MENGHITUNG NAPAS OPOSISI

Irvan Mawardi1

Wacana oposisi kembali menguat akhir –akhir ini, khususnya pasca pilpres 2009. Kemenangan fantastis Partai Demokrat dan SBY yang begitu dominan menghadirkan kekhawatiran akan semakin minimnya kekuatan oposisi, khususnya di Parlemen. Kekhawatiran akan minimnya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah semakin menguat ketika memperhatikan beberapa pilihan politik yang dilakukan SBY selama 2 bulan terakhir ini; Pertama, dalam penyusunan dan pemilihan komposisi Pimpinan DPR maupun MPR, SBY begitu dominan dalam menentukan bagi siapa yang akan duduk dalam posisi Pimpinan DPR dan MPR. Dengan mengandalkan kekuatan Partai Demokrat yang mayoritas di Parlemen, SBY berusaha merangkul semua kekuatan politik agar menjadi pendukung pemerintah, tak terkecuali dalam hal ini PDIP dan Partai golkar yang menjadi kompetitor dalam pilpres.


Kedua, SBY berusaha melakukan infiltrasi pada kekuatan politik yang berpotensi menjadi Oposisi dalam pemerintahannya. Hal ini terlihat ketika SBY secara terbuka memberi dukungan kepada Taufik Kiemas (Ketua Majelis Pertimbangan DPP PDIP) untuk menjadi Ketua MPR. Selain itu, SBY berhasil meloloskan “kadernya” Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum Golkar yang baru sekaligus menempatkan penasehat politiknya, Rizal Mallarangeng sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar.

Ketiga, SBY melakukan upaya “pembersihan” yang sistematis terhadap kemungkinan adanya persoalan hukum yang memojokkan dirinya dalam kasus Bank Century dengan cara melakukan pembiaran dalam upaya Kriminalisasi KPK oleh Kepolisian. Keempat, Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk SBY masih penuh dengan nuansa kompromi politik pragmatis daripada memenuhi format Kabinet yang profesional dengan asas the Right Man on the Right Place.

Dari beberapa indikasi tersebut bahwa, wajah politik yang akan diperankan SBY periode 2009-2014 tidak akan jauh berbeda dengan wajah politik yang diperagakan Soeharto di zaman Orde Baru. Keduanya memiliki basis politik yang sama, yakni Otoritarianisme. Prinsip politik ini berawal dari menumpuknya semua elemen politik dalam satu kekuatan politik tanpa disertai kekuatan Oposisi sebagai penyeimbang. Dalih yang dimunculkan kubu SBY dalam menumpuk kekuasaan adalah agar terbangun pemerintah yang kuat dan efektif sehingga terhindar dari instabilitas politik. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat pembuka akan lahirnya rezim otoriter. Demokratisasi selalu menyediakan ruang konflik dan negosiasi sebagai bagian dari politik. Sementara rezim otoriter senantiasa menomorsatukan stabilitas serta kemapanan dan menafikan check and balances yang sering dianggap melahirkan instabilitas. Dalih berikutnya dari kubu SBY adalah bahwa upaya menumpuk kekuasaan tidak serta merta akan melahirkan rezim otoriter karena meskipun kekuatan parlemen sudah “dikendalikan” tapi masih ada kekuatan masyarakat sipil dan Pers yang dapat mengontrol kekuasaan. Dalih ini begitu mudah dibantah mengingat beberapa hal. Pertama, watak asli dari kekuasaan otoriter tidak mengenal kritik dan perbedaan pendapat. Kedua, kasus penangkapan para aktivis dari Masyarakat Sipil oleh rezim SBY semakin menegaskan watak otoritarianisme SBY. Kedua, dalam kasus Kriminalisasi KPK yang dilanjutkan dengan penerbitan Perpu PLT Pimpinan KPK yang penuh cacat hukum, SBY tidak mendengarkan pendapat kalangan Pers dan akademisi. Hal ini menunjukkan, SBY tidak peduli apapun yang disuarakan Pers dan Masyarakat Sipil. Ketiga SBY tidak mampu memenuhi harapan publik yang menghendaki formasi kabinet yang diisi oleh kelompok profesional yang memiliki kapasitas, tidak sekedar sebagai arena bagi-bagi kekuasaan

Catatn lain dari praktek penumpukan kekuasaan itu adalah memberikan pesan bahwa lagi-lagi pemilu 2009 gagal mengapresiasi kepentingan rakayat banyak. Sehingga tidak bisa dihindari, “perhelatan demokrasi” yang seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan kekuasaan di atas kedaulatan rakyat hanyalah menjadi praktek rutinitas dan formalitas semata. Komposisi dan konfigurasi elit politik yang akan menjadi penguasa di negeri ini, tidak akan bergeser dari komposisi saat ini. Perkembangan demokrasi yang demikian adalah demokrasi elitis, dimana proses-proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan nasional dilakukan oleh kelompok elit politik saja tanpa mengikutsertakan rakyat yang ada di dalamnya. Sebagian besar waktu sejarah kehidupan politik yang kita lewati tersita oleh berlakunya demokrasi elitis ini. Akibatnya banyak keputusan politik yang praktis tidak nyambung dengan kepentingan rakyat atau tidak benar-benar bernilai otoritatif. Tegasnya lagi, akan banyak UU yang lolos disahkan meskipun tidak senafas dengan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, komitmen politik yang dikehendaki untuk para elit politik saat ini sebenarnya sangat sederhana. Yakni adanya komitmen untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan cara, membuka ruang-ruang kesadaran politik bagi rakyat, tidak justru memanipulasi mereka, memberi kesejahteraan kepada mereka dengan prinsip kemandirian, tidak justru mengajarkan praktek-praktek pragmatisme dan memberikan ruang-ruang partisipasi politik kepada mereka dengan senantiasa melaporkan segala aktivitas dan kinerja secara transparan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti dan mengkritisi parilaku elit politik yang mereka amanahkan untuk menjalankan kedaulatan mereka. Disinilah oposisi memiliki peran yang cukup signifikan untuk mencapai harapan tersebut sekaligus mengawal proses tersebut dalam mematangkan demokratisasi.

Masa Depan Pelembagaan Oposisi

Persoalannya adalah budaya politik dan realitas politik di Tanah Air belum memungkinkan untuk menerima kehadiran oposisi. Dalam hal ini oposisi secara kelembagaan. Harus diakui bahwa ruang oposisi rakyat yang selama ini belum terlembagakan tidak sepenuhnya efektif dalam mengontrol dan mengawasi perilaku dan kebijakan elit politik yang berkuasa.

Di tengah potensi lahirnya rezim otoriter tersebut, kecil kemungkinan lahir kekuatan Oposisi di Parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak awal diharapkan menjadi Oposisi sepertinya tidak akan “galak” lagi. Hal ini ditunjukkan oleh berhasilnya Taufik Kiemas duduk sebagai ketua MPR berkat dukungan dari SBY lewat Fraksi Demokrat. Terlebih ketika PDIP mengklaim hanya akan menjadi Mitra Kritis, tidak lagi menjadi Oposisi.

Dalam posisi yang demikian, peran oposisi lebih strategis diperankan oleh Masyarakat Sipil. Tantangannya adalah budaya politik dan realitas politik di Tanah Air belum memungkinkan untuk menerima kehadiran oposisi. Oposisi formal sebagai bentuk pelembagaan oposisi hanya mampu diperankan oleh partai politik. Persoalannya, sejak Masyumi menegaskan dirinya sebagai oposisi pada masa kekuasaan Soekarno, sejarah partai politik selanjutnya tidak ada lagi yang berani menegaskan partainya sebagai oposisi sejati. Sejak pemilu di bawah kekuasaan Suharto sampai pemilu 1999 dan 2004, partai politik hanya sibuk saling rebut dan berkompromi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Politik oposisi yang diperankankan partai politik cenderung ambivalen, sebab di satu sisi, di legislative menyatakan oposisi tetapi di sisi lain tetap menempatkan orang-orang partai di eksekutif yang justru sebagai lawan oposisi. Sehingga proses pengawasan terhadap kekuasaan senantiasa berakhir dengan kompromi politik berupa politik dagang sapi.

Peran Politik oposisi adalah nilai yang melekat di dalam konsep demokrasi itu sendiri. Bila demokrasi dipahami sebagai wilayah transaksi politik yang terbuka dan mandiri, maka dengan sendirinya setiap hasil transaksi terbuka untuk dipersoalkan ulang. Hadirnya Oposisi dimaksudkan untuk menjamin demokrasi bekerja di wilayah keterbukaan, dan memastikan bahwa monopoli kebenaran, atas alasan apapun, tidak boleh terjadi. Itulah sebenarnya tugas terpenting dari politik yakni menjaga netralitas dan keterbukaan ruang publik, dengan cara menyediakan alternatif-alternatif pandangan untuk diuji secara rasional berdasarkan kekuatan argumentasi.

Peran Politik oposisi adalah nilai yang melekat di dalam konsep demokrasi itu sendiri. Bila demokrasi dipahami sebagai wilayah transaksi politik yang terbuka dan mandiri, maka dengan sendirinya setiap hasil transaksi terbuka untuk dipersoalkan ulang. Politik oposisi dalam bentuk pelembagaan oposisi dimaksudkan untuk menjamin demokrasi bekerja di wilayah keterbukaan , dan memastikan bahwa monopoli kebenaran, atas alasan apapun, tidak boleh terjadi. Itulah sebenarnya tugas terpenting dari politik yakni menjaga netralitas dan keterbukaan ruang publik, dengan cara menyediakan alternatif-alternatif pandangan untuk diuji secara rasioanal berdasarkan kekuatan argumentasi.

Menurut Robert A Dahl, demokrasi bukanlah kebebasan. Demokrasi adalah kebebasan yang dilembagakan. Karena itu sangatlah penting untuk segera melembagakan oposisi, agar energi politik yang pernah dipakai untuk menumbangkan rezim lama itu tidak gentayangan tanpa arah, atau dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi dengan menunggangi isu demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pelembagaan oposisi adalah upaya untuk menyelenggarakan partisipasi politik yang sehat. Bukan saja partai dan parlemen yang harus mengemban fungsi ini, tetapi juga pers dan semua institusi politik publik. Ini berarti suatu pengakuan terbuka terhadap hak publik dalam mengawasi kekuasaan politik.

Karena itu, pelembagaan oposisi dapat juga berarti ancaman bagi pemerintahan baru yang belum solid karena masih harus mengatasi faksionalisme internal, stagnasi ekonomi dan pergolakan politik. Itulah sebabnya sebuah pemerintahan transisi akan berusaha inklusif untuk jangka waktu tertentu, yaitu dengan merangkul spektrum politik yang cukup luas, sambil mulai membangun koalisi yang efektif dengan memilih beberapa kekuatan politik strategis saja. Di sini kembali ada jebakan mayoritarianisme, dalam arti keputusan politik yang dibuat kemudian (decision), dapat jauh berbeda dengan apa yang menjadi hasil keinginan pemilu (election). Suara para pemilih tetap tinggal di kotak suara, sementara keputusan politik di bawah meja perundingan para elit. Dengan begitu, terciptalah jarak antara kedaulatan rakyat dengan politik elektoral; hal yang kemudian harus menjadi sasaran politik oposisi.

Sebagai penutup, harus diingat bahwa pelajaran pertama tentang demokrasi adalah bahwa tidak ada satu nilai absolut yang boleh masuk ke dalam arena politik publik. Kualitas primer yang berlaku dalam kehidupan politik publik adalah kewarganegaraan (citizenship ). Artinya, setiap individu yang memasuki kehidupan politik publik, hanya terikat oleh hukum publik dan prinsip-prinsip politik yang mandiri (Michael Haas). Inilah konsekwensi dari memilih demokrasi dari wahana politik di dalam sebuah masyarakat plural semacam Indonesia. Kelurusan pikiran ini membawa konsekuensi, yaitu bahwa arena politik publik harus tetap tinggal sebagai arena yang bebas ideologi, dalam arti bebas dari obsesi-obsesi partikular. Bukan obsesi itu yang tidak berdasar, melainkan intervensinya ke wilayah politik publik.

Demikian sebaliknya, keputusan-keputusan politik publik tidak boleh merugikan local truth yang dipelihara di dalam komunitas-komunitas privat. Inilah garis “gencatan senjata” yang harus dipelihara terus menerus oleh akal sehat setiap warga negara, karena hanya melalui garis itulah prinsip-prinsip masyarakat plural, rasional dan terbuka dapat diwujudkan. Dan tugas pelembagaan oposisi dimasa transisi adalah berdiri persis di garis itu.

1 Penulis Lepas tinggal di Jogja.

image; http://solindo.files.wordpress.com/2008/03/jangandiam.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: