(Catatan seputar UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009) KEMANDIRIAN HAKIM DAN UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AKUNTABEL

Oleh Irvan Mawardi;

PENGANTAR
Salah satu agenda reformasi yang belum berjalan secara maksimal saat ini yakni belum terwujudnya Hukum sebagai pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi.  Tertinggalnya penegakan hukum dalam proses penguatan demokratisasi  tidak lepas dari lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum saat ini. Sederetan kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia peradilan melahirkan kesan negatif di masyarakat terhadap institusi hukum. Hal ini tercermin dari masih kuatnya gejala Mafia Peradilan di lingkungan Peradilan.

Menurut Busyro Muqaddas ada empat bentuk modus operandi mafia peradilan yang acap terjadi di peradilan Indonesia. Modus pertama, adalah penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim.  Modus kedua, manipulasi fakta hukum. Hakim sengaja tidak memberi penilaian terhadap satu fakta atau bukti tertentu sehingga putusannya ringan, atau bebas. Modus ketiga, adalah manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim, mencari peraturan hukum sendiri sehingga fakta-fakta hukum ditafsirkan berbeda.  Modus terakhir, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain. Terutama pada kasus korupsi.
Dari perspektif tersebut, nampak bahwa reformasi dunia hukum akan berjalan maksimal ketika internal Peradilan segera berbenah dan mereformasi diri. Salah satu agenda yang mendesak adalah adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi Peradilan melalui Peningkatan Pengawasan Hakim. Keberadaan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen sesungguhnya memberi harapan baru dalam melahirkan Peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal ini mengingat salah satu wewenang  Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen adalah   menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Persoalan selama ini adalah. Wewenang ini kemudian dipertegas dalam   Pasal 20 Undang-Undang No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisal, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Dengan kewenangan yuridis yang dimilikinya, KY sesungguhnya memiliki peran vital dalam melahirkan Peradilan yang berwibawa.   Kehadirannya pun dinantikan oleh khalayak ramai terbukti dengan telah diterimanya 833 laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat pada awal-awal pembentukan KY. Namun wewenang KY untuk mengawasi Hakim menjadi hilang ketika kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No.005/PUU-IV/2006. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Dengan kata lain Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi.   Sejak keluarnya putusan MK tersebut agenda pengawasan hakim semakin melemah. Upaya melahirkan Hakim yang bersih dan berwibawa lewat pengawasan yang transparan semakin sulit.
Meskipun wewenang KY sudah dicabut oleh MK, namun berbagai upaya dilakukan oleh KY, DPR dan Pemerintah untuk tetap memaksimalkan peran KY lewat kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang terkait dengan Peradilan. Hal ini terlihat dari materi RUU revisi  Tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Peradilan Umum, RUU tentang Peradilan Agama dan RUU tentang Tata Usaha Negara yang telah disahkan pada awal Oktober 2009 yang mengatur peran KY yang lebih maju dalam hal Pengawasan Hakim.  Keempat RUU mencoba menciptakan sistem pengawasan yang sinergis antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sistem ini sebenarnya telah diintrodusir dalam UU MA No 3 tahun 2009 yang mengatur adanya ketentuan tentang Majelis Kehormatan Hakim yang komposisinya terdiri dari unsur MA dan KY.
Salah satu wewenang strategis KY dalam keempat UU tersebut adalah  dalam rangka menjaga keluhuran martabat kehormatan hakim ini, diperjelas tentang kewenangan KY yang dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk lakukan mutasi hakim. Mutasi tersebut meliputi promosi dan demosi hakim.
Bunyi Pasal 42 UU. No 48 tahun 2009tentang Kekuasaan kehakiman; “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim”
Kewenangan menganalisa putusan sebagaimana diketahui selama ini selalu menjadi polemik. Sebagian kalangan, khususnya internal korps pengadilan, yang memandang KY tidak berwenang menganalisa putusan dalam rangka pengawasan. Mereka khawatir KY dapat mengganggu independensi hakim. Sementara, kalangan lain berpendapat KY berwenang karena dari putusan bisa tergambar perilaku hakim. Indikasi tindak pidana juga bisa terbaca dari suatu putusan hakim. Faktanya, selama ini, KY memang menjadikan putusan sebagai ’cara’ mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.
Dengan demikian, agenda berikutnya adalah, sampai sejauhmana dampak Pengesahan keempat RUU tersebut yang berkaitan dengan wewenang KY dalam pengawasan Hakim terhadap terwujudnya Peradilan yang akuntabel dan Transparan? akankah ada Paradigma baru dalam pengawasan hakim ditinjau dari perspektif keempat RUU tersebut?  Merekomendasikan model pengawasan bagi Hakim dalam mewujudkan Peradilan yang transparan

Dinamika Pengawasan Hakim
Seperti halnya komisi atau lembaga negara yang bersifat independen, Komisi Yudisial lahir dari rahim refomasi di mana intitusi negara mengalami distrust di hadapan publik. Tema utama  dibentuknya Komisi Yudisial adalah memberikan optimisme kepada pencari keadilan akan lahirnya Peradilan yang berwibawa dan berintegritas. Tugas utama KY untuk melakukan Pengawasan kepada Hakim dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim   di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap hakim dan institusi peradilan.  Namun kinerja KY selama empat tahun terakhir ini tidak maksimal dalam melahirkan sosok hakim yang terhormat dan bermartabat karena disebabkan beberapa faktor; Pertama, Kewenangan KY “diamputasi” oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No.005/PUU-IV/2006 yang secara limitatif menghapus fungsi Pengawasan hakim yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisal.  Kedua, selama ini KY mengalami kesulitan dalam melakukan proses menjaga kewibawaan hakim dalam konteks pengawasan mengingat para hakim cenderung defensif terhadap upaya yang dilakukan oleh KY. Stakeholders Internal Pengadilan, khususnya Hakim cukup permissive terhadap institusi KY. Sehingga ada semacam “Fobia” terhadap istilah dan kegiatan Pengawasan. Ketiga, salah satu pintu masuk   untuk menilai integritas hakim adalah dengan cara menilai Putusan yang diputus oleh Hakim. Sementara selama ini,pada umumnya Hakim berdalih bahwa Putusan tidak dapat dinilai dan dicampuri oleh pihak manapun untuk menjaga independensi dan kemandirian Hakim.
Persoalan ketiga di atas nampaknya akan teratasi dengan direvisinya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU 3 Peradilam; Umum, Agama dan Tata Usaha Negara. Salah satu poin penting dari revisi keempat UU tersebut adalah “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim ”. Pasal ini menjadi “nafas” baru di tengah keterbatasan fungsi KY pasca putusan MK. Dengan adanya kewenangan menganalisis putusan akan mempermudah KY dalam mengawali proses pengawasan prilaku hakim. Di sisi lain, kewenangan baru ini akan memunculkan polemik dari internal hakim terkait akan terganggunya independensi hakim. Hal ini mengingat dalam paradigma hakim, Putusan adalah mahkota yang harus suci dan tidak bisa utak-atik.
Dengan demikian, agenda mendesak pasca revisi ke 4 UU tersebut adalah . Pertama, adanya dialog dan koordinasi antara KY dan Mahkamah Agung dalam menyatukan perspektif terkait dibolehkannya KY menganalisis putusan Hakim. Kedua, KY segera membuka dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan tentang format pengawasan hakim yang efektif dan ideal. Ketiga, KY tetap memiliki dan menjaga tujuan penting reformasi kekuasaan kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman harus tetap mandiri dan independen meskipun harus menganalisa putusan hakim.

Menjaga Ruh Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum.  Salah satu reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk   menjadikan kekuasan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen. Dalam konteks ini , salah satu elemen penting dari proses reformasi Hukum Indonesia adalah para hakim yang berada dalam koordinasi dan tanggung jawab Mahkamah Agung. Eksistensi Hakim sebagi pilar penting dalam proses penegakan dan berwibawahnya hukum mengalami pasang surut.  Mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA di Palembang, Oktober 2009 tentang sejarah independensi dan kualitas hakim di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kondisi terkini. Beliau menjelaskan bahwa Periode 1945-1960 dinilai sebagai periode presta Hakim yang terbaik. Pada masa itu, independensi hakim sangat tinggi dan kualitas hakim pun sangat baik. Berdasarkan catatannya, ada sekitar 80 persen hakim yang seperti masuk kategori baik. Lalu, pada periode 1960-1970, ada penurunan independensi hakim. Namun, secara kualitas hakim masih dinilai cukup baik. Dalam periode ini, sekitar 60 persen hakim memperoleh nilai baik.  Keadaan mulai pulih pada era 1970-1980. Sekitar 70 persen hakim masih disebut masuk kategori baik. Namun pada era 1980-1990 terjadi pemerosotan yang tajam terhadap independensi hakim. Meski kualitas tetap baik tetapi dari segi moralitas terjadi penurunan. Terbukti dengan ada beberapa hakim yang ditangkap karena kasus suap.   Di era 1990-2000, kondisi tersebut belum pulih. Kualitas hakim pun dinilai belum memadai. Hanya ada 50 persen hakim yang masuk kategori baik. Lalu, penilaian pun sampai pada era saat ini. Yakni, periode 2000-2009, dimana independensi hakim sudah mulai pulih. Namun, tidak dengan kualitas hakim. Ketua MA RI ini memaparkan hanya ada 50 persen hakim yang masuk kategori baik.  Dalam periode ini  ada pegawai MA yang ditangkap KPK. Gedung MA pun juga ikut digeledah KPK.
Lintasan sejarah tersebut setidaknya menjadi referensi penting  bagi Mahkamah Agung untuk bangkit melahirkan Hakim yang memiliki integritas dan professional. Oleh karena itu revisi UU. Kekuasaan Kehakiman yang baru disahkan Oktober 2009 yang lalu menjadi momentum strategis untuk mempertegas upaya kemandirian dan kemerdekaan Hakim sekaligus melahirkan Peradilan yang tetap transparan dan akuntabel. Pada titik ini, kemandirian dan independensi hakim merupakan tujuan penting. Namun di sisi lain, untuk menjaga wibawa, integritas dan profesionalisme hakim diperlukan pengawasan yang sistematis ,transparan dan bertanggung jawab. Sistem Pengawasan hakim yang baru sebagaimana diatur dalam revisi UU. Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi memberi peran yang “lebih” bagi Komisi Yudisial tentunya memerlukan pikiran dan kerangka baru bagi Hakim dalam melaksanakan tugasnya. Semangat Pengawasan  yang dikehendaki revisi UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diharapkan tidak menggeser paradigma kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri yang bebas dari interevensi kepentiangan apapun.  Dengan demikian diperlukan Dialog untuk melahirkan harmonisasi semangat melahirkan Peradilan yang Mandiri sekaligus tetap akuntabel dan transparan. Mungkin itu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: