SUSNO DAN WAJAH BARU POLITIK HUKUM

BY. Irvan.mawardi@gmail.com

Namun, sekali lagi reformasi di bidang hukum maupun  politik hanya berjalan secara prosedur untuk memenuhi standar prosedural negara demokratis.

Setidaknya ada empat peristiwa yang menghiasi dinamika politik hukum satu pekan yang lalu. Pertama, peristiwa pemeriksaan Susno Duadji terkait dengan kasus Mafia Pajak dengan tersangka Syahril Djohan. Kedua, Pengakuan Muhtadi Asnum, Ketua Pengadilan Tinggi Tangerang (yang juga ketua majelis hakim Kasus gayus Tambunan) di depan Komisi Yudisial bahwa dia mendapat 5o Juta dari Gayus. Ketiga diterimanya Praperadilan SKPP kasus Bibit Chandra oleh Hakim Nugroho di Pengadilan Jakarta Selatan, Keempat, Dukungan pengajuan hak Menyatakan Pendapat oleh DPR terkait Bank Century sudah menyampaikan 106 tanda tangan. Kelima, meskipun dengan wajah tertutup selimut dan koran rekonstruksi ulang kasus penyuapan Hakim Tinggi PTUN Jakarta, Ibrahim berjalan lancar.

Beberapa analisa, termasuk  pakar komunikasi massa mensinyalir bahwa beberapa kasus tersebut di atas, khususnya kasus yang terkait dengan Makelar Pajak merupakan upaya pengalihan isu dari masalah Bank Century. Saya pikir hal itu wajar-wajar saja. Namun terlepas bahwa peristiwa politik hukum yang terjadi tersebut merupakan “pengalihan “isu, namun setidaknya kita tersadarkan bahwa bangsa kita ini sesungguhnya semakin kropos. Fondasi bangsa ini nyaris semakin rapuh. Sinergisitas hukum dengan politik yang sejatinya menjadi poros penting dalam menyehatkan proses berdemokrasi justru malah menjadi  penghambat konsolidasi demokrasi.

Pasca reformasi 1998,  institusi politik, baik di level eksekutif maupun legislatif serta institusi Hukum yang terdiri dari peradilan, kejaksaan dan kepolisian secara prosedural semuanya telah memiliki wajah baru dan konstruksi baru. Kepolisian keluar dari ABRI/ TNI, Peradilan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung keluar dari rezim eksekutif (Departeman Kehakiman), Kejaksaan juga kemudian menjadi Lembaga yang independent. Di level politik, kekuaasaan Legislatif semakin kokoh, bahkan cenderung mengarah kepada Legislatif Heavy dan cabang eksekutif pun semakin banyak ditandai dengan berbagai macam komisi-komisi yang bersifat ad hoc. Namun, sekali lagi reformasi di bidang hukum maupun  politik hanya berjalan secara prosedur untuk memenuhi standar prosedural negara demokratis.

Peristiwa Hukum akhir-akhir ini menunjukkan bahwa reformasi di level hukum dan politik tidak menampakkan hasil yang signifikan. Reformasi kelembagaan yang terjadi dalam lembaga-lembaga tersebut tidak memicu munculnya pembaharuan dalam kehidupan politik dan hukum, namun berjalan di tempat bahkan lebih buruk. Kalau zaman dulu, semua lembaga politik hukum menjadi korup karena tarsandera dan dimainkan oleh satu kekuatan politik (baca; negara), maka saat ini, dengan posisi yang masing-masing kuat, maka muncul berbagai macam modus untuk menyimpang.

Check and Balances atau Saling Sikut?

Tumpulnya politik hukum sebagai ujung tombak demokratisasi dapat dilacak mulai dari pola korupsi dan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam politik hukum di era orde baru. Sentralisme kekuasaan Negara, baik di hadapan parlemen dan institusi penegak hukum membuat keduanya tidak memiliki supremasi apapun. Parlemen dan Institusi hukum menjadi terkontrol oleh kekuasaan. Sehingga ketika terjadi penyelewengan dalam kedua lembaga tersebut, maka itu murni atas nama “membela” kepentingan penguasa. Sehingga setidaknya ada dua point penting dari pola ini; Pertama, tidak ada check and balances, baik antara negara versus parlemen, maupun parlemen versus Yudikatif. Artinya tiga pilar kekuasaan tidak memiliki fungsi saling kontrol. Kedua, kekuasaan orde baru yang memiliki kultur berkuasa dengan “menghalalkan segala cara” mempengaruhi prilaku korup di internal birokrasi penegak hukum dan prilaku anggota parlemen. Penyimpangan secara akut terjadi di level legislativ dan yudikatif baik secara kelembagaan maupun personal karena keduanya tumbuh dan subur di rezim koruptif. Kultur ini kemudian mempengaruhi relasi politik hukum pasca orde baru.

Pasca reformasi, setelah semua lembaga tersebut melakukan reformasi yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Kemandirian kelembagaan menjadi salah satu khas dari reformasi institusi penegak hukum. Masing-masing merasa punya taji dan “bargaining” di hadapan kekuasaan lain, termasuk di hadapan negara. Hal yang berbeda pada masa Orba, dimana taji dan “bargaining” masing-masing lembaga tidak nampak. Kenyataan ini melahirkan beberapa fenomena  baru; Pertama, check and balances yang dulunya nyaris tak terdengar kini mulai dinamis. Kasus penyelesaian Century menjadi bukti nyata bahwa eksekutif (baca ; wapres) mengalami desakralisasi di hadapan legislatif. Halnya juga ketika Komisi III DPR RI begitu mudahnya memanggil bahkan memarahi pihak kepolisian, kejaksaan dan mahkamah Agung. Di sisi lain, pihak polisi dan kejaksaan dan tentunya KPK punya nyali untuk memeriksa anggota DPR, Bupati, Gubernur, menteri bahkan  sebentar lagi wakil presiden. Lebih menarik lagi, Pengadilan tak segan-segan memutus anggota legislatif bahkan “kawan” sejawat seperti Jaksa urip yang divonis 20 tahun.

Fenomena kedua, Sejatinya, reformasi bidang politik hukum berdasarkan pada semangat check and balances antar semua lembaga, agar masing-masing lembaga politik dan kekuasaan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas. Namun karena   tidak adanya kekuasaan tunggal, masing-masing lembaga merasa powerfull atas lembaga lain dengan keunggulan fungsi dan wewenangnya. Munculllah fenomena saling gertak dan saling sikut. DPR mengancam KPK dengan isu anggaran. Kejaksaan merasa berhak sebagai institusi tunggal melakukan penuntutan. Mahkamah Agung tidak hadir memenuhi panggilan Panitia Angket karena merasa menjaga independensi. Presiden dengan satgas Anti Mafia Hukum merasa berhak membongkar mafia selain kepolisian dsb.  Dengan kewenangan yang dimiliki, masing-masing berusaha membela korpsnya, menjaga citra dan mencari pengaruh.

Fenomena ketiga, Paradigma check and balances tidak berjalan sesuai dengan koridor karena kultur korupsi dan penyimpangan masih kuat melekat. Kasus penyuapan Jaksa, hakim, polisis dsb menjadi indikator yang nyata bahwa prilaku penyimpang itu masih terpelihara. Masing-masing lembaga politik dan hukum masih berkubang dalam kultur kotor. Untuk menjaga kultur kotor tersebut, maka segala kewenangan dan otoritas yang dimiliki saat ini dijadikan alat negosiasi untuk menentukan daya tawar. Misalnya, disinyalir kuat bahwa diterimanya praperadilan SKPP Bibit Chandra (KPK) oleh Pengadilan (MA) Jakarta Selatan amat erat hubungannya dengan tertangkapnya Ibrahim, Hakim Tinggi PTUN (MA) Jakarta oleh KPK dua pekan sebelumnya. Kedua lembaga tersebut, KPK dan MA tersandung dalam dugaan penyuapan. Sebaliknya, Kejaksaaan secara mengejutkan serius untuk banding untuk soal praperadilan SKPP BiBit Chandra, padahal sejak awal kejaksaan yang berusaha melemahkan susbtansi SKPP tersebut. Dugaan saya, Kejaksaan mengambil pilihan untuk banding agar meraih simpati dan citra positif dari masyarakat pendukung Bibit Chandra mengingat wajah Kejaksaan terpuruk akibat kasus Cirrus Sinaga cs yang terlibat dalam kasus Gayus. Dalam kasus Misbakhun (politisi PKS yang dijadikan tersangka dalam kasus LC Fiktif)  pun juga diduga tidak bisa lepas dari negosiasi Polri di hadapan eksekutif (sebagai kubu kontra century) untuk mempertahankan rezim Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

Usul Menyatakan Pendapat pun penuh dengan negosiasi; mendorong percepatan pemeriksaan oleh KPK kepada pihak yang diduga terlibat dalam kasus Century; selain itu DPR ingin memberikan sinyal kepada para hakim MK bahwa permohonan Judicial review atas UU Susduk menjadi penting untuk diterima mengingat proses dukungan Penyataan Pendapat makin menguat namun terhambat oleh aturan ¾ untuk quorum dalam paripurna DPR. Dan yang paling krusial adalah, kasus Gayus dan berbagai jenisnya yang diungkap oleh Susno Djuadji memicu keterlibatan berbagai pihak dengan masing-masing peran yang berbeda.

Kasus Susno dan kasus lainnya akan membuka perspektif baru tentang relasi politik hukum saat ini. Kebijakan Politik Hukum dalam setiap kasus seperti Susno tidak bersifat otoritas tunggal, namun diperankan oleh berbagai kepentingan dan otoritas yang saling mengancam dan kompromi. Semakin banyak pihak yang terlibat, baik dari legislatif, eksekutif, kejaksaan, peradilan dan kepolisian dalam kasus mafia tersebut maka yang terjadi adalah negosiasi-negosiasi yang akan diawali oleh saling gertak dan sikut melalui mekanisme kerja masing-masing lembaga; yakni lewat penyidikan (polri), penyelidikan (kejaksaan), Putusan (Pengadilan) politik anggaran (legislatif dan eksekutif). Dengan fenomena seperti, maka agak mudah ditebak akhir dari setiap proses penyelesaian hukum dan politik di negeri ini; yakni menguntungkan para lembaga yang sedang berkuasa bukan untuk rakyat. Kalau zaman dulu (orde baru) penyelesaian kasus mudah ditebak karena akan berakhir di tangan penguasan yang tunggal dan otoriter. Namun saat ini pun juga mudah ditebak, akan mengambang atau berakhir dengan berbagai macam negosiasi-negosiasi yang secara absolut tidak memihak kepada kepentingan rakyat yang semakin menderita.

Dengan demikian, hiruk pikuk kasus hukum;korupsi mafia, KKN dsb akan semakin banyak terungkap, baik karena keterbukaan pers maupun karena akibat “check and balances” yang saling membuka aib. Namun nampaknya rakyat harus bersabar, mengingat pengungkapan kasus-kasus hukum dan politik masih melibatkan orang-orang lama dan kultur lama, maka penyelesaian nya pun masih jauh dari harapan publik.

Sehingga ke depan lembaga politik dan hukum secara  harus segera disi oleh orang-baru dan kultur baru dengan visi  dan semangat yang baru. Visi yang mampu menempatkan kepentingan dan pemihakan rakyat pada setiap persoalan hukum dan politik. Pesimisme akan tetap menghantui perjalanan bangsa ini ketika masih dikendalikan orang baru dengan kultur lama (baca; korup).  Selain itu, perlu dipikirkan sinergisitas kelembagaan yang menghormati prinisp profesionalitas. Kemandirian atau independensi harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk memberikan pelayanan dan keadilan yang terbaik bagi rakyat. Tidak sebaliknya, kemandirian dan independensi jangan dijadikan alat untuk memelihara tradisi lama yang semakin membusuk. Mungkin itu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: