PEMIMPIN MINUS NURANI

Ketika SBY mengumumkan kebijakan bahwa setiap TKI akan dilengkapi dengan Handphone untuk memperlancar komunikasi antara TKI dengan Pengelola TKI atau Pemerintah, maka publik pun terheran dengan penuh sinisme. Sebegitu gampang kah persoalan sistemik yang dialami TKI diselesaikan dengan sebuah Handphone? Inilah praktek kebijakan yang memperlihatkan tidak nyambungnya persoalan riil yang dialami rakyat dengan kebijakan pemerintah. Minimnya nurani pemimpin kita dalam melihat persoalan yang secara nyata terjadi di tengah masyarakat menjadi salah faktor munculnya kebijakan yang tidak berkualitas dan cenderung ahistoris.

Salah satu indikasi absennya nurani para pemimpin dalam menjalankan sebuah amanah kepemimpinan ketika tidak menyatunya antara kata dan laku dalam mengelola kebijakan. Yang terjadi adalah kebohongan. Kebijakan pemerintah yang akan mengganti hewan ternak bagi korban letusan gunung Merapi di Yogyakarta yang sampai saat ini belum terwujud adalah praktik nyata sebuah kebohongan nurani. Natsir, perdana menteri pertama RI pernah mengingatkan, ”Berlakulah ikhlas dalam beramal, jangan
membohongi hati nurani. Apa yang kita capkan, mestinya kita sudah mengamalkannya” . Sosok Natsir adalah salah satu sosok pemimpin yang mampu mentransformasikan prinsip-prinsip nurani dalam kehidupan kepemimpinan yang penuh dengan kejujuran,  kesahajaan dan kesederhanaan. Nilai-nilai nurani itulah yang kemudian membuat seorang Guru besar Cornell University, George Mc T Kahin, pun amat mengagumi kesederhanaan seorang M Natsir. Menurut Kahin, di antara semua pejabat RI di Yogyakarta yang ditemuinya pada 1948, M Natsir-lah yang paling bersahaja.  ”Waktu itu ia menjabat Menteri Penerangan RI. Saya menjumpai sosok orang yang berpakaian paling camping (mended) di antara semua pejabat di Yogyakarta. Itulah satu-satunya pakaian yang dimilikinya, ” kisah Kahin pada sebuah kesempatan.

Membuka kembali lembaran sejarah sosok seperti Natsir saat ini ibarat menjadi Oase di tengah terbatasnya pemimpin bangsa saat ini yang berani menggunakan nurani dalam praktek kebijakannnya. Pesan Natsir beberapa tahun lalu masih sangat aktual ketika menjadi rujukan untuk memotret prilaku pemimpin bangsa saat ini. Selama hampir 7 (tujuh) tahun ini kita dipertontonkan paradigma kepemimpinan yang mengesakan pencitraan namun miskin prinsip-prinsip nurani. Ketika pencitraan menjadi paradigma tunggal dalam praktek kepemimpinan bangsa ini, maka yang dominan adalah Kuasa Simbol dalam mengatur negara ini. Hal ini terlihat dari banyaknya statement, prilaku dan kebijakan pemimpin bangsa ini yang berhenti pada level slogan dan symbol, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh rakyat kecil. Trend kepemimpinan citra minus nurani saat ini menjadi virus berbahaya di kepemimpinan bangsa di semua level, baik eksekutif, legislative dan yudikatif.

Resiko Pemimpin Citra

Konsekuensi kepemimpinan yang menghambakan pencitraan adalah pertama, tertutupnya nurani pemimpin untuk membuka hati, mata dan telinga untuk melihat secara jujur dan objektif derita yang dihadapi oleh rakyat kecil. Kedua, pencitraan dengan kuasa symbol melahirkan kepemimpinan yang lemah dan paranoid, karena demi menjaga symbol dan citra, pemimpin tidak akan berani mengambil resiko meskipun tidak populis. Ketiga, kepemimpinan symbol tanpa nurani melahirkan feodalisme baru dalam praktek kepemimpinan mengingat praktek symbol meminggirkan prinsip-prinsip rasionalitas ilmiah dan etika politik adiluhung yang lebih menekankan pada substansi kepemimpinan. Keempat, dengan absennya nurani para pemimpin yang penuh dengan citra, maka yang muncul adalah pemborosan anggaran, inefesiensi, kemewahan, praktek glamour di kalangan pejabat. Saat ini,dipastikan tidak akan kita temukan lagi sosok Natsir, seorang Perdana Menteri yang kesahajaannya rela menjahit jasnya yang robek untuk mengikuti acara kenegaraan. Kerelaan menjahit jas yang robek bukan sekedar factor ketidakmampuan membeli jas baru. Namun bagi Natsir, penampilan seperti itu menunjukkan adanya nurani keberpihakan atas derita rakyat yang saat itu masih penuh dengan keterbatasan. Nilai nurani keberpihakan inilah yang kosong di level kepemimpinan saat ini.  Kebijakan pengadaan mobil dinas para menteri dan pejabat negara, Kasus tuduhan Presiden SBY terhadap praktek Monarki di Yogyakarta, , plesiran  pejabat eksekutif dan legislative ke luar negeri, sinisme ketua DPR terhadap korban tsunami Mentawai dan kelucuan anggota DPR yang harus belajar etika di Yunani adalah contoh serentetan praktik kebijakan pemimpin   tanpa koridor Nurani.

Saat ini rakyat semakin terhempas oleh berbagai kekalahan akibat kemiskinan yang semakin menggurita, persoalan ekonomi yang semakin pelit, bencana yang datang silih berganti. Di balik derita kekalahan rakyat itu, mereka hanya dipertontonkan oleh iklan-iklan para menteri yang mempromosikan janji manisnya dan berbagai program miskin substansi yang hanya mampu dinikmati lewat layar kaya. Kekalahan rakyat dihadapkan oleh komentar para pemimpin bangsa yang sama sekali tidak memiliki makna penyelesaian yang menggembirakan dan memberdayakan rakyat kecil. Kehadiran para pemimpin di tengah bencana lagi-lagi hanya sekedar menjaga citra. Kehadiran pemimpin di tengah derita rakyat saat ini hanya memberikan senyuman sesaat bagi rakyat, namun derita tetap melekat di kehidupan mereka tatkala pemimpin kembali ke “istana” nya. Pemimpin datang menghampiri tanpa nurani, namun dengan niat yang pendek; citra dan symbol. Semuanya itu tetap saja memposisikan rakyat tidak berdaya di tengah berbagai kekalahan dan keterpurukan di semua lini.

Faktor pemimpin tetap saja menjadi salah satu factor penting dalam mengurai persoalan bangsa saat ini. Pemimpin bertanggung jawab  mengatur irama dan denyut nadi pengelolaan bangsa ini, termasuk persoalan yang dihadapi rakyatnya. Ketidakhadiran nurani dalam memimpin tentunya tidak akan memberikan optimisme dalam menata kehidupan berbangsa ke depan. Sudah saatnya para elemen bangsa menyadari dan menyatukan persepsi bahwa saat ini kita dihadapkan pada satu persoalan krusial, yakni semakin parahnya kualitas kepemimpinan bangsa ini di semua level. Kesadaran akan minimnya sebuah kepemimpinan tentunya diawali oleh keberanian dan kejujuran kita untuk mengevaluasi dan memberikan kritik dan saran terhadap praktek kepemimpinan symbol dan citra yang selama ini tidak memberikan pengaruh siginifikan dalam memperkuat peradaban bangsa. Saat  ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi pola kepemimpinan bangsa yang miskin nurani. Segenap elemen harus memberikan kontribusi yang kongkret untuk memperbaiki kualitas bangsa ini dengan salah satu cara adalah memberikan evaluasi dan peringatan kepada pemimpin yang saat ini berkuasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: