AYIN DAN GURITA MAFIA HUKUM

By. Irvan Mawardi


Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang baru dibentuk Presiden SBY mendapati fasilitas mewah yang diberikan kepada sejumlah  tahanan di Lapas Pondok Bambu. Satgas menemukan ruang tahanan Artalyta Suryani dilengkapi dengan televisi plasma, pendingin ruangan, kamar mandi pribadi, dan tempat kerja pribadi. Aling, terpidana kasus narkotika, bahkan memiliki fasilitas karaoke, televisi, dan ruang lebih besar. Hal yang sama juga terjadi pada tahanan lain, Darmawati, Ines dan Ery. Terkuaknya kasus ini semakin menegaskan ganasnya Gurita Mafia Hukum di Indonesia. Fasilitas mewah mungkin tidak menjadi perdebatan bagi manusia sekelas Ayin. Namun karena ke-lima terpidana tersebut terkait dengan persoalan hukum, maka barang atau fasilitas mewah tersebut memperkuat fakta bahwa mafia hukum memang menggurita. Gurita Mafia Hukum adalah kekalahan hukum dan kekalahan hukum adalah absennya nilai keadilan.

Salah satu aspek penting dari nilai demokrasi adalah tegaknya hukum. Keadilan sebagai pilar dari demokrasi mampu dicapai apabila instrument hukum memiliki kepercayaan dan solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan. Lemahnya kepercayaan publik akhir-akhir ini terhadap dunia peradilan sesungguhnya menjadi indicator belum matangnya proses berdemokrasi. Kesadaran hukum sekaligus berwibawahnya institusi hukum menjadi prasyarat pelembagaan demokrasi. Sebab hanya dengan nilai dan pranata hukum yang diharapkan  mampu mengatur irama kebebasan politik dalam konteks demokratisasi. Singkatnya, aspek pelaksanaan nilai demokratisasi akan bergeser menjadi liberal dan keluar dari nilai demokrasi apabila tidak mampu diatur oleh pranata hukum. Realitas inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni proses pematangan berpolitik lewat demokratisasi tidak serta mengembalikan hukum menjadi institusi yang berwibawa. Ada beberapa alasan yang berusaha menjelaskan fenomena ini.

Pertama, politik sebagai media yang mengatur kepentingan dan memiliki kekuasaan sejatinya mampu melahirkan hukum yang berwibawa. Namun yang terjadi pada bangsa kita adalah politik yang serba pragmatis dan tidak memiliki basis ideologi akhirnya hanya melahirkan pranata hukum yang pragmatis dan hanya berpihak kepada kekuasaan. Tidak heran ketika begitu mudahnya sebuah Undang-undang di judicial review di Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki landasan filosofi dan konstitusional yang cukup kuat.

Kedua, euphoria politik yang berlangsung tanpa nilai etis demokrasi melahirkan kebebasan dan cenderung memposisikan politik sebagai panglima karena politik yang mengendalikan kekuasaan. Sepertinya semua bisa diperoleh dan diatur dengan kekuasaan politik. Dalam posisi ini, para politisi kemudian menjadikan hukum sebagai pilar nomor dua yang juga bisa “dibeli”. Nalar politik—Kuasa dan Menguasai- menjadi paradigma baru di semua lini kehidupan, termasuk dunia hukum. Maka muncullah praktek money politik dan sogok menyogok di dunia hukum. Sehingga muncul dua kerusakan, secara substansi dan materi, nilai hukum tidak lahir dari gagasan yang ideologis konstitusionil dan penegak hukum terjebak pada pragmatisme dan kepentingan politik pendek.

Ketiga, tertinggalnya penegakan hukum dalam proses penguatan demokratisasi  tidak lepas dari lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum saat ini. Sederetan kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia peradilan melahirkan kesan negatif di masyarakat terhadap institusi hukum. Ironisnya, dalam posisi ini, internal institusi hukum belum mampu melakukan upaya image building terhadap proses delegitimasi yang saat ini berlangsung. Alih-alih melakukan rekonstruksi terhadap dunia peradilan, yang justru adalah tindakan dan kebijakan yang keluar dari napas reformasi peradilan

Banyak pihak yang menduga dan meyakini bahwa pasca reformasi 1998, masa depan hukum Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental kea rah yang lebih baik . Selama dua dasawarsa di bawah rezim orde lama dan orde baru, penegakan hukum nyaris lumpuh tanpa wibawa ketika berhadapan dengan kekuasaan politik. Namun setelah reformasi berjalan selama 10 tahun, belum muncul optimisme yang menggambarkan bahwa penegakan hukum sudah dalam koridor semangat reformasi. Kasus Anggodo yang begitu nyata menunjukkan begitu kuatnya Mafioso Hukum. Kemudian kasus Prita dan Mbah Minah yang merupakan korban kosongnya nilai keadilan terhadap teks hukum yang dipegang para penegak hukum. Kesemua kasus itu menunjukkan ada yang rusak dan bermasalah dalam konstruksi dan penegakan hukum di Indonesia.  Setidaknya ada 2 fenomena yang terjadi dalam dunia hukum Indonesia sehingga reformasi hukum berjalan di tempat;

Pertama, makin kuat dan maraknya fenomena Mafia Konstitusi (Baca; Undang-undang) dalam dinamika hukum Indonesia. Mafia Konstitusi dipahami sebagai upaya sejak awal membelokkan nilai etis hukum yang berbasis keadilan menjadi basis kepentingan pragmatis. Upaya itu dilakukan dalam  proses pembentukan Undang-undang oleh Pembuat undang-undang yang lebih sarat dengan nuansa politis sempit yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bahwa sekalipun dalam politik hukum di Indonesia nuansa politis dalam pembuatan UU dapat saja dibenarkan sebagai suatu ajaran dan keputusan politik yang menyangkut kebijakan publik, namun nuansa politis di sini tidak mengacu pada kepentingan sesaat yang sempit akan tetapi “politik hukum” yang bertujuan mengakomodir pada kepentingan kehidupan masyarakat luas dan berjangka panjang. Kedua, Buruknya proses pembuatan undang-undang dan proses penegakan hukum yang telah melahirkan stigmatisasi mafia hukum dan mafia peradilan di Indonesia. Pada tahap berikutnya Mafia Peradilan  berjalan secara sitemik di tangan para Penegak Hukum dimana secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Kedua persoalan ini diperparah oleh kuat dan maraknya “budaya korupsi” di semua birokrasi dan stratifikasi sosial yang telah menjadikan penegakan hukum hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dan pidato-pidato kosong.

Memotong Gurita

Di awal tahun 2000, suatu sore di pinggir Alun-Alun Selatan Jogja. Saya asyik ngobrol soal korupsi  dengan salah seorang pensiunan yang pernah bekerja di Kedutaan RI di Malaysia. Saya memanggilnya Pak Bob. Menurut Pak Bob, satu-satunya cara untuk membersihkan bangsa ini dari Korupsi adalah dengan membunuh satu sampai dua generasi negeri ini. Harus ada pembersihan, kira-kira itulah keinginan Pak Bob. Cerita ini kembali teringat di benak saya ketika menyaksikan hidup Ayin dkk di LP yang mendapat fasilitas yang serbah mewah. Sebab semua itu terjadi karena adanya korupsi. Dan lagi-lagi ini menunjukkan sakitnya hukum di negeri ini.

Dengan demikian, memasuki awal tahun 2010, sungguh sebuah momentum strategis bagi segenap elemen bangsa, termasuk kekuatan Civil Society untuk terus mendorong optimisme dan melakukan terobosan yang kongkret dalam rangka mendorong terapi perbaikan hukum di Indonesia. Meskipun seberat mengurai Benang Kusut dan Basah, namun political will dari para elite politik dan masyarakat dan gerakan moral dari seluruh anak bangsa yang peduli akan nasib bangsa ini masih sangat urgen untk terus dikonsolidasikan.

Menurut hemat saya, langkah yang paling kongkret adalah perlu merumuskan model terapy dalam menyelesaikan persoalan Gurita mafia hukum untuk  menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM). Terapi yang cenderung radikal dan sistemik diperlukan untuk melawan racun Gurita Mafia hukum yang semakin menjalar  dan menggurita di semua lembaga hukum. Yakni dengan memotong kaki-kaki gurita (baca; memecat) yang saat ini sedang memproduksi virus racun Gurita Mafia Hukum itu. Meskipun tidak seradikal Om Bob, namun Hanya dengan pembersihan yang tegas, hukum akan berwibawa.  Mungkin itu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: