RUNTUHNYA WIBAWA GEDUNG BUNDAR

By.irvan.mawardi@gmail.com

Usaha penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng. Setelah terungkap kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan, kini public kembali kecewa karena kasus penyuapan oleh Artalyta ke Jaksa Urip tersebut ternyata melibatkan petinggi Jaksa lainnya. Dalam persidangan yang lalu, terungkap rekaman pembicaraan antara Artalyta dengan Untung Udji serta Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman. Hasil rekaman tersebut membuktikan secara kuat bahwa petinggi Kejaksaan Agung yang bermarkas di Gedung Bundar kemungkinan terlibat kasus penyuapan tersebut.

Kejadian ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, sebab penegakan hokum tidak bisa dipisahkan oleh kredibilitas kejaksaan sebagai salah satu penegak hokum. Menurut Soerjono Soekanto, hokum dan penegak hokum merupakan sebagian factor penegakan hokum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu disikapi ;

Pertama, Bahwa apa yang dilakukan oleh Untung Udji serta Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman yang secara intens dan begitu akrab berkomunikasi dengan Artalyta, seorang yang berhubungan dan terkait langsung dengan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perbuatan ini sungguh merusak citra dan martabat. Perbuatan ini tentu bertentangan dengan kewajiban yang melekat bagi seorang Jaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004: ” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya “. Berhubungan langsung dengn pihak yang berperkara merupakan sikap yang secara jelas merusak kredibilitas Kejaksaan Agung.

Kedua, Selain itu, perbuatan petinggi Kejaksaan Agung tersebut merupakan pelanggaran Sumpah Jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi antara lain:

”……bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

Ketiga, Sebagai konsekwensi dari butir di atas, maka semua semua Jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut di atas harus dhentikan secara tidak hormat sebagai Jaksa. Konsekwensi ini sesuai dengan mandat pasal 13 UU nomor 16 tahun 2004 yang berbunyi; “ (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;

c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

e. melakukan perbuatan tercela

Selain melakukan pelanggaran sumpah jabatan, komunikasi intens yang dilakukan oleh beberapa petinggi kejaksaan dengan Artalyta termasuk kategori perbuatan tercela sebagaimana disebut pasa penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf e , yakni sikap, perbuatan dan tindakan Jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas yang merendahkan martabat Jaksa atau Kejaksaan.

Selanjutnya, kasus yang terjadi pada Kejaksaan Agung tersebut menegaskan betapa Mafia Peradilan telah merasuk di setiap level lembaga Penegak Hukum, termasuk Kejaksaaan Agung. Demi menjaga martabat Kejaksaan sekaligus memulihkan kepercayaan public terhadap institusi kejaksaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, maka sebaiknya Saudara Jaksa Agung Hendarman Supandji  mundur dari poisisinya. Ada beberapa alasan Jaksa Agung mesti mundur;

Pertama, public akan kesulitan memahami apabila Hendarman Supandji mengaku tidak tahu menahu seputar lika-liku kasus BLBI, karena kasus BLBI ini sudah diproses sejak lama, termasuk ketika saudara Hendarman Supandji masih bertugas sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam konteks ini, public sudah terlanjur meyakini bahwa Hendarman Supandji tidak serius dan gagal menyelesaikan kasus BLBI ini. Padahal bagi kami, kasus BLBI ini merupakan Perkara Pidana Tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara, dan atau dapat merugikan perekonomian Negara. Dalam konteks BLBI ini, Jaksa Agung gagal mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden (pasal 32 UU no. 5 tahun 1991).

Kedua, sebagaimana diatur dalam Kepja No. Kep-030/J.A./3/1998 (Keputusan Jaksa Agung tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa) disebut bahwa, salah satu ciri hakiki Kejaksaan sebagai perwujudan dari Institusi penuntutan di Indonesia adalah bersifat Tunggal. Artinya, setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian terkait dengan pencitraan Kejaksaan, karena baik buruknya Kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku dan perbuatan setiap warganya, maka sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Agung, sungguh tidak tepat apabila Jaksa Agung merasa bukan bagian dari Masalah

Selain itu, perlu segera mendesak kepada Presiden untuks segara memaksimalkan peran Komisi Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan perintah UU No. 16 tahun 2004 pasal 38 yang menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Mengingat begitu merosotnya kinerja Kejaksaan saat ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden SBY untuk segera membentuk mereviralisasi peran Komisi Kejaksaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: