SUPREMASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh. Irvan Mawardi[1]

”  Bagaimana saya senang. Saya sedih, karena putusan ini membuktikan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan, ” Ujar Yusril Ihhza Mahendra . (JPPN, 24 September 2010). Komentar tersebut disampaikan Yusril   menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya memberhentikan Hendarman Supandji dari posisinya sebagai Jaksa Agung.    Beberapa kalangan menilai bahwa dikabulkannya sebagian permohonan Yusril Ihza Mahendra oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung terkait masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menunjukkan akumulasi dari berbagai kesalahan administrasi negara oleh Presiden yang umumnya dikelola para staf ahli dan jajaran sekretariat negara.

Beberapa “kesalahan” administrasi lainnya yang menjadi cacatan publik misalnya dibatalkannya pelantikan Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri Keuangan, tidak jelasnya status Fahmi Idris yang sejak awal diumumkan sebagai wakil menteri Kesehatan, kontroversi Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa jabatan para komisioner Komisi Yudisial  yang menurut Undang-undang telah berakhir bulan Agustus 2010 . Kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh organ negara sebagai representasi penyelenggara kekuasaan juga sering muncul di daerah yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati, KPU, KPUD dan penyelenggara pemerintahan lainnya di daerah. Tulisan ini tidak bermaksud mengulas persoalan hukum yang saat ini dihadapi oleh Yusril Ihza Mahendra. Namun dalam perspektif hukum administrasi negara, kasus Yusril tersebut memberi catatan tegas bahwa kekuasaan berikut cabang-cabang pemerintah yang mengelola pemerintahan berpeluang untuk melakukan kesalahan dalam mengambil sebuah kebijakan. Pada saat yang sama, publik juga berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat dari kelalaian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kecerobohan Kekuasaan?

Dalam teori Hukum Administrasi Negara, beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan (detournement de pouvoir) dan termasuk  bentuk kesalahan menerapkan peraturan perundang-undangan (abuse de droit) (Rahmat S; 1987). Gejala kesewenangan kekuasaan dalam praktek administrasi negara dipicu oleh beberapa hal; Pertama, pejabat pemerintahan kurang memahami filosofi dan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara sebagai roh dalam melayani kepentingan publik. Umumnya yang terjadi, ketika kekuasaan diperoleh, maka kebijakan apapun dapat dilakukan tanpa harus memperhatikan aspek administrasi.

Kedua, kerancuan dan keteledoran yang muncul dalam praktek administrasi negara dalam praktek pemerintahan kita selama ini karena begitu dominannya kepentingan kekuasaan. Kuat  dugaan bahwa ada pengaruh kekuasaan di balik tidak diterbitkannya Keppres Jaksa Agung  dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II atau batalnya pelantikan Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris. Dalam konteks kekuasaan di daerah, kepentingan kekuasaan lebih mendominasi munculnya Surat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan mutasi berbagai kepala dinas, kepala sekolah, guru dan pegawai sebagai imbas  perhelatan Pemilukada. Dalam praktek seperti ini, ada kecenderungan kekuasaan yang berada di balik kecerobohan administrasi.

Ketiga, carut-marutnya praktek administrasi negara selama ini juga dipicu oleh terbatasnya pemahaman pejabat eksekutif tentang batasan wewenang yang dimiliki ketika mengambil sebuah kebijakan. Pada umumnya para pejabat masih sering mencampuradukkan antara wewenang pemerintah yang bersifat terikat (gebonden bestuur) dengan kewenangan pemerintah yang bersifat bebas (discretioner/ vrij bestuur). Putusan MK yang menunjuk habisnya masa jabatan Hendarman Supandji secara otomatis memberi wewenang yang bersifat terikat kepada presiden untuk mengeluarkan Surat Keputusan  berupa pengangkatan Jaksa Agung baru. Menafikan putusan MK adalah bentuk khas pemikiran yang mendalilkan  bahwa wewenang pengangkatan pejabat publik seolah-olah merupakan wewenang presiden yang bersifat bebas.

Transformasi Hukum

Fenomena penyimpangan dalam praktek hukum administrasi negara sesungguhnya bukan hal yang baru. Di daerah, penyimpangan administrasi negara oleh pejabat pemerintah semakin tinggi seiring semangat desentralisasi kebijakan dan efek pemilukada. Namun di era demokratisasi yang menuntut akuntabilitas pelayanan publik  yang egaliter, maka rakyat berhak mendapatkan pelayanan pemerintah yang memiliki landasan kepastian  hukum. Dalam konteks inilah perlu partisipasi rakyat dan pemerintah  dalam mentranformasikan nilai-nilai hukum dalam praktek administrasi negara.  Relasi masyarakat dengan negara, sebagai prasyarat berdemokrasi seharusnya   memiliki irama yang seimbang dan setara. Namun selama ini yang terjadi adalah masyarakat masih cenderung terkooptasi pada kekuasaan yang dimiliki negara berupa kebijakan yang dikeluarkan atas dasar sewenang-wenang (willikeur). Banyak kebijakan negara yang sejatinya tidak memihak kepada kepentingan orang banyak, namun tidak mampu diadvokasi dan digugat secara proposional dan melalui mekanisme peradilan oleh masyarakat.

Menggugat kebijakan negara adalah persoalan hukum. Adalah sebuah keniscayaan negara bersama aparatnya menyimpang dari tugasnya. Sehingga hukum administrasi negara hadir untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengadvokasi keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks pelembagaan demokrasi serta berwibawanya negara hukum (Rechstaat) yang terkait dengan partisipasi rakyat di ranah publik, maka kehadiran perwujudan supremasi hukum administrasi negara menjadi penting. Hukum administrasi negara yang prosesnya berperkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan ruang publik (public sphere) bagi tercipatnya iklim demokrasi.  Carut marutnya praktek administrasi negara menjadi momentum penting mempercepat perwujudan supremasi hukum administrasi negara.   Dengan supremasi hukum administrasi negara timbul harapan bagi rakyat Indonesia untuk lebih mendapatkan keadilan dalam lingkup hukum administrasi negara.

Salah satu indikasi  terjaganya wibawa supremasi hukum Administrasi Negara adalah adanya kepatuhan Pejabat pemerintah dalam melaksanakan Putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pembangkangan atas segala putusan PTUN yang ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang keliru merupakan bentuk perlawanan hukum. Dengan demikian perlu kesadaran hukum (juridisch bewustzijn) bagi pejabat dalam melaksanakan putusan Pengadilan (baca; PTUN) untuk menjaga tertib hukum dan memperkuat kultur masyarakat yang patuh terhadap hukum. Putusan PTUN tidak bisa dimaknai sebagai “kalah” dan “menang”, namun ditempatkan sebagai upaya”pelurusan” sebuah kebijakan pejabat pemerintah yang dianggap keliru oleh Pengadilan. Sehingga pejabat tidak perlu dihinggapi rasa egoisme untuk patuh terhadap putusan pengadilan.  Putusan PTUN adalah sebuah kontrol yuridis bagi pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah. Kontrol yuridis menjadi penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban moral dan hukum dari jabatan yang disandang oleh pejabat  kepada pemilik asli kekuasaan, yakni Rakyat.


[1] Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: