KAUM MUDA DAN KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL

OLEH.Irvan Mawardi

  1. PENGANTAR

Bicara perubahan politik kebangsaan, maka agak naif apabila tidak menimbang kehadiran dan artikulasi Kaum Muda. Pada fase kolonialisme, pasca kolonialisme dan era konsolidasi demokrasi, Kaum Muda senantiasa hadir dengan berbagai karakter gerakan.  Setidaknya ada 3 catatan penting dari pola partisipasi kaum Muda dalam perubahan politik kebangsaan selama ini. Pertama, sepanjang sejarah tersebut kaum muda mampu berpartipasi dalam merespon dinamika sosial karena memiliki kerangka dan konsolidasi Gerakan yang jelas. Kerangka dan konsolidasi gerakan tersebut ditopang oleh adanya ideologi keberpihakan berbangsa yang tegas. Kedua, sejarah gerakan kaum Muda Indonesia selalu terjaga dan terkonsolidaskan oleh semangat kemandirian yang kuat. Yakni mempertegas Kemandirian Politik bangsa, Kemandirian Ekonomi dan Kemandirian Budaya. Ketiga, gerakan Kaum Muda selalu cerdas menemukan dan memanfaatkan momentum perubahan di tengah sistem politik yang cenderung otoriter dan hegemonik.

Kini sejarah kembali menantang kaum Muda Indonesia. Reformasi yang melahirkan transisi demokrasi pasca 1998 ternyata tidak berlangsung lama. Terpilihnya rezim SBY-Boediono yang berhasil meraup dukungan 68 % pemilih melahirkan benih-benih otoritarianisme. Ciri khas otoritarianisme adalah kuatnya hegemoni dan penetrasi negara di hadapan rakyat termasuk kaum Muda. Indikasi ini dapat dilihat dari beberapa hal; Pertama terkonsentrasinya kekuatan politik parlemen sebagai pendukung pemerintah sehingga cenderung melahirkan wajah parlemen yang tertutup. Kedua, berhasilnya SBY-Boediono mendudukkan petinggi parpol dalam barisan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam rangka meminimalisir kelompok Oposisi. Ketiga, masih kuatnya negara ketika berhadapan tekanan Pers dan Masyarakat Sipil dalam mengkritisi sikap Pemerintah. Hal ini amat jelas terlihat ketika SBY melakukan pembiaran terhadap upaya kriminalisasi KPK lewat penerbitan PerPu UU KPK meskipun dikritik dan ditolak oleh Pers dan Masyarakat Sipil. Keempat Pemerintah semakin alergi dengan kritik dan kebebasan berpendapat. Hal ini ditandai semakin meningkatnya jumlah aktivis yang ditangkap akibat pernyataan yang kritis terhadap rezim pemerintah.  Fakta inilah yang sesungguhnya menjadi momentum Kaum Muda untuk mempertegas Kemandirian, khususnya dalam konteks kemandirian Kaum Muda sebagai bagian masyarakat sipil ketika berhadapan dengan negera yang cenderung hegemonik.

Tantangan Kaum Muda

Menghadapi fakta sejarah tersebut Kaum Muda Indonesia saat ini setidaknya menghadapi beberapa persoalan. Pertama konstruksi demokrasi Indonesia pasca 1998 memberi peluang terbukanya konsolidasi berbagai kepentingan dan ideologi. Dalam konteks Civil Society misalnya, era reformasi kemudian menampilkan berbagai wajah kelompok kepentingan dengan basis ideologi yang beragam. Kaum Muda sebagai kelompok yang sangat cair dan selalu mencari bentuk identitas diri akhirnya terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok tersebut. Problemnya adalah pluralisme gerakan di luar negara tersebut tidak sepenuhnya memiliki visi yang sama dalam konteks nation state. Sehingga memunculkan gerakan ekstrim baik kiri maupun kanan. Kaum Muda tidak lepas dari polarisasi itu.

Kedua, transisi demokrasi juga melahirkan ”Pubertas” demokrasi, khususnya proseduralisme demokrasi. Hal ini ditandai dengan terjadinya inflasi parpol dan inefesiensi pemilu . Dua fenomena politik ini melahirkan ideologi politik pragmatis. Kaum Muda juga cenderung ”terjerembab” dalam dinamika politik yang serba pragmatis. Dunia politik seolah menjadi masa depan baru kaum Muda. Sebagian potensi kaum Muda di Organisasi Kepemudaan melakukan migrasi besar-besaran dalam dunia politik, khususnya dalam pemilu 2009;

Ketiga, secara faktual Migrasi kaum Muda ke dunia politik cukup berpengaruh terhadap eksistensi Organisasi Kepemudaan (OKP) sebagai salah satu pilar kekuatan Civil Society. Banyak politisi Muda di OKP ini cenderung menggeser paradigma OKP sebagai Civil Society yang selama ini lebih cenderung kepada aktivitas pemberdayaan dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang riil kepada agenda politik jangka pendek.  Selain itu, Imparsialitas ataupun indepedensi OKP akan selalu diragukan apabila para kadernya sejak awal hanya berpikir sebagai politisi yang partisan;

Keempat, secara kuantitatif, potensi Kaum Muda sebagai kaum Pembaharu masih cukup signifikan. Problemnya, sebagian besar Kaum Muda juga mengalami problem sosial dan ekonomi. Problem kehidupan ini sering memicu pilihan pragmatis kaum Muda. Pilihan aktif di OKP sebagai alat perjuangan menjadi tidak penting. Sehingga tantangan ke depan bagi OKP adalah merevitalisasi potensi kemandirian Kaum Muda sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan internal menjadi pilar gerakan Perubahan.

Keempat persoalan tersebut menjadi krusial ketika Kaum Muda (baca; Pemuda Muhammadiyah)  saat ini dihadapkan oleh sistem politik yang tertutup dengan pola kekuasaan negara yang cenderung hegemonik. Sehingga pilihan strategis bagi Kaum Muda dengan yang tersebar di berbagai OKP untuk merevitalisasi peran mereka sebagai pilar penting bagi kekuatan Civil Society. Revitalisasi dalam konteks ini adalah memperkuat Kemandirian Kaum Muda sebagai bagian Civil Society ketika berhadapan dengan negara.

Fase Konsolidasi

Tema Kemandirian dalam koridor konsolidasi Masyarakat Sipil menjadi strategis mengingat karakter Negara Hegemonik adalah ”takluknya” semua elemen sosial politik, khususnya Parpol di hadapan kekuasaan rezim yang berkuasa. Di sisi lain, keempat persoalan di atas mempersempit ruang Kemandirian Kaum Muda. Kemandirian akan mempermudah kerja-kerja Kaum Muda sebagai penyeimbang Negara.   Sebab salah satu kekuatan penyeimbang dari fonomena oligarki demokrasi  adalah kekuatan masyarakat sipil, dalam hal ini Kaum Muda di OKP.  Berman (1997), misalnya, berpendapat bahwa ketika institusi politik yang lemah dengan legitimasi rendah membuat masyarakat sipil merupakan sebuah alternatif bagi demokratisasi. Dalam konteks mendobrak oligarki demokrasi,  karakter masyarakat sipil yang   dipahami sebagai lingkup kehidupan sosial terorganisir yang terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self-generating), setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat oleh suatu seperangkat nilai-nilai bersama (Michael Walzer, 1992; Larry Diamond, 1999; Caroline Boussard, 2002) akan menjadi kekuatan tersendiri. Sebab karekater semacam itulah yang dibutuhkan dalam konsolidasi demokrasi saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: