Catatan Kelam Pilkada Kobar dan Papua Barat; Kado pahit penutup tahun 2011

 

Pilkada Kota Waringin Barat nampaknya akan menjadi salah satu saksi sejarah sekaligus referensi kajian politik daerah yang cukup penting. Betapa tidak, konflik Pilkada Kobar menjadi salah satu pilkada yang terpanjang masa konfliknya selain pilkada Maluku Utara tahun 2007 yang lalu.  Pembakaran rumah jabatan Bupati Kobar tanggal 29 Desember 2011 yang lalu adalah puncak dari konflik Pilkada kobar yang mengalami staus quo pasca KPUD menolak putusan MK yang menganulir hasil penghitungn KPUD Kobar yang memenangkan pasang calon yakni H Sugianto- H Eko Sumarno (SUKSES), sementara Putusan MK memenangkan pasangan  DR Ujang Iskandar -Bambang Purwanto (UJI-BP). Pada saat yang bersamaan    ratusan warga pendukung kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw membakar rumah Gubernur Abraham Aturury. Massa kesal, sebab MK memutuskan memenangkan Abraham Aturury dan Rahimin Katjong sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih.

Kedua kasus di atas menjadi cerita pilu sekaligus kado pahit peuntup tahun 2011 dalam konteks pelaksanaan demokrasi di aras lokal. Pelaksanaan pilkada sepanjang 2005- 2011 nampaknya belum mampu memberikan optimisme yang kuat tentang gambaran masa depan demokrasi di level lokal. Kedua kasus di atas memiliki kesaam motif: penolakan terhadap putusan MK terhadap sengketa hasil penghitungan suara. Catatannya adalah pertama, Putusan MK tidak serta merta menjadi mudah dipahami dan ditaati oleh massa yang masih cukup cair karena putusan MK yang pada dasarnya adalah putusan hukum yang sifatnya hitam putih tidak mudah terkonstruksi secara baik dalam kancah politik. Akan tetapi sebagai negara hukum, putusan MK harus ditaati oleh konstek apapun, termasuk persitiwa politik.  Kedua, massa tidak dapat dipersalahkan dan menjadi kelompok yang tertuduh. parpol dan pasangannya yang bertanggung jawab untuk mendewasakan massa pendukungnya bahwa pilkada sebagai proses politik memiliki aturan main dan fatsoen. Aturan mainnya adalah pasti ada yang menang dan kalah, serta fatsoennya adalah ketika aturan atau hukum sudah menegaskan hasil politik   tentang siapa yang menang dan kalah maka semua pihak harus bisa memahami dan menerima sebagai sebuah realitas politik hukum.

Untuk mengingatkan kronologis konflik Pilkada Kolbar, berikut pemaparan http://www.jpnn.com terhadap jejak konflik pilkada Kobar yang telah berlangsung sejak tahun 2010 yang lalu;

5 Juni 2010 – Pelaksanaa Pilkada Bupati Kobar untuk periode 2010-2015, diikuti oleh dua pasang calon yakni H Sugianto- H Eko Sumarno (SUKSES) dan DR Ujang Iskandar -Bambang Purwanto (UJI-BP). Pilkada tersebut berbarengan dengan pilkada Gubernur Kalteng.

12 Juni 2010 – Penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2010-2015 oleh KPUD Kobar. Pemenangnya adalah pasangan SUKSES dengan 67.199 suara sedangkan UJI-BP hanya memperoleh 55.281 suara.

7 Juli 2010 – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan UJI-BP, terkait gugatan Sengketa Pemilukada Kobar. Kemudian mendiskualifikasi pasangan SUKSES dan menetapkan pasangan UJI-BP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kobar tahun 2010.

14 Juli 2010 – KPUD Kabupaten Kobar melakukan rapat pleno untuk menentukan sikap. Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, baru berakhir setelah pukul 15.00 WIB. Keputusan rapat pleno tersebut menolak keputusan MK

17 juli 2010 – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengirimkan surat bersifat penting, hasil pleno KPU Kobar menyangkut kasus Pemilu Kada Kobar, dengan Nomor 148/I.1/ADPUM kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

24 Juli 2010 – Mendagri Gamawan Fauzi menyerahkan putusan akhir sengketa hasil Pilkada Kobar pada KPU Pusat dan KPUD provinsi dan KPUD Kabupaten. Pihaknya hanya menampung proses yang sudah matang.

22 November 2010 -KPU Pusat perintahkan KPUD Kobar jalankan putusan MK dan menetapkan hasil sesuai dengan putusan MK.

8 Agustus 2011 – Medagri Gamawan Fauzi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan UJI-BP sebagai bupati dan wakil bupati Kobar. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang telah menyampaikan surat melalui PLH Bupati Kobar H Muchtar agar DPRD Kobar segera melakukan rapat paripurna.

11 Agustus 2011 – DPRD Kobar menolak SK Mendagri. DPRD Kobar mempertanyakan dasar untuk menyelenggarakan rapat paripurna istimewa yang agendanya akan melantik pasangan Uji-BP. Alasannya, Pimpinan DPRD Kobar melalui surat No. 170.172/2010 , telah mengusulkan pasngan terpilih Sugianto sebagai Bupati Kobar, dan Eko Soemarno sebagai Wakil Bupti sesuai dengan berita acara Komisi Pemilihn Umum (KPU) Kobar. Pimpinan DPRD Kobar selama ini juga tidak pernah mengusulkan pasangan Ujang Iskandar “Bambang Purwanto sebagai pemenang Pemilu Kada.Dengan pertimbangan tersebut, unsur Pimpinan DPRD Kobar belum bisa menjadwalkan rapat paripurna istimewa dan selanjutnya meminta petunjuk lebih lanjut kepada Gubernur Kalteng.

14 Agustus 2011 – Gubernur kembali menyerahkan penolakan SK Mendagri tersebut kepada Mendagri.

6 November 2011 – Presiden Panggil Mendagri Gamawan Fauzi dan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang membahas soal Sengketa Pilkada Kobar.

20 Desember 2011 – Puluhan massa pendukung SUKSES turun ke jalan melakukan orasi dan pembakaran ban di depan Tugu Adipura. Hal ini dipicu dengan adanya isu pelantikan UJI-BP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar oleh Mendagri gamawan Fauzi pada pertengahan Januari 2012.

21 Desember 2011 – Ratusan massa pendukung SUKSES kembali turun kejalan untuk melakukan hearing dengan anggota DPRD Kobar dan untuk Forum Komunikasi Pimppinan Daerah (FKPD) Kobar. Sementara itu Polda menambah jumlah pasukan di Kobar sebanyak 6 pleton.

28 Desember 2011 – Ratusan massa pendukung SUKSES kembali melakukan demo dengan membawa keranda dengan betuliskan ancaman mati bagi UJI-BP dan antek-anteknya jika pemerintah tetap melantik UJI-BP. Aksi tersebut diikuti dengan pengrusakan dan pelemparan kaca kantor Bupati dan Disdikpora, serta pos penjagaan. Hal ini kembali dipicu karena beredarnya isu pelantikan UJI-BP bukan pada pertengahan Januari, namun pada Jumat (30/12).

29 Desember – Massa pendukung Sukses semakin beringas, setelah melakukan konvoi keliling kota, mereka berhenti di depan Rumah Jabatan Bupati Jalan Pangeran Antasari dan membakarnya hingga habis.(KP/sam/jpnn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: