UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI TENGAH KEKALAHAN PUBLIK

By. irvan.mawardi@gmail.com

UU KIP ini hadir ketika norma, keyakinan dan prilaku demokratis masih tertatih-tatih. Negara terlalu normatif dan formal melihat demokratisasi, sementara rakyat sesungguhnya belum paham dan yakin karena masih berkubang dengan keterbelakangan dan kemiskinan yang semakin akut

Terhitung mulai tanggal 30 April 2010 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (KIP) mulai diberlakukan. Dengan alasan ketidaksiapan pemerintah dan infrastrukturnya, UU KIP ini baru diberlakukan 2 tahun setelah disahkannya pada tahun 2008 yang lalu. Asumsi yuridis filosofis dilahirkannya UU KIP ini adalah bahwa pasca amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat 2 yang menempatkan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam republik ini. Sebelum diamandemen, UUD 1945 Majelis Permusyawaratn Tertinggi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga wajah “demokrasi perwakilan” begitu kuat. Paradigma  ketika itu adalah semua (kedaulatan) yang dimiliki oleh rakyat telah diwakili oleh Parlemen. Rakyat  seolah tidak memiliki daya pasca pemilu, semua dipasrahkan kepada kekuatan legislatif. Efek dari pelaksanaan kedaulatan yang sepenuhnya dimiliki MPR adalah posisi rakyat sangat lemah memperoleh akses kekuasaan, baik yang dijalankan oleh Legislatif maupun eksekutif dan yudikatif. Termasuk dalam hal akses informasi yang menyangkut kepentingan publik. Setelah kedaulatan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, maka diperlukan sepenuhnya infstruktur hukum untuk mengawal kedaulatan itu berjalan secara transparan dan akuntabel. Hadirnya UU KIP adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal mengakses informasi publik seluas-luasnya.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah dalam konteks negara demokratis, apakah hadirnya UU KIP mampu menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dan mampu mendorong upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy)? Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya perlu membuka Tujuan lahirnya UU KIP ini; Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (Pasal 3). Visi undang-undang KIP sesungguhnya cukup strategis di tengah era keterbukaan dan semangat good governanace yang saat ini begitu kuat dikampanyekan. Namun apakah demokratisasi yang saat ini berlangsung cukup memadai untuk terlaksananya UU KIP ini secara efektif ?

UU KIP dan Deepening Democracy

Dari rangkaian Tujuan UU KIP, termuat secara jelas bahwa semuanya bermuara kepada good governanace dengan partisipasi rakyat sebagai syarat mutlak. Dalam wacana barat, salah satu konsep yang menyertai gagasan good governanace adalah deepening Democracy selain konsep lainnya seperti , kesadaran kewarganegaraan (civic consciousness) dan pengentasan kemiskinan. Mengutip (Roberts 1998; Chavez: 2004), hadirnya UU KIP ini juga merupakan upaya dalam rangka memperkuat Pendalaman Demokrasi yakni dengan menyediakan substansi nilai pada penguatan dan perluasan dimensi-dimensi politik, sosial dan ekonomi dari demokrasi dengan memaksimalkan pengawasan umum atas pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Keterbukaan informasi diharapkan meningkatnya kontrol terhadapa pelayanan publik. Dalam konteks Pendalaman Demokrasi, UU KIP diharapkan mampu menjadi ruang negosiasi dan dialog antara publik dan pejabat publik. Semangat keterbukaan informasi mendorong lahirnya kebijakan yang akuntabel. Kebijakan yang akuntabel adalah kebijakan yang setiap saat dapat diakses dan didialogkan oleh publik. Selain mengikuti pemilu, maka partipasi publik dalam dialog dan menegosiasikan kebijakan merupakan salah satu nilai Pendalaman Demokrasi (Ramos, Charmaine. 2007).

Dalam konteks UU KIP,  gagasan  Roberts dan Chaves tentang Deepening Democracy menjadi utopis bagi kelompok kaum marjinal dan kaum miskin sebab mereka sudah terbiasa menjadi korban ketertutupan birokrasi. Bagi mereka istilah “keterbukaan informasi” terlalu canggih namun memiliki kesulitan yang sama  dengan pengharapan untuk mendapat sesuap nasi. Apakah ada hubungannya UU KIP dengan kemiskinan mereka yang semakin akut? Dengan demikian Deepening Democracy yang ingin dicapai oleh UU KIP harus menjamin pengurangan hambatan partisipasi politik dan mobilisasi bagi kelompok marginal, desentralisasi kekuasaan  serta perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi semua warga.

Pada titik inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan terberat bagi UU KIP ini, yakni sampai sejauhmana kehadiran UU KIP ini mampu mendorong tingkat peradaban kaum marjinal dan kaum kelas bawah pada umumnya. Mengingat mulai muncul kekhawatiran bahwa  hadirnya UU KIP dan beberapa UU yang terkait dengan pelaksanaan asas Good Governance hanya sekedar menambah deretan per-UU an untuk memenuhi standar prosedur negara-negara demokratis. Setidaknya beberapa UU yang memiliki kesamaan nilai dengan UU KIP ini, sebutlah misalnya UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman, UU tentang Komisi Penyiaran, UU Perlindungan Saksi dan Korban dst. Terkait kontrol kepada kekuatan eksekutif dan yuridis, publik juga juga mampu memanfaatkan UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Komisi Yudisial, UU tentang HAM dst. Namun seperti yang disinggung oleh Indonesianis dari Korea, Prof.Kim bahwa demokrasi yang saat ini berlangsung di Indonesia adalah murni demokrasi prosedural. Secara prosedural, Indonesia telah cukup berhasil memenuhi kehendak negara demokratis, namun masih cukup gagal mengembangkan nilai- nilai demokratis. Proseduralisme demokrasi yang produknya antara lain UU KIP ini dikhawatirkan belum mampu menjadi ruang untuk konsolidasi demokrasi. Menurut Diamond (1999) konsolidasi demokrasi adalah proses pencapaian legitimasi sehingga semua aktor politik signifikan (elit, organisasi dan massa) percaya bahwa rezim demokratis adalah yang paling benar dan tepat bagi masyarakat mereka. Elemen proses konsolidasi adalah norma, keyakinan dan perilaku demokratis yang harus dimiliki oleh tiga kategori aktor tersebut. Semnetara itu Linz dan Stepan (1996) berpendapat bahwa demokrasi terkonsolidasi ketika situasi politik dimana demokrasi menjadi “the only game in the town”, baik secara perilaku (behaviorally), sikap (attitudinally) dan konstitusi (constitutionally).

Kekalahan Publik

Tanpa bermaksud menafikan kapasitas rakyat di level grassroot, UU KIP ini hadir ketika norma, keyakinan dan prilaku demokratis masih tertatih-tatih. Negara terlalu normatif dan formal melihat demokratisasi, sementara rakyat sesungguhnya belum paham dan yakin karena masih berkubang dengan keterbelakangan dan kemiskinan yang semakin akut. Di sisi lain, negara beserta perangkatnya tidak cukup kuat dalam melakukan konsolidasi demokrasi.  Bagi Linz dan Stepan, demokrasi terkonsolidasi mempersyaratkan ketiadaan “stateness problem”, sehingga negara benar-benar eksis dan berfungsi. Namun saat ini negara tidak cukup kuat. Negara terlalu keropos untuk demokratisasi akibat kerusakan birokrasi. Fenomena Gayus dan Mafia di berbagai sektor menunjukkan rusaknya birokrasi di Indonesia. Korupsi adalah salah satu karakter khas penyakit birokrasi di negeri ini. Sehingga yang muncul adalah minimnya kesadaran demokrasi di level grass root berhadapan dengan rusaknya birokrasi. Di tengah kondisi itulah UU KIP lahir mengusung gagasan ideal dalam rangka deepening democracy. Walau bagaimanapun kunci dari suksesnya pelaksanaan UU KIP ini adalah perubahan paradigma birokrasi. Paradigma koruptip menjadi paradigma yang transparan dan akuntabel. Menurut hemat saya proses ini tidak akan berjalan normal mengingat beberapa hal;

Pertama, kehadiran UU KIP sebagai bagian dari Deepening Democracy melompati tahapan tahapan yang seharusnya harus selesai terlebih dahulu, yakni ; kesadaran kewarganegaraan (civic consciousness) dan pengentasan kemiskinan. Perangkat demokrasi prosedural yang hadir saat ini selalu menjadi sia-sia dan sangat formalistik karena dua agenda strategis tersebut tidak pernah digarap secara serius. Dengan kesadaran warga yang serba terbatas dan kemiskinan yang semakin akut, proseduralisme demokrasi dengan judul good governance hanya akan melahirkan kekalahan baru bagi rakyat karena agenda tersebut hanya akan dinikmati oleh birokrasi korup, politisi oligarki dan kaum kapitalistik. Kasus Gayus secara terang menunjukkan kekalahan rakyat yang secara bijak membayar pajak, namun dibayar dengan prilaku Gayusisme.

Kedua, belum disahkannya RUU Rahasia Negara akan menjadi tembok perlindungan yang ampuh bagi birokrasi korup apabila harus membuka rahasia yang mestinya bisa diakses oleh publik. Pasal 6 Angka 3 UU KIP menyebut ;  Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Catatan saya, bagaimana  mendefinisikan makna  informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi? Kemudian dalam Penjelasannya ; “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan; dengan demikian, selama RUU Rahasia Negara belum disahkan, maka pasal ini akan berpotensi memperlemah eksistensi UU KIP secara keseluruhan. Karena pejabat akan berlindung dengan dalih Rahasia Negara. Dalam situasi seperti ini, rakyat sebagai pencari Informasi lagi-lagi mengalami kekalahan.

Ketiga, agenda keterbukaan informasi publik dikhawatirkan hanya akan menjadi agenda bagi kelas menengah ke atas yang begitu mudah menikmati dan diuntungkan dengan akses informasi dan kebijakan yang terbuka. Apalagi kepentingan akses informasi hanya sekedar untuk memperolah data dan informasi untuk kepentingan tertentu yang bersifat karitatif. Ini sungguh sangat disayangkankan karena keterbukaan informasi sesungguhnya diharapkan  untuk mendorong partisipasi di level grassroot. Saya teringat dengan berbagai program pelatihan budgeting yang dilakukan oleh berbagai stakeholders dan pesertanya  melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Namun karena semangatnya sangat karitatif, tidak bertumpu untuk membangun kesadaran warga, maka selepas pelatihan peserta pelatihan tersebut tetap saja miskin dan buta budget, sementara  korupsi birokrasi juga tetap jalan. Selain itu, mekanisme memperoleh informasi versi UU KIP mengenal istilah sengketa informasi, mediasi, ajudikasi bahkan penyelesaian sampai di level pengadilan. Dengan birokrasi yang masih rusak parah di berbagai sektor, bagaimana dan dengan daya apa si miskin mampu menang dalam sengketa berlapis tersebut sementara dia harus berhadapan dengan berbagai macam Mafia?

Beberapa kekhawatiran inilah yang mendorong kita semua bahwa agenda memperkuat kesadaran kewarganegaraan (civic consciousness) dan pengentasan kemiskinan adalah bagian integral dengan hadirnya perangkat proseduralisme demokrasi seperti hadirnya UU KIP ini. Dengan kehadiran UU KIP harus diikuti oleh pembentukan karakter baru di dalam masyarakat dan perubahan paradigma di level birokrasi. Yaitu karakter yang berusaha menumbuhkan nilai-nilai demokratis, menghindari jalan pintas dalam berdemokrasi. Demokrasi memerlukan kesabaran. Birokrasi harus bersih, merubah dari asas asal ada uang, urusan anda lancar menjadi praktik pelayanan bagi rakyat yang mudah, cepat dan murah. Mungkin itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: