KPU yang mengatur Sipol sudah melalui mekanisme uji publik dan konsultasi ke DPR. Selain memudahkan proses pemeriksaan administrasi, Sipol juga dinilai bisa menjadi basis data parpol dan dapat dimanfaatkan untuk pemilu berikutnya.

Mantan anggota Bawaslu, Wahidah Suiab Wittoeng, mencatat tentang prakondisi yang harus dipenuhi KPU dan Bawaslu sebelum tahap pendaftaran parpol dimulai. Dalam menjalankan tahapan itu, KPU harus menyusun PKPU yang sudah melalui tahap konsultasi yang melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah, dan DPR. “Namun, mengapa persoalan Sipol yang penting ini baru mencuat di pertengahan saat proses sudah berjalan,” katanya. (GAL)

Advertisements

Ini Poin-poin yang Disahkan dalam Revisi UU Pilkada

Sumber;Kompas.com edisi 2 Juni 2016

– Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah disepakati untuk disahkan menjadi UU. Meski masih ada sejumlah perdebatan di dalam pengesahan tersebut, namun sidang paripurna yang dilangsungkan, Kamis (2/6/2016) tetap mengesahkan revisi itu.

Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, setidaknya ada 17 poin substansi penting di dalam pembahasan revisi UU Pilkada.

“Melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya seluruh substansi dari RUU Pilkada ini dapat diselesaikan Komisi II dan pemerintah melalui musyawarah mufakat,” kata Rambe saat sidang paripurna.

Jadwal pilkada

Poin pertama yaitu terkait waktu penyelenggaraan Pilkada serentak. Komisi II dan pemerintah sepakat bahwa pemungutan suara lanjutan hasil Pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2020.

Sementara pilkada hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil Pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

“Hal ini dilakukan sampai mencapai keserentakan nasional pada tahun 2024,” kata Rambe.

Sebelumnya, jadwal pelaksanaan pilkada serentak secara nasional yang disepakati yaitu tahun 2027. Dengan adanya perubahan tahun, maka terdapat sejumlah penyesuaian pengangkatan penjabat kepala daerah.

Untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 akan diangkat penjabat kepala daerah hingga pelaksanaan pemilihan serentak pada 2024.

Sementara itu, terkait meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon dibuat norma tata cara pengajuan calon pengganti baik untuk pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon dari partai politik.

Komisi II dan Pemerintah menyepakati untuk memberikan waktu 30 hari melakukan pergantian, jika salah satu calon meninggal dunia pada waktu 29 hari sebelum pemilihan.

“Terkait peningkatan verifikasi kualitas calon perseorangan, Komisi II dan Pemerintah menyepakati untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus melalui langkah menemui pendukung pasangan calon,” ujar dia.

Sanksi politik uang

Komisi II dan Pemerintah juga sepakat jika ada upaya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih dan terpenuhi unsur-unsur memberikan uang atau materi lainnya maka akan dikenai pidana penjara dan atau pidana denda.

Sementara, jika calon yang melakukan tindak pidana tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Adapun untuk penguatan Bawaslu, disepakati bahwa lembaga tersebut diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait tindak pidana menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih.

Upaya hukum ini dimulai dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu pusat hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

Mekanisme kampanye

Rambe juga menjelaskan soal kesepakatan Komisi II dan pemerintah soal pendanaan kampanye.

Dana kampanye yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini dibatasi. Dana kampanye itu hanya diperuntukan untuk kegiatan pasangan calon atau partai politik dalam melakukan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.

“Adapun mengenai dana kampanye ditambahkan norma bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon dan Partai Politik,” lanjut dia.

Larangan ganti pejabat

Berikutnya, Komisi II dan Pemerintah sepakat jika pejabat negara, pejabat ASN, anggota TNI-Polri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, serta dilarang melakukan penggantian pejabat.

Apabila itu dilakukan, maka pencalonan pejabat itu dapat dibatalkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Dalam hal penanganan pelanggaran pilkada, peran penyidik kepolisian dalam sentra Gakumdu harus diperkuat. Di samping mempersingkat alur penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

“Terkait sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dimulai dari upaya hukum secara berjenjang yang dimulai dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ke Bawaslu hingga ke tingkat MA. Khusus yang menyangkut perselisihan hasil, diubah dengan menggunakan acuan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir,” ujar dia.

Pembatalan pencalonan

Selain itu, pelanggaran berupa politik yang yang dilakukan secara terstruktur,maistematis dan masif akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan, tanpa menggugurkan proses pidana.

Pemberian sanksi ini menjadi wewenang Bawaslu Provinsi yang sebelumnya telah diperkuat wewenangnya. Adapun penetapan sanksi menjadi wewenang KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui surat keputusan.

Presiden lantik bupati/wali kota

Tak hanya gubernur, pada revisi UU Pilkada kali ini, DPR dan pemerintah juga sepakat bahwa pelantikan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dapat dilakukan oleh Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Pelantikan dilakukan secara serentak.

“Tentang usulan pengangkatan calon terpilih, Komisi II dan Pemerintah menyepakati untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang dapat menghambat pelantikan pasangan calon terpilih akibat tidak disampaikannya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi dan Gubernur,” lanjut Rambe.

Syarat dukungan

Ia menambahkan, untuk syarat dukungan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, disepakati jika besarannya tetap 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu.

Sementara, syarat dukungan pasangan calon perseorangan yaitu paling sedikit 6,5 persen dan paling banyak 10 persen dari daftar pemilih tetap.

Sementara itu, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan serta menghapus persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Begitu pula bagi calon yang merupakan mantan narapidana, diberi kewajiban untuk mengumumkan status tersebu kepada publik.

“Selanjutnya, terkait persyaratan bagi PNS, Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD yang mencalonkan diri wajib mundur setelah secara resmi ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai calon,” kata dia.

Petahana wajib cuti

Adapun untuk petahana yang akan mencalonkan diri kembali, diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga tiga hari menjelang pencoblosan.

Sedangkan, bagi pejabat negara yang terlibat kampanye pemilihan pasangan calon, cukup mengajukan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Konflik internal parpol

Lebih jauh, ia mengatakan, jika terjadi perselisihan kepengurusan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon, maka parpol yang bisa mendaftarkan adalah parpol yang sah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Penggunaan e-KTP

Terakhir, pemerintah dan DPR sepakat bahwa penggunaan KTP elektronik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih, baru akan diterapkan pada Januari 2019.

Oleh karena itu, untuk saat ini hingga akhir tahun 2018, masih diperbolehkan penggunaan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan.

sumber;http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/17322641/ini.poin-poin.yang.disahkan.dalam.revisi.uu.pilkada.

Urgensi Kodifikasi UU Pemilu

oleh Ramlan Surbakti

Sumber: Harian Kompas, 19 November 2015

Tata kelola pemilu sebagai subkajian pemilu terdiri atas empat aspek: peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, proses penyelenggaraan pemilu, badan penyelenggara pemilu, dan sistem penegakan hukum pemilu.

Dari keempat aspek, aspek pertama (hukum pemilu) merupakan aspek paling penting karena lima alasan. Pemilu merupakan persaingan antarpeserta untuk memperebutkan jabatan yang jumlahnya sedikit. Karena yang memperebutkan jauh lebih banyak daripada jabatan yang diperebutkan, dan karena bagi sebagian orang jabatan merupakan segala-galanya, persaingan niscaya mungkin akan menggunakan uang dan/atau cara intimidasi dan ancaman kekerasan. Hukum berperan untuk mengatur persaingan yang bebas, tertib, dan adil antarpeserta pemilu.

Continue reading

Kodifikasi UU Dapat Perbaiki Kualitas

Sumber:  Harian Kompas Cetak edisi 5 Februari 2016

 

JAKARTA, KOMPAS — Upaya kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum terus diperjuangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah, legislatif, maupun presiden, sebagai sebuah momentum demokrasi yang lebih teratur, sinkron, dan jauh dari praktik kecurangan. Usulan tentang kodifikasi UU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Continue reading

Revisi Undang-undang Mendesak Segera Dibahas

sumber: Kompas Cetak edisi 14 Desember 2015

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta pemerintah dan DPR segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan karena tahapan pilkada serentak tahun 2017 dimulai triwulan II tahun 2016.

Operator sistem penghitungan hasil pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan mengunggah hasil pindai dokumen C1 atau formulir hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara di ruang Pusat Data dan Informasi KPU di Jakarta, Sabtu (12/12). Staf KPU Lampung Selatan mengunggah ribuan hasil pindai dokumen tersebut dari Jakarta karena mengaku jaringan internet di daerahnya sangat lambat.
KOMPAS/ANTONY LEEOperator sistem penghitungan hasil pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan mengunggah hasil pindai dokumen C1 atau formulir hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara di ruang Pusat Data dan Informasi KPU di Jakarta, Sabtu (12/12). Staf KPU Lampung Selatan mengunggah ribuan hasil pindai dokumen tersebut dari Jakarta karena mengaku jaringan internet di daerahnya sangat lambat.

Komisioner KPU Ida Budhiati, di Jakarta, Sabtu (12/12), mengatakan, semakin cepat pembahasan diselesaikan, KPU Pusat dan daerah memiliki waktu lebih banyak untuk menyosialisasikannya. KPU Pusat berharap revisi UU Pilkada bisa rampung pada Februari 2016.

Continue reading

Gugatan Pilkada dan Pemimpin Bersih

sumber: Kompas Cetak edisi 26 November 2015

Gugatan terkait pilkada serentak, baik dalam proses pencalonan maupun hasil, ada kecenderungan semakin sering terjadi. Di satu sisi, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi. Namun, juga dapat dilihat sebagai meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Fenomena makin seringnya gugatan dalam pilkada antara lain terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar).

Continue reading

SK Jadi Sumber Persoalan

sumber: Kompas Cetak edisi 22 Oktober 2015

Perbedaan perlakuan terhadap calon sangat mungkin terjadi karena tidak mudah menentukan indikator “kesungguhan” calon untuk mengurus surat keputusan (SK) pemberhentian.

Selain itu, jeda waktu penerbitan surat edaran KPU tentang SK pemberhentian juga sangat dekat dengan tenggat waktu sehingga bisa menyulitkan KPU daerah memahami dan menerapkannya secara serempak.

Oleh karena itu, KPU diminta merumuskan secara rinci indikator untuk menyatakan seorang calon sudah berupaya mengurus SK pemberhentian secara sungguh-sungguh atau tidak.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR) Masykurudin Hafidz serta Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi secara terpisah di Jakarta, Rabu (21/10). Keduanya menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang diperbolehkannya calon terus mengikuti pilkada meski belum menyerahkan SK pemberhentian sesuai dengan tenggat waktu, dengan catatan sudah menunjukkan kesungguhan dalam mengurus SK tersebut.

Langkah itu diambil karena hingga Selasa (20/10) lalu lebih dari 100 calon belum bisa menyerahkan SK itu. Ini terjadi, misalnya, di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Sebanyak lima calon di Jatim dan dua calon di Sulteng belum mampu menyerahkan SK pemberhentian.

Padahal, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan menyebutkan, calon berstatus PNS, TNI, Polri, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pegawai BUMN atau BUMD yang tak bisa menyerahkan SK dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa melanjutkan tahapan pilkada.

Indikator kesungguhan

Menurut Veri, upaya tersebut sebenarnya baik karena bisa mengakomodasi calon yang tidak bisa menyediakan SK pemberhentian tepat waktu karena diganjal pihak tertentu. Namun, KPU harus mampu memisahkan calon semacam itu dengan calon yang memang tak sungguh-sungguh mengurus SK dengan harapan bisa kembali ke jabatannya semula jika kalah dalam pilkada.

Masykurudin menambahkan, indikator kesungguhan sangatlah abstrak. Karena itu, ia mengusulkan agar KPU langsung saja menyatakan memenuhi syarat semua calon yang sudah membuat pernyataan pengunduran diri. Soal antisipasi adanya niat tidak baik calon yang tak mau mundur dari posisinya bisa diserahkan ke instansi terkait.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan surat edaran untuk mencegah disparitas perlakuan terhadap calon.

Namun, hingga Rabu sore surat itu belum diterima KPU daerah. Setidaknya ini diungkapkan Ketua KPU Sulawesi Barat Usman Suhuriah dan Ketua KPU Bengkulu Irwan Syahputra. Meski demikian, mereka mengaku sudah mendengar informasi itu.

Sementara itu, komisioner Bawaslu, Nelson Simanjutak, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi untuk mengantisipasi munculnya sengketa akibat disparitas putusan KPU daerah terkait dengan SK pemberhentian. Koordinasi dengan Panwaslu pun dilakukan. (GAL/DEN/VDL)