MENUJU PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA

MENUJU PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA[1]

Oleh.Irvan Mawardi[2]

  1. A.   LATAR BELAKANG

Tahun 2011 ini Peradilan Tata Usaha Negara akan memasuki usia ke- 20. Dibanding dengan lembaga peradilan lain, umur 20 tahun masih tergolong relatif muda. Namun sebagai salah satu lembaga publik, Peradilan Tata Usaha Negara dalam rentang 20 tahun ini telah melalui dinamika yang penuh dengan pasang surut.  Sebagai salah satu pilar kekuasaan yudikatif, Peratun tentunya memiliki peran yang signifikan dalam membangun serta memperkuat basis bangsa ini sebagai negara hukum yang kuat. Salah satu mandat atau prasyarat penting dari konstruksi sebuah negara hukum adalah posisi yang egaliter antara rakyat dengan pemerintah dengan prinsip kebersamaan.

Negara yang berbasis hukum meniscayakan peluang adanya keseimbangan dan keserasian antara rakyat dan pemerintah. Nilai tersebut penting untuk dikedepankan agar tercipta hubungan yang proporsional di antara keduanya, mengingat dalam dinamika hubungan negara dengan rakyat tidak berpotensi munculnya konflik atau sengketa. Ketika terjadi konflik sengketa, maka hal tersebut tidak serta merta diselesaikan melalui mekanisme peradilan, namun tetap mengarusutamakan prinsip-prinsip kerukunan dan musyawarah. Peradilan Administrasi pada hakekatnya hadir untuk memperkuat roh negara hukum dengan menjadi media bagi rakyat dan negara untuk bertemu ketika terjadi sengketa di antara keduanya agar hubungan keduanya tetap dalam koridor dan prinsip kesimbangan. Salah satu sengketa yang muncul di antara rakyat dan negara adalah sengketa administrasi. Dalam konteks sengketa yang muncul dalam bidang administrasi, maka proses penyelesaiannya di Peradilan Administrasi. Peradilan administrasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta keseimbangan, keselarasan, keserasian dan kerukunan antara pemerintah dan rakyat .[3]

Namun untuk menjaga nilai keseimbangan dan kerukunan, peradilan administrasi tidak hanya membela kepentingan individu rakyat namun juga bermaksud melindungi kepentingan rakyat secara umum. Melindungi kepentingan umum menjadi penting karena selain ada hak-hak individu rakyat, maka masyarakat secara umum juga memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi. Untuk menjamin penyelesaian yang adil terhadap benturan kepentingan yang berbeda-beda itu, maka saluran hukum merupakan  salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila, sehingga hak dan kewajiban asasi warga negara harus diletakkan dalam keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tujuan peradilan tata usaha negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, melainkan juga untuk melindungi hak-hak masyarakat[4] .

Dalam konteks mewujudkan atau mengupayakan terwujudnya Peradilan[5] Tata Usaha Negara yang berwibawa, maka setidaknya diperlukan upaya-upaya yang dapat menjaga pencapaian tujuan dan konsepsi awal dari lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang terurai di atas. Dalam konteks keseimbangan rakyat dan negara, maka kewibawaan peradilan tata usaha negara di tengah masyarakat setidaknya dapat diukur dalam 2 faktor penting, yakni pertama, melalui PTUN rakyat secara individu memiliki akses dan hak yang memadai dalam melaksanakan hak dan kewajibannnya sebagai warga negara. Dalam hal ini rakyat berhak mendapatkan layanan yang terbaik dari hasil sebuah kebijakan pemerintah yang diputuskan dalam berbagai bentuk bentuk keputusan. Faktor kedua adalah, dengan adanya PTUN pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga Publik yang melayani kepentingan masyarakat dapat melakukan pelayanan yang maksimal dengan akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang diuji di Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap dalam koridor prinsip-prinsip hukum. Kedua faktor ini yang dapat membantu segenap stakeholders yang selama ini terlibat dalam lingkungan Peradilan tata usaha negara untuk mengevaluasi dan merefleksikan keberadaan dan fungsinya selama 20 tahun ini sebagai salah satu pilar negara hukum.

 

  1. B.   PERMASALAHAN

Terkait dengan paparan pendahuluan di atas, maka dalam konteks mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini dan juga merupakan substansi tantangan Peradilan Tata Usaha Negara ke depan adalah

1. Bagaimana upaya Peradilan Tata Usaha Negara mengevaluasi diri dan menyiapkan infra serta suprastruktur sebagai salah satu pilar negara hukum untuk menjadi peradilan yang berwibawa, dipercaya dan hormati bagi rakyat yang mencari keadilan, khususnya dalam sengketa administrasi?

2. Bagaimana Peradilan Tata Usaha Negara mengevaluasi serta meningkatkan kinerja agar peran PTUN memiliki kontribusi untuk mendorong kinerja lembaga pemerintah yang kredibel, transparan dan akuntabel  sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance)?

  1. C.   PEMBAHASAN

Untuk menjawab persoalan yang pertama, maka diperlukan refleksi dan catatan evaluatif terhadap perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam 20 tahun terakhir ini. Catatan perkembangan tersebut dapat dirumuskan untuk menyusun beberapa agenda untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan.

a. Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu upaya mengetahui perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara selama kurung dalam 20 tahun terakhir adalah dengan mengkaji atau mencermati tingkat partisipasi rakyat atau publik dalam memanfaatkan PTUN sebagai media dalam memperoleh keadilan dalam bidang administrasi.[6]Kondisi ini tentunya dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, prestasi PTUN untuk menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan di PTUN dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk, diperiksa dan diputus oleh PTUN. Setidaknya ada 2 data dari PTUN Yogyakarta dan PTUN Makassar tentang penanganan sengketa  dalam rentang 10 tahun terakhir yang dapat menggambarkan kuantitas partisipasi publik dalam menyelesaikan sengketa administrasi di PTUN.

Tabel 1. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara oleh PTUN Yogyakarta tahun 2000-2010[7]

No Tahun Jumlah Perkara TUN
1 2000 14 Perkara
2 2001 6 Perkara
3 2002 14 Perkara
4 2003 15 Perkara
5 2004 16 Perkara
6 2005 12 Perkara
7 2006 10 Perkara
8 2007 11 Perkara
9 2008 13 Perkara
10 2009 5 Perkara
11 2010 12 Perkara

 

 

Tabel 2. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara oleh PTUN Makassar tahun 2000-2010[8]

No Tahun Jumlah Perkara TUN
1 2000 68 Perkara
2 2001 80 Perkara
3 2002 82 Perkara
4 2003 82  Perkara
5 2004 71 Perkara
6 2005  85 Perkara
7 2006  71 Perkara
8 2007 73  Perkara
9 2008 77  Perkara
10 2009 90  Perkara
11 2010 82  Perkara

Data sederhana di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah perkara yang masuk di dua PTUN tersebut di atas belum terlalu signifikan dibanding dengan perkara yang masuk di peradilan umum atau agama yang bisa mencapai ratusan perkara per tahun.  Dengan demikian data juga di atas memberi gambaran bahwa PTUN sebagai media untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan belum sepenuhnya digunakan secara maksimal oleh rakyat. Meskipun data tersebut hanya bersifat kuantitatif , namun data tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk menganalisa keberadaan PTUN di mata para pencari keadilan. Ada beberapa argumentasi yang menjelaskan mengapa rakyat belum maksimal berperkara di PTUN. Beberapa argumentasi yang dapat menjelaskan persoalan ini adalah Pertama, rakyat belum sepenuh memahami konstruksi sengketa admnistrasi, khususnya yang melibatkan rakyat dengan negara. Keseimbangan dan kesetaraan antara rakyat dan negara dalam konteks hukum admnistrasi tidak mampu ditransformasikan oleh rakyat secara baik dalam bentuk penggunaan kontrol yuridis melalui peradilan. Dalam hal ini PTUN berfungsi melakukan pengawasan (control) ketika terjadi sengketa administrasi antara rakyat dengan negara.[9]. Kontrol Yuridis melalui peradilan dari publik akan muncul apabila publik memiliki kesadaran dan sensitifitas hukum terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkannya. Lemahnya kepercayaan publik akhir akhir ini terhadap dunia peradilan sesungguhnya menjadi indikator belum matangnya proses berdemokrasi. Kesadaran hukum sekaligus berwibawahnya institusi hukum menjadi prasyarat pelembagaan demokrasi. Sebab hanya dengan nilai dan pranata hukum yang diharapkan  mampu mengatur irama kebebasan politik dalam konteks demokratisasi. Bahkan sejak abad ke- 20 gagasan demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi, sehingga lahir istilah demokrasi konstitusonil. Gagasan dasar demokrasi konstitusionil adalah terwujudnya cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (limited Government)[10]

Faktor kedua yang dapat menjelaskan rendahnya kuantitas perkara yang masuk di PTUN adalah kuatnya kesan bahwa putusan PTUN selama ini dianggap mandul karena banyak diabaikan oleh pejabat pemerintah yang seharusnya melaksanakan beberapa putusan badan peradilan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Beberapa kasus yang menunjukkan ketidakpatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN yang sudah berkekuatan tetap antara lain pada kasus Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR dengan Penggugat Ones Ramandey dan Zeth selaku salah satu calon pasangan yang akan ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 dan Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen. Pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan/memerintahkan TERGUGAT (KPU Waropen) untuk mengakomodir PENGGUGAT (Ones J Ramandey dan Zeth Tanati) dalam Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, namun tidak diindahkan oleh KPU Waropen Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.  Meskipun sempat banding, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen memutuskan untuk mencabut Banding yang diajukan oleh KPU yang demisioner sehingga Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR menjadi inkrach karena pencabutan dimaksud, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengakomodir Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010.[11]Kasus lainnya adalah Kasus Kaveling Ditjen Dikdas [12]dalam perkara antara penggugat Ny. Marina Said melawan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang amarnya antara lain : “menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3162/Kelurahan Lengkong dengan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat”. Putusan ini telah diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Ketua PTUN Bandung  dengan Penetapan Nomor 07/PEN.EKS/2000/PTUN-BDG tanggal 03 November 2000 dan disampaikan dengan surat Panitera PTUN Bandung Nomor W8.D8.PTUNB.Prk. 02.02-1037 tanggal 07 November 2000 Kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung agar melaksanakan putusan tersebut. Putusan ini tidak dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana ternyata dalam surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 570-695 Tanggal 21 Mai 2001 yang isinya menyatakan pelaksanaan Putusan PTUN belum dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan nomor kohir dan nomor persil antara Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan tersebut dengan nomor persil dan nomor kohir tanah penggugat yang dimohonkan disertifikasi.

Ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap putusan PTUN yang sudah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) memiliki pengaruh dalam mewujudkan Badan Peradilan Administrasi yang berwibawa. Salah satu indikator kewibawaan peradilan administrasi adalah adanya kepatuhan bagi para pihak terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan administrasi yang dihormati dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah memiliki pengaruh kuat terhadap kepercayaan (trust) publik terhadap keberadaan PTUN sebagai peradilan administrasi yang berwibawa. Dengan dilaksanakannya putusan PTUN oleh pejabat pemerintah akan menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak individu rakyat serta memperlihatkan bahwa PTUN mampu memberikan keadilan administrasi bagi mereka. Sebaliknya, semakin banyaknya putusan badan peradilan administrasi yang tidak mau dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara, maka hal itu mengurangi kewibawaan PTUN di mata pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh terhadap jumlah perkara yang masuk di PTUN.

b. Peradilan Adminsitrasi yang melindungi pencari Keadilan

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan di awal  bahwa indikator untuk menuju peradilan administrasi yang bewibawa adalah adanya upaya yang maksimal bagi peradilan administrasi untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Upaya memberikan yang terbaik baik pencari keadilan, termasuk dalam melindungi hak-hak individu rakyat yang disengketakan memerlukan upaya yang sistematis dan konprehensif dengan melibatkan segenap stakeholders yang ada di dalam PTUN. Perjalanan selama 20 tahun senantiasa memerlukan evaluasi dan pembaharuan di internal peradilan administrasi, baik yang bersifat yudisial maupun non yudisial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan peradilan administrasi yang berwibawa antara lain;

Pertama, adanya Penguatan regulasi yang mengatur tentang Peradilan Administrasi Tata  Usaha Negara dalam rangka  mengurangi atau menghilangkan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan badan administrasi peradilan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kewibawaan peradilan administrasi. Dalam konteks penguatan regulasi, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah revisi yang lebih dalam dan tajam tentang regulasi yang mengatur seputar pelaksanaan putusan PTUN. Revisi pasal 116 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana tertuang dalam pasal 116 UU No 9 tahun 2004 tentang kewajiban pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN. Bahkan substansi kewajiban tersebut dipertajam lagi dalam revisi kedua UU Peratun, yakni pada pasal 116 UU No 51 Tahun 2009 yang secara tegas memerintahkan atasan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini presiden untuk menghukum pejabat yang tidak patuh atas putusan PTUN. Pasal 116 angka 6 UU No 51 Tahun 2009 menerangkan bahwa;

“Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”[13]

Namun revisi regulasi di level undang-undang Peratun selama ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan mengingat sampai saat ini  tidak ada satupun Peraturan Pemerintah apalagi Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis pelaksanaan kewajiban dan sanksi bagi  pejabat tata usaha negara yang tidak mematuhi putusan PTUN. Sehingga ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN masih berlangsung sampai saat ini.  Upaya lain untuk mengurangi ketidakpatuhan itu antara lain menghadirkan lembaga yang khusus memberikan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh putusan PTUN. Sanksi yang diberikan juga harus maksimal, yakni sampai pada sanksi menanggalkan jabatan yang dipangkunya. Pemberhentian dari jabatan tersebut merupakan konsistensi negara sebagai hukum dan terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa agar mampu mengeliminir timbulnya gugatan dari warga masyarakat[14].

Selain revisi terhadap UU Peratun,  Rancangan Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan (RUU AP) mendesak untuk segara disahkan mengingat materi  RUU AP tersebut  sangat strategis dalam memperkuat Peradilan Administrasi Tata Usaha Negara. Dalam hal kepatuhan pejabat, RUU AP sangat mendukung upaya agar pejabat patuh terhadap putusan PTUN. Kalau selama ini putusan Peradilan TUN hanya ditujukan pada atasan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan. Dengan RUU ini, pihak yang menerbitkan keputusan bertanggung jawab penuh atas keputusan dan produk hukum yang dibuatnya.  RUU-AP juga mampu menjawab kekurangan UU PTUN yang tidak memberi sanksi atau upaya paksa pada pejabat bertugas melaksanakan keputusan TUN.

Dengan kewenangan PTUN untuk melakukan upaya paksa serta ganti rugi yang dibayar oleh pejabat administrasi sendiri, pejabat publik tidak akan berani mengabaikan putusan PTUN. Pejabat juga akan berfikir dua kali untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.  Dalam catatan Ibnu Yunianto[15] beberapa materi RUU-AP yang terkait dengan Penguatan PTUN antara lain1. Setiap orang, kelompok masyarakat atau organisasi dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan upaya administrasi ke PTUN (Pasal 39) 2. PTUN hanya mengadili gugatan atas keputusan tata usaha negara yang telah menempuh upaya administratif dan ombudsman (Pasal 39) 3. Pejabat pemerintahan bertanggung jawab dan terikat pada keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah masa jabatannya (Pasal 42) 4. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN yang inkracht dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan atau sanksi administrasi (Pasal 43) 5. Upaya paksa dilakukan juru sita atas perintah ketua pengadilan (Pasal 43) 6. Pembayaran uang paksa dibebankan pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan (Pasal 43).

Kedua, Mempertajam pemahaman Visi dan Misi Peradilan Administrasi bagi segenap elemen yang terlibat dalam peradilan, mulai dari Hakim, Panitera, pejabat struktural, staf sampai honorer.  Para stakeholders tersebut harus sadar dan meyakini sepenuhnya bahwa mereka berada dalam lingkungan peradilan yang bertugas menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Badan peradilan administrasi memiliki tanggung jawab dalam menegakkan  hukum administrasi di Indonesia.  Badan peradilan administrasi pada hakikatnya adalah salah satu badan yang dibentuk untuk dengan cara tertentu mengawasi tindakan pemerintah dan mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan organ pemerintah di samping organ pengawasan lain. Sarana pengawasan lain, antara lain badan atasan hierarkhis organ pemerintahan dan badan banding administrasi sebagai pengawas internal, lembaga politik MPR dan DPR(D), BPK, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap bidang-bidang tertentu, Komisi Ombudsman Nasional, dan badan peradilan umum[16] . Terkait dengan penajaman visi ini, maka penting untuk memperhatikan dan mengarusutamakan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung yakni Untuk melakukan pembaruan-pembaruan. MA telah menetapkan visi dan misi organisasinya. Adapun visi tersebut adalah “Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi MA sebagai berikut:

  1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
  3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
  4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
  5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
  6. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Keberadaan visi dan misi Mahkamah Agung yang saat ini sudah terjabarkan lewat blue print pembaharuan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi acuan dan landasan segenap stakeholders badan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Transformasi visi dan misi MA tersebut ke dalam tindakan dan kebijakan di level operasional menjadi penting untuk mewujudkan peradilan yang dicita-citakan, yakni peradilan administrasi yang berwibawa. Semangat ini sesuai dengan mandat dan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2010 yang dirumuskan oleh komisi IV bidang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “untuk menuju Peradilan yang dicita-citakan dalam kurung waktu 25 tahun yang akan datang, SDM aparat Peradilan harus meningkatkan pemahaman tentang visi, misi, renstra dan cetak biru Mahkamah Agung.

Ketiga, upaya konsolidasi internal yang mesti dilakukan untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa adalah adanya program Capacity Building sistematis dan komprehensif khususnya bagi Hakim dan pejabat-pejabat fungsional di PTUN. Capacity Building menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas termasuk integritas aparat PTUN yang bertugas member keadilan kepada masyarakat. Setidaknya ada 2 alasan tentang pentingnya Capacity Building, 1) Perkembangan dunia peradilan, khususnya dinamika tentang konsep hukum administrasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan hukum administrasi. Termasuk dalam hal ini semakin terbukanya kemungkinan penerapan hukum administrasi yang akan bersinggungan dengan cabang ilmu pengetahuan lain; 2) Seiring dengan derasnya informasi dan meningkatnya penggunaan instrument tekhnologi, maka aparatur PTUN tidak dapat lagi menghindar dari peradaban informasi dan tekhnologi. Sehingga diperlukan upaya up grading dalam rangka meningkatkan penguasaan terhadap tekhnologi. Termasuk dalam hal ini, Peradilan Administrasi secara kelembagaan  memanfaatkan Informasi dan Media Tekhnologi untuk memperkuat manajemen informasi peradilan dan manajemen perkara.

Formulasi dari program Capacity Building ini adalah 1) mengintensifkan pelatihan-pelatihan secara berjenjang, baik bagi juru sita, panitera maupun Hakim. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang menerapkan metodologi pelatihan dan pembelajaran yang efektif dengan materi-materi yang up to date dengan perkembangan peradilan administrasi. 2) perlu diprogramkan diskusi-diskusi regular bulanan di lingkungan PTUN tingkat pertama yang melibatkan hakim, Panitera, Juru sita dan calon Hakim dengan bimbingan dari PTUN tingkat banding. 3). Dalam menunjang peningkatan informasi, penting diupayakan untuk menghadirkan bahan bacaan atau referensi berupa buku, majalah dan jurnal yang khususnya mengkaji tentang peradilan administrasi. Termasuk dalam hal ini adalah menghadirkan majalah atau jurnal khusus untuk lingkungan peradilan dengan mengajak para hakim, panitera dan calon hakim untuk  berkontribusi dalam penulisan di media tersebut.

Keempat, hal yang sangat penting dalam menunjukkan kewibawaan peradilan administrasi adalah peningkatan kualitas putusan peradilan yang diputus oleh para Hakim. Putusan Hakim adalah marwah bagi sebuah peradilan. Sehingga baik buruknya sebuah putusan akan menunjukkan kewibawaan sebuah peradilan. Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak.  Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak[17]. Terlebih lagi sejak disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mendudukkan Putusan Peradilan sebagai salah satu dokumen publik yang bersifat terbuka dan setiap saat dapat diakses oleh publik.

Dengan  demikian, secara moral, yuridis dan akademik Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyusun putusan yang berkualitas. Berkenaan dengan putusan hakim, ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.  Banyak pakar dan ahli hukum yang telah merumuskan berbagai macam tipe putusan yang ideal. Namun pada prinsipnya, putusan hakim akan menjadi sebuah kekuatan bagi hakim itu sendiri apabila putusannya mampu menjembatani jarak (gap) antara norma hukum tertulis dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang terus berkembang[18]. Untuk menghasilkan putusan yang demikian itu, maka diperlukan suasana kebatinan seorang Hakim yang kuat, objektif  dan independen ketika membuat putusan. Hal ini mengingat, independensi akan melahirkan sebuah objektivitas[19] dan independensi diperlukan dalam membuat sebuah putusan untuk menghindari adanya konflik personal seorang hakim dalam memberi pandangan dan pertimbangan terhadap sebuah kasus[20]. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan peradilan administrasi yang berwibawa, maka para Hakim di PTUN sudah selayaknya melakukan upaya peningkatan kapasitas diri guna menghasikan putusan yang berkualitas.

c. Memperkuat peran PTUN dalam rangka Good Governance

Pembahasan pokok dalam menjawab permasalahan kedua dari tulisan ini adalah, sampai sejauhmana PTUN selama 20 tahun terakhir mampu mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) baik di level pusat maupun daerah. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pelayanan publik.  Sebagai implementasi dari kekuasaan, KTUN berpotensi untuk menyimpang dari norma hukum, sehingga memerlukan kontrol.  PTUN memiliki peran strategis untuk menjadi media bagi publik dalam melakukan kontrol yuridis terhadap pemerintah. Kesemua sistem itu bermuara pada tujuan lahirnya Good Governance sebagai nafas terjaganya tujuan negara kesejahteraan yang dicita-citakan.

Selama ini kontrol yuridis sebagai pengawasan eksternal dalam rangka perwujudan Good Governance belum berjalan secara maksimal karena rendahnya kultur hukum dalam diri aparat birokrasi. Kontrol Yuridis akan berkontribusi terhadap lahirnya Good Governance apabila pihak birokrasi yang dikontrol memiliki kepekaan dan kepatuhan hukum terhadap hasil (putusan) Pengadilan. Kepatuhan terhadap adanya kontrol, termasuk kontrol yuridis, apabila birokrasi memiliki paradigma sensitivitas dan responsibiltas yang kuat.  Aktivitas birokrasi public tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis (3-E), tetapi juga bernuansa responsive, representative dan responsible (3-R) atau teori langkah kuda[21].

Dengan demikian, harus dipahami bersama bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam gagasan Good Governance senantiasa memerlukan koreksi dan kontrol.   Idealnya, setiap putusan PTUN yang terkait dengan kebijakan pemerintah pada dasarnya hadir untuk meluruskan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Namun apabila pejabat tata usaha negara tidak mematuhi putusan PTUN, berarti ada upaya untuk tidak mau meluruskan  sebuah kebijakan yang secara hukum administrasi sudah dinyatakan menyimpang.

Dalam hasil penelitiannya terhadap beberapa putusan PTUN[22] , Riawan Tjandra menyebut bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean and Strong Government) belum dapat dilaksanakan secara optimalkan disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya kendala pemahaman pejabat TUN dalam memahami teori negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada umumnya, banyak pejabat TUN yang kurang memahami teori negara hukum demokratis dan tidak dipahaminya teori-teori hukum administrasi negara, baik oleh pemerintah maupun yudikatif sehingga menjadi factor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, dalam diktum perumusan putusan peradilan TUN tidak berbunyi secara tegas. Dalam hal ini, dalam putusan harus ada diktum yang bersifat condemnatoir yang secara tegas memerintahkan dilaksanakannya suatu kewajiban tertentu sesuai dengan pertimbangan hukum putusan, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam melaksanakan putusan tersebut, apalagi sampai menimbulkan celah hukum yang merugikan pihak penggugat.

Ketiga, Pengaruh penerapan teori floating execution dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara belum diimbangi dengan tumbuhnya self respect dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selama ini sistem pelaksanaan putusan yang diatur dalam UU Peratun lebih banyak menggunakan teori self respect berdasarkan pengawasan hierarkhis  di lingkungan badan tata usaha negara sehingga kurang dapat memaksakan kepatuhan terhadap pejabat tata usaha negara yang dikalahkan dalam sengketa tata usaha negara.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government) maka diperlukan beberapa upaya antara lain pertama, harus diawali dari tumbuhnya kesadaran hukum dari pejabat TUN itu sendiri. Dalam hal ini, penggunaan wewenang tata usaha negara oleh pejabat TUN harus dapat dilaksanakan berdasarkan landasan asas-asas atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara eksternal kepada masyarakat, DPRD, BPK, lembaga yudikatif dan para pemangku kepentigan. Kedua, perlu adanya perbaikan terhadap kualitas putusan, terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum acara yang secara strategis dapat mendorong lahirnya putusan yang dapat dipatuhi oleh pejabat TUN, termasuk halnya penerapan asas ultra petita oleh hakim PTUN. Ketiga, untuk menjaga peradilan tata usaha negara yang berwibawa sekaligus mendorong lahirnya Good Governance, maka PTUN harus mampu mengoptimalkan fungsi pengawasannnya dengan menjaga integritas, kapabilitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatifnya[23]

D. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa,

1. Untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa, maka diperlukan dua hal, pertama, melakukan upaya yang konprehensif untuk menjadikan PTUN sebagai peradilan yang mampu memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Kedua, memaksimalkan peran PTUN agar mampu mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Untuk menjadi Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat maka diperlukan beberapa langkah penguatan di institusi PTUN, antara lain; Penguatan Regulasi yang mengatur hukum materil dan formil PTUN, mempertajam pemahaman visi misi PTUN yang ada dalam blue print Mahkamah Agung, melakukan Capacity Building bagi segenap stakeholders Peradilan Tata Usaha Negara, serta berupaya meningkatkan kualitas putusan para Hakim di PTUN.

3. Untuk mendorong PTUN agar berfungsi secara baik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maka diperlukan beberapa upaya, antara lain mendorong kesadaran pejabat tata usaha negara untuk mematuhi putusan PTUN, mengupayakan penerapan ultra petita dalam putusan hakim serta menjaga integritas, kapabilitas dan profesionalitas aparatur PTUN dalam pelaksanaan fungsi yudikatifnya.

D. REKOMENDASI

1. Mendorong adanya upaya yang sungguh-sungguh kepada segenap elemen Peradilan Tata Usaha Negara untuk selalu melakukan pembaharuan dalam melaksanakan fungsi yudikatif dengan meningkatkan kemampuan para personalia serta merevitalisasi manajemen pengadilan, termasuk menajemen penanganan perkara agar terwujud Peradilan yang dipercaya oleh masyarakat.

2. Mendorong adanya penguatan regulasi dalam bidang peradilan tata usaha negara berupa terbentuknya kerangka hukum (legal framework) yang lebih komprehensif dan mampu mensinkronkan dengan regulasi lain yang terkait dengan Peratun, termasuk halnya sebagai upaya menumbuhkan ketaatan pejabat TUN dalam mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Aharon Barak, “The judge in a democracy” Princeton University Press, 2006
  2. Data Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 2011
  3. Data Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 2011
  4. Ibnu Yunianto “Mengasah Taji PTUN dengan RUU Administrasi Pemerintahan Upaya Perkuat Eksekusi Pengadilan TUN”, Makalah tidak dipublikasikan
  5. Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung. 2004
  6. Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis.UMM Press, Malang.2009
  7. M.D.A. Freeman, “Standards of Adjudication, Judicial Law-Making and Prospective Overruling,” 26 Current Legal Probs,  1973
  8. Paulus E.Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
  9. Putusan Nomor 179/PHPU.D-Viii/2010 Mahkamah Konstitusi, 2010
  10. Rochmat Soemitro, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, laporan proyek survey, dalam terbitan BPHN, 1997
  11. SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminsitratif, Jogjakarta, UII Press, 2003
  12. Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942, dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983
  13. Supandi, Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Abstrak  Disertasi. Universitas Sumatera Utara. tahun 2005
  14. Undang-Undang No 51 Tahun 2009  tentang perubahan kedua  atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  .

15. W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.


[1]  Disusun dalam rangka berpartisipasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dalam rangka peringatan Dwi Dasa Warsa Peradilan Tata Usaha Negara se-Indonesia tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan berhasil meraih juara harapan II

[2] Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

[3] SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminsitratif, Jogjakarta, UII Press, 2003. Hlm. 15

[4] Sebagaimana terungkap dalam Keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan tata usaha Negara. Lihat Marbun . Op. Cit. Hlm. 329

[5] Menurut Rochmat Soemitro Peradilan (rechtspraak) ialah proses penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan pengadilan menurut hukum,…Pengadilan ialah cara mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum dan dilakukan oleh badan pengadilan,…Badan pengadilan ialah suatu badan, dewan, hakim atau instansi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk mengadili sengketa hukum..selengkapnya lihat Rochmat Soemitro, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, laporan proyek survey, dalam terbitan BPHN, 1997, hlm. 10-11

[6] Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan ‘per’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu ‘hal memberikan keadilan” sebagaimana Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942, dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogjakarta, 1983,  hlm. 2

[7] Sumber; Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 2011

[8] Sumber; Kepaniteraa Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 2011

[9] Dalam konteks ini, Paulus E.Lotulung  mengemukakan beberapa macam pengawasan, antara lain; pengawasan segi internal dan eksternal (kedudukan), pengawasan segi a-priori dan a-posteriori (waktu), pengawasan segi rechtmaitigheid dan doelmatigheid (objek), selengkapnya di Paulus E.Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xv-xviii

[10] SF. Marbun, Op. Cit. Hlm. 149

[11] Dikutip dari materi Putusan Nomor 179/PHPU.D-Viii/2010 Mahkamah Konstitusi Tahun 2010. Hlm. 58

[12] Putusan PTUN Bandung Nomor 18/G/PTUN-BDG/1998, dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 178/B/1998/ PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/TUN/1999 sebagaimana dikutip dari Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,Alumni, Bandung. 2004. Hlm. 6

[13] Undang-Undang No 51 Tahun 2009  tentang perubahan kedua  atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[14] Supandi, Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Abstrak Disertasi tahun 2005, hlm 3

[15] Wartawan Jawa Pos, dalam” Mengasah Taji PTUN dengan RUU Administrasi Pemerintahan Upaya Perkuat Eksekusi Pengadilan TUN”,2007. hlm.20. Makalah tidak dipublikasikan

[16] Lotulung, Op. Cit.  hlm. xvi.

[17] Fachrudin. Op. Cit. hlm. 177

[18] M.D.A. Freeman, “Standards of Adjudication, Judicial Law-Making and Prospective Overruling,” 26 Current Legal Probs. 166, 181 (1973)

[19] Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach (1972) , di dalam Aharon Barak, “The judge in a democracy” Princeton University Press.2006. hlm 102

[20] Aharon Barak, “Justice Matthew O. Tobriner Memorial Lecture: The Role of a Supreme Court in a Democracy,” 53 Hastings L.J. 1205, 1210–11 (2002). Selengkapnya di dalam .Ibid

[21] Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis.UMM Press, Malang.2009. Hlm. 54

[22] W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Pemerintahan yag Bersih dan Berwibawa. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009. Hlm 265-267

[23] Riawan. Op. Cit. Hlm. 433

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: