GAGA(L) Bernegara

Kontroversi rencana kehadiran Penyanyi Lady Gaga menjadi isu dan pemberitaan dominan satu pekan terakhir ini. Mulai menggeser berita tentang kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100, dan bahkan juga mulai menggeser berita dan sorotan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal sesungguhnya kontroversi kehadiran Lady Gaga yang memang terkenal kontroversial ini tidak  sebuah kontroversi baru yang harus heboh. Seperti yang diungkapkan pihak kepolisian, soal pelarangan atau tidak terbitnya surat izin keramaian oleh Polri dalam perhelatan tertentu adalah sebuah hal yang lazim. Itu murni domain kepolisian selaku penegak hukum. Dalam kasus pelaksanaan pertandingan sepak bola misalnya, sering juga Polri tidak mengeluarkan izin karena pertimbangan keamanan dan ketertiban atau diizinkan dengan ketentuan harus dipindahkan di wilayah tertentu yang lebih safety.

Blunder Polisi

Menurut hemat saya, rencana kehadiran Lady Gaga ini mulai menjadi isu kontroversial ketika pihak kepolisian terutama dari pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan rekomendasi atas konser Lady Gaga didasarkan pada masukan dari sejumlah pihak yang merasa keberatan dengan kedatangan penyanyi yang bernama lengkap Stefani Joanne Angelina Germanotta itu. Berikut keberatan sejumlah pihak sebagaiman dilansir Republika Online;

Berikut adalah petikan keberatan mereka:

MUI

“Atraksi Lady Gaga di panggung dan sejumlah foto yang diperoleh pada konser sebelumnya dinilai tidak pantas dipertunjukkan di Indonesia, seperti busana yang seksi dan mengumbar aurat yang dapat merusak generasi bangsa.”

DPR, PPP, dan PKS 

“Tampilan Lady Gaga tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Indonesia serta bertentangan dengan UU anti pornografi sehingga tidak mungkin digelar di Indonesia.”

FUI 

“Konser Lady Gaga tidak dapat digelar karena umbar syahwat.”

Wahdah Islamiyah 

“Konser Lady Gaga jangan diselenggarakan demi menjaga moralitas bangsa dan untuk menghindari bibit-bibit buruk yg berpotensi diserap generasi muda.”

LABRI 

“Perilaku Lady Gaga tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran dan dapat mendatangkan maksiat”

Memaparkan alasan-alasan dari para pihak tersebut sebagai pertimbangan utama penolakan Lady Gaga menurut saya merupakan sikap yang menunjukkan tidak profesionalnya kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Alasannya, pertama alasan-alasan tersebut yang pada umumnya pertimbangan moral etik yang berbasis pada norma agama meskipun itu sangat substansi dan esensi, namun dalam konteks pelaksanaan tugas profesionalitas sebagai penegak hukum, maka polisi kurang tepat menempatkan alasan2 tersebut, karena pertimbangan atau alasan tersebut adalah ranah kaum rohaniawan, cendekiawan agama yang memang memiliki otoritas dan kapasitas untuk berbicara moral, dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Itu Kewajiban mereka untuk mengingatkan atas nilai agama. Sebab kalau kepolisian konsisten mengambil sikap yang seperti itu, maka banyak pertunjukan, pergelaran yang oleh sekelompok orang tidak sepaham, tidak se ideologi dsb ditolak oleh polisi. Saya bayangkan misalnya Obama Presiden Amerika atau David Beckham yang sedang main di LA Galaxy Amerika tidak boleh hadir ke Indonesia hanya karena adanya isu anti amerika, anti kapitalisme, anti barat dll. Atau sebaliknya Ahmadinedjad atau elit kelompok Islam keras tidak boleh hadir di Indonesia karena tidak sepaham dan ditolak oleh kelompok tertentu. Dinamika penolakan itu wajar adanya, namun kepolisian tidak bisa menjadikan satu-satunya variabel dari tekanan tertentu untuk menolak izin.

Kedua, kepolisian seharusnya lebih menekankan pada koridor tugasnya sebagai Penegak Hukum yang bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat. Menjaga Ketertiban dalam hal ini baik yang bersifat preventif dan represif, pencegahan dan penindakan. Sehingga dalil yang tepat digunakan kepolisian adalah bahwa penolakan terhadap rencana konser Lady Goga dilakukan atau menjadi sikap final kepolisian mengingat berdasarkan hasil pengamatan dan investigasi tim intelijen kepolisian  bahwa konser tersebut berpotensi besar memicu konflik, kerusuhan dan ketidaktertiban di tengah masyarakat. Pengamatan dan kerja intelijen merupakan langkah normatif  hukum yang harus ditempuh untuk mengeluarkan izin pertunjukan. Sebagai langkah preventif, maka kepolisian menolak memberi izin. Jadi penolakan itu bukan berdasarkan desakan ormas tertentu, tetapi murni hasil kerja dan analisa kepolisian sebagai bagian kerja profesional yang menunjukkan akan muncul kerawanan dan instabilitas di tengah masyarakat sehingga izin ditolak. Sikap kepolisian atau temuan investigasi kepolisian itu tentunya berdasarkan hukum dengan pertimbangan  berbagai hal, salah satunya pandangan para ormas. Dengan mengambil sikap itu, polisi tetap berdiri di ranah hukum profesionalitas sebagai penegak hukum. Tegasnya, Polisi dapat menolak memberi izin terhadap konser lady gaga berdasarkan alasan hukum yakni adanya ancaman terhadap ketertiban bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum, dalil penolakan polisi tersebut dapat diuji secara hukum melalui mekanisme hukum tanpa membawa isu surga dan neraka, pahala dan dosa dll

Pelembagaan Negara Hukum Demokrasi

Bahwa kemudian alasan-alasan hukum dari kepolisian itu dianggap mengada-ngada atau merugikan para pihak, baik penonton, pembeli tiket, promotor dan semua pihak yang merasa dirugikan oleh sikap kepolisian, maka para pihak yang kecewa tersebut seharusnya menemph jalur hukum untuk mengkritisi, menolak atau menggunat sikap kepolisian tersebut. Sikap itu harus diambil sebagai bagian dari konsekuensi kita sebagai negara Hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, bahwa negara Indonesia berdasakan hukum. Masyarakat harus dibiasakan beridialektika dan berdinamika dengan persoalan hukum, karena kebebasan dan keleluasan berekspresi dalam ranah demokrasi harus tunduk dan siap dibatasi oleh adanya norma hukum. Inilah negara hukum, Nomokrasi, tidak sekedar demokrasi. Inilah ujian demokrasi yang tersaji dalam kasus Lady Gaga ini.

Bagi saya, dalam konteks demokratisasi adalah sah dan wajar pihak manapun dan siapapun mendatangkan artis yang dalam bentuk apapun ciri khas penampilannya. Sebaliknya, adalah sebuah kewajaran dan sah apabila sekelompok masyarakat yang mengajukan ekspresi penolakan terhadap sebuah tontonan. itu sah dalam wajah demokrasi. Ketika dinamika kebebasan itu berdialektika, maka Hukum hadir sebagai penuntun dan pranata yang mau tidak mau harus dihargai oleh semua pihak. Negara Hukum Demokrasi, itulah kerangka konstitusi negara kita. Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Di tangan Rakyat nilai demokrasi bertumpu, namun prinsip demokrasi harus tunduk kepada hukum. Inilah fatsoen bernegara yang saat ini belum sepenuhnya dipahami sebagian masyarakat kita.

Kelompok yang pro terhadap Lady Gaga berhak mengekpresikan hak dan kegembiraannya terhadap hadirnya pujaan mereka. Dan yang kontra Lady Gaga pun berhak bersikap. Ketika masing-masing kekuatan saling unjuk gigi dan dianggap berpotensi mengacaukan dan merusak sistem bernegara, maka hukum harus hadir dan memberi sikap dan sikap itu harus dihargai, dipatuhi sebagaimana halnya para pihak menghargai putusan di pengadilan. Sikap polisi sebagai wujud tegaknya hukum dalam bentuk  menolak izin Lady Gaga harus dimaknai sebagai bagian upaya menata etika bernegara untuk keteraturan.

Negara dengan segala kebijakannya dan aparaturnya adalah representasi hukum untuk berdiri netral dan mengambil jalan tegas terhadap pro kontra yang berkembang di alam demokrasi. Kerangka pikir ini bisa ditelisik dari filosofis historis lahirnya negara.

Secara historis filosofis, pertautan antara hukum dan demokrasi dalam sebuah negara dapat dilacak dari asal muasal lahirnya negara. Bagi Thomas Hobbes, negara merupakan representasi adanya Kontrak Perjanjian antara rakyat dan penguasa. Agar tidak terjadi penyimpangan dan tirani dalam proses perjanjian tersebut maka diperlukan aturan atau hukum untuk menjaganya. Hukum dan kemudian termanifestasi sebagai organized public inilah yang kemudian hari menjadi organ yang disebut negara. Negara adalah wajah lain dari perwujudan hukum untuk mengatur antara rakyat dan yang berkuasa. Dalam pandangan Hobbes, jika tidak ada hukum, maka demi kepentingan diri, antara manusia akan terlibat dalam war of all against all (perang semua melawan semua). Tanpa hukum yang ditegakkan oleh penguasa kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (homo homini lupus). Sehingga Polisi dalam hal mengambil keputusan, harus penuh kewibawaan dan pertimbangan hukum yang terukur dan cermat dan mampu mengakomodasi semakimal mungkin sempua pihak. Di lain pihak, masyarakat pun harus terbiasa menerima secara fair keputusan hukum itu.

Jean Bodin memberi penegasan dalam konteks Penguasa Kuat. Bodin melihat hukum sebagai perintah raja dan perintah ini menjadi aturan umum yang berlaku bagi rakyat dan persoalan umum. Semua tradisi dan hukum kebiasaan hanya akan menjadi absah dengan adanya erintah pemegang kedaulatan yang menetapkannya dalam hal ini negara atau Raja. Bagi Bodin, kekuasaan raja adalah kekuasaan tertinggi atas warga dan rakyat. Karena pemikirannya inilah, Jean Bodin kemudian dikenal sebagai peletak dasar Kedaulatan Negara. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki penataan mutlak bagi semua warga negara[1].  Namun untuk menghindari determinasi negara yang berlebihan, Rousseau menghadirkan pemikiran untuk menempatkan rakyat sebagai poros utama hadirnya hukum. Jadi hukum tidak sekedar perintah bagi penguasa sebagai Bodin, tapi Rousseau menitikberatkan pada pemikiran bahwa hukum itu lahir untuk mengabdi kepada rakyat karena hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum yang hidup teratur dalam system politik negara (volunte generale).  Bukan pula kemauan dan kepentingan orang-orang yang hidup dalam segerombolan yang tidak teratur ( volonte de tous) dan yang pasti bukan kemauan dan kepentingan orang per orang (volonte varticuliere)[2]. Rousseau termasuk pemikir hukum yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber dan pilar utama hukum yang juga identic dengan semangat demokrasi. Dengan demikian kontruksi pemikiran Hobbes, Bodin dan Rousseau menunjukkan bahwa pertautan antara negara hukum dan demokrasi menjadi penting dalam sebuah tatanan bernegara.

Hukum Terkalahkan
Persoalan klasik yang muncul adalah hukum dan penegakan hukum tidak kredibel; Polisinya tidak tegas, diskriminatif, jaksa  dan hakim main suap dan tidak bisa dipercaya. Pandangan itu sah, demokrasi mensahkan kritik semacam itu. Namun kekecewaan terhadap kinerja hukum dan lembaganya harus juga diekspresikan dengan mekanisme hukum. hal ini yang sering diabaikan sehingga kualitas demokrasi kita tidak memuaskan. Misalnya kinerja kepolisian yang mengecewakan. Promotor Lady Gaga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), bisa juga mempraperadilankan polisi, atau menguji keabsahan kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh polisi atau bisa dilaporkan ke ombudsman. Tidak puas dengan jaksa, lapor ke komisi kejaksaan, kecewa dengan hakim, lapor ke komisi yudisial dsb.  Protes atau gugatan itu harus termanifestasi dalam bentuk penguatan negara hukum. Tidak justru dibiarkan menjadi isu liar yang tidak produktif, dibahas dalam berbagai perspektif namun tidak memiliki solusi yang elegan dalam membangun etika bernegara, dalam kerangka negara hukum demokratis. Tradisi menggugat atau mengkritik kinerja penegak hukum dalam mekanisme hukum adalah bagian untuk membangun etika bernegara yang beradab. Banyak kasus-kasus yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan etika hukum yang baik, namun yang muncul adalah ekspresi massa yang beringas dan anarkis. Tegasnya, konstruksi negara hukum demokratis sebagai basis dalam etika bernegara harus menjadi panduan dalam mengarungi alam demokrasi ini. Masyarakat harus terbiasa percaya dengan hukum dan penegak hukum dan apabila kecewa dan tidak puas dengan hukum dan aparaturnya, maka kritik, gugat dan lawanlanlah dengan cara-cara hukum dan adab demokrasi, itulah upaya menghindari kegagalan kita dalam bernegara. Lady Gaga boleh Gagal tampil, tapi kita tidak boleh Gagal dalam bernegara hukum

[1] Juniarso Ridwan & Achmad Sodik S, “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”. Nuansa. Bandung. 2010. Hlm. 28

[2] Franz L Neumann, The Rule Of law: Political Theory and Legal System in Modern Society, USA: Berg Piblisher, 1986

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: