IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN

Oleh. Irvan Mawardi, S.H.,M.H[1]

 

  1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua membawa perubahan besar dalam kerangka pemerintahan daerah. UUD 1945 melahirkan paradigma otonomi daerah yang menekankan kewenangan daerah yang lebih luas. Pasal 18A dan 18B UUD 1945 sepenuhnya dipahami bahwa kewenangan kepala daerah tidak lagi banyak dipengaruhi oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal pemberian izin. UUD 1945 menegaskan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2) serta prinisp menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18A ayat 5)  (Suharizal : 2005). Legitimasi kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah diperkuat lagi oleh mekanisme pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah, sehingga kepala daerah yang terpilih melalui pilkada merasa lebih kuat dan memiliki kewenangan mutlak mengatur daerah tanpa ada beban kontrol dari pihak lain, termasuk pemerintah pusat.

 

Pada pertengahan 2011, tepatnya beberapa bulan setelah digelarnya pemilihan kepala daerah di Enrekang Sulawesi Selatan, Bupati terpilih yaitu Latinro Latunrung mengeluarkan izin tambang jenis galian C dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 466/KEP/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan kepada Saudara Muhammad Ali Gazali yang membawahi perusahaan UD. Mappeangka). Terbitnya izin ini kemudian diprotes oleh CV. Usaha Maju milik Haji Syukuruddin mengingat CV. Usaha Maju adalah pengelola usaha jenis tambang galian C di lokasi yang sama dengan izin baru yang dimiliki UD Mappeangka. Setelah izinnya berakhir tahun 2010, CV. Usaha Maju sedang mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati Enrekang bersama enam perusahaan lainnya, termasuk UD. Mappeangka.

Persoalan penerbitan izin tersebut muncul ketika Bupati menunjuk dan memilih CV Mappeangka yang secara nyata merupakan perusahaan baru yang tidak memiliki pengalaman dan peralatan alat berat untuk pengoperasian tambang galian C. Pihak CV. Usaha Maju merasa ada kejanggalan dan penyimpangan prosedur dalam penerbitan izin tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dalam persidangan di PTUN Makassar, terungkap beberapa fakta;

Pertama, Muhammad Ali Gazali yang tercatat sebagai Direktur UD Mappeangka adalah kerabat dekat dari Bupati Enrekang, Latinro Latunrung sementara Haji Syukuruddin dengan perusahaannya,CV. Usaha Maju adalah perusahaan yang cukup mapan dalam pengelolaan tambang galian golongan C di Enrekang yang pada pemilihan kepala daerah mendukung pasangan calon yang menjadi lawan politik Bupati Terpilih Enrekang yang terpilih. Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 6 (enam) PP 23 tahun 2010 menerangkan bahwa (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Namun faktanya, UD Mappeangka telah mendapatkan IUP pada bulan Juli 2011 dan baru bulan Oktober 2011 mengajukan permohonan WIUP.

Ketiga, sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) khusus bahan Galian non Logam dan Batuan pada BAB III tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) khususnya pasal 5  ayat 1- 5 yang menerangkan bahwa ayat (1) Untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan WIUP dilakukan oleh Tim Tekhnis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Namun dalam persidangan tidak terbukti bahwa Bupati telah membentuk Tim Tekhnis yang khusus bekerja dalam memverifikasi permohonan IUP. Keempat, PP 23 tahun 2010 Pasal 21 ayat 2  yang menerangkan ‘; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP dan Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. Dalam kasus ini, Bupati sama sekali tidak menyampaikan alasan penolakan izin yang diajukan CV. Usaha Maju beserta perusahaan lainnnya.

Surat Izin Penerbitan tersebut akhirnya dibatalkan oleh PTUN Makassar. Kasus di atas menunjukkan bahwa proses terbitnya izin seperti izin tambang yang di era otonomi daerah menjadi kewenangan penuh kepala daerah penuh dengan kejanggalan, penyimpangan dan manipulasi. Hal tersebut berlangsung karena adanya faktor politik setelah berlangsungnya pilkada serta karena proses penerbitan izin tersebut berlangsung tertutup, tidak akuntabel dan kurang transparan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi perizinan tambang selama ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yakni tata kelola pemerintahan yang baik. Munculnya izin pertambangan secara tiba-tiba tanpa melalui tahapan yang transparan menunjukkan bahwa pengelolaan izin belum mengindikasikan adanya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

 

  1. PERMASALAHAN

Bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dalam penerbitan izin pertambangan?

  1. PEMBAHASAN
    1. Good Governance dan Otonomi Daerah

Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut. United National Development Programme (UNDP,1997) mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Jika mengacu pada program World Bank dan United Nation Development Program (UNDP), orientasi pembangunan sektor public adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan good

governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).

Selanjutnya, UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi:

a) Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b) Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c) Transparency. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d) Responsiveness. Lembaga-lembaga public harus cepat tanggap dalam melayani

stakeholder.

e) Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f) Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g) Efficiency and Effectiviness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h) Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

i) Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM misalnya hanya menggunakan 9 indikator yakni: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsifitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan dan manajemen konflik. Pemilihan indikator secara selektif ini biasanya didasarkan pada relalitas empirik yang objektif yang terjadi selama ini dalam pengembangan governance di tingkat local. Baik indicator yang disusun oleh UNDP maupun UGM dan para pakar lainnya semuanya bermuara pada semangat umum dari Good Governance yakni hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bermuara para meningkatnya peradaban masyarakat. Dalam konteks seperti ini prinsip-prinsip Good Governance menjadi penting dalam membangun desentralisasi pemerintahan yang beradab.

Desentralisasi atau pendesentralisasian governance merujuk pada suatu upaya restrukturisasi atau reorganisasi dari kewenangan yang yang menciptakan tanggung jawab bersama diantara lembaga-lembaga di dalam governance baik di tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal (UNDP, 1997). Desentralisasi dari sudut asal usul kata

berasal dari bahasa Latin, yaitu “de” atau lepas dan ”centrum” atau pusat, jadi desentralisasi dapat berarti lepas dari pusat. Handoko (2003: 229) mengartikan desentralisasi sebagai penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan kepada tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah.

Desentralisasi menurut Rondinelli (1981) merupakan: “the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizations” (desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada

  • organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi-organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan nonpemerintah daerah (Koirudin, 2005: 3). Sejalan dengan pengertian/definisi desentralisasi di atas, dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Melalui proses ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya good local governance. Apalagi jika dibandingkan secara dikotomis dengan praktik sentralistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen masyarakat, pelaksanaan

  • otonomi daerah memiliki legitimasi/justifikasi politik dan moral yang sangat kuat. Permasalahannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya otonomi, melainkan otonomi yang bagaimanakah yang bisa kita andalkan untuk mewujudkan good governance? (Wibawa, 2005). Dengan adanya otonomi daerah yang landasan berpikirnya mengacu pada good governance maka pembangunan daerah dan strategi apapun yang ingin ditempuh daerah untuk mewujudkannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab elite politik, elite birokrasi, dan eksponen penting dari masyarakat daerah itu sendiri (Koirudin, 2005: 181)
  1. Indikator Good Governance dalam penerbitan izin pertambangan

Salah satu bentuk model desentralisasi yang semestinya menjadi tanggung jawab stakeholders daerah adalah dalam desentralisasi penerbitan izin pertambangan. Sebagai bagain dari desentralisasi pemerintahan daerah, maka Perijinan di sektor pertambangan, dalam hal ini Kuasa Pertambangan (KP) yang semula masih kewenangan Pemerintah Pusat karena diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Pertambangan, sekarang berubah dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Desentralisasi perizinan kemudian melahirkan dampak pada pemerintahan yang tidak tertata secara baik. Indikatornya adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin pertambangan. Dalam kasus di atas, izin pertambangan justru diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengelola pertambangan. Selain itu proses keluarnya izin pun tidak memenuhi prinsip rule of law atau aturan main.

Dengan semakin terpusatnya kekuasaan desentralisasi pada kepala daerah, maka diperlukan distribusi kekuasaan. Prinsip dalam Governance yaitu sebuah proses publik yang melibatkan pemerintah dan non pemerintah, karena itu pemerintah bisa memainkan peranan yang lebih kecil (Muchtar Masud: 2001;18). Dalam rangka itu, kewenangan haruslah terdistribusi, tidak terkonsentrasi pada elit pemerintahan yang di atas dan ruang publik harus cukup tersedia bagi seluruh elemen masyarakat, suatu ruang di mana seluruh elemen dapat terlibat dalam mendefinisikan masalah publik yang mereka hadapi, menemukan solusi terhadap masalah tersebut, bekerjasama untuk memecahkan masalah publik, dan melakukan check and balance terhadap penggunaan otoritas yang dimiliki masing-masing (Muhajir Darwin .2001;18).

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatiof dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu diperlukan prinsip akuntabilitas sebagai indicator terlaksananya tata kelola yang baik dalam penerbitan izin pertambangan. Akuntabilitas adalah salah satu indikator sebuah pemerintahan yang terkelola dengan tata pemeritahan yang baik. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin  accomptare  (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar computare (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan perhitungan).Sedangkan kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti  keterbukaan (openness), transparansi (transparency), aksesibilitas (accessibility) dan Berhubungan kembali dengan publik (reconnecting with the public) dengan penggunaannya mulai abad ke-13 Norman Inggris, konsep memberikan pertanggungjawaban memiliki sejarah panjang dalam pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan sistem pertanggungjawaban uang yang pertama kali dikembangkan di Babylon,  MesirYunani,, Roma. dan Israel (http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas).

Menurut Starling (1998;164) dalam Kumorotomo (2005) mengatakan bahwa akuntabilitas  ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah yang memadai sebagai syarat penting peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dwiyanto (2010), birokrasi weberian memandang akuntabilitas secara sederhana, yaitu sebatas hubungan bawahan dengan atasannya (Gerth & Mills dalam Sharirits & Hyde,1978;24). Akuntabilitas seorang aparat birokrasi adalah pertanggungjawabannya kepada atasan,bukan kepada kolega,kelompok dan organisasinya.  Model seperti ini membuat kepedulian terhadap kepentingan dan misi organisasi menjadi rendah. Dwivedi dan Jabbra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan publik  yang mencakup lima elemen sebagai berikut ;pertama, Akuntabilitas Administratif/ Organisasional (Administrative/ Organizational Accountability), Akuntabilitas ini menuntut pemangkasan hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan; kedua, Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability) , berhubungan dengan tindakan dalam domain publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika kekuatan legislatif dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat maupun tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, cepat atau lambat, atau hukum akan diubah; ketiga,Akuntabilitas Politik (Political Accountability) Akuntabilitas politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas  administrasi atau organisasi, terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akuntabilitas Profesi (Profesional Accountability) menuntut PNS profesional untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan; kelima, Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) Aktivitas pejabat publik harus berakar pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan hukum, dan diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial

Akuntabilitas menghendaki sebuah kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada aturan main dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Dalam kasus izin tambang di Enrekang tersebut, sikap Bupati Enrekang yang tidak membentuk Tim tekhnis dan melanggar prosedur dalam proses terbitnya sebuah izin tambang merupakan sebuah kebijakan yang tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Persoalan pokoknya adalah ketika sebuah kebijakan diambil tidak disertai dengan prinsip-prinsip yang rasional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat kekuasaan cenderung menyimpang/korup (power tends to corrupt) maka pengelolaan kekuasaan termasuk dalam hal penerbitan izin harus mampu diakses oleh banyak pihak, tidak hanya kepala daerah yang sedang berkuasa.

Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian itu maka dalam penerbitan surat izin tambang oleh kepala daerah, maka perlu membentuk tim tekhnis yang sifatnya independen yang anggotanya berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Unsur non pemerintah dapat berasal dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dll. Tim tekhnis ini meskipun dibentuk oleh Kepala Daerah namun dalam menjalankan tugasnya yakni menverifikasi dan mengklarifikasi calon perusahaan yang mengajukan izin harus bekerja secara professional, mandiri dan independen. Ketentuan tentang keharusan adanya Tim Tekhnis yang bersifat independen lebih baik diatur dalam Undang-undang, tidak sekedar dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Kelemahan selama ini adalah Tim Tekhnis yang dibentuk oleh kepala daerah hanya terdiri dari tim internal pemerintah, sehingga tidak mandiri dan mudah diintervensi oleh kepala daerah. Dengan independennya Tim Tekhnis dalam verifikasi terbitnya izin tambang, maka diharapkan tidak terjadi kongkalikong antara pengusaha calon penerima izin tambang dengan kepala daerah. Dengan adanya Tim Tekhnis yang independen dan Profesional diharapkan terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam proses penerbitan izin

  1. Dampak Good Governance di era Otonomi Daerah

Dengan prinsip akuntabilitas dalam penerbitan izin pertambangan diharapkan melahirkan beberapa dampak positif dalam penataan perizinan pertambangan. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah terwujudnya  good governance dalam konteks desentralisasi perizinan sekaligus melahirkan sistem pelayanan izin pertambangan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu dampak lainnya adalah adanya reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya yang terkait dengan penerbitan izin pertambangan dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, manajemen perizinan perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya good governance, maka diharapakan juga berdampak juga pada  reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat

.

  1. KESIMPULAN
    1. Relasi Good Governance dengan Desentralisasi adalah sebuah keniscayaan, yakni desentralisasi pemerintahan khususnya dalam bentuk penerbitan izin akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat apabila didukung dan dikelola dengan prinisip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
    2. Salah satu indicator terimplementasinya prinsip Good Governance adalah dengan hadirnya akuntabilitas dalam proses penerbitan izin pertambangan di era desentralisasi. Akuntabilitas dalam hal ini adalah dengan melibatkan pihak luar non pemerintah dalam proses pengujian dan verifikasi proses permohonan izin tambang dalam bentuk tim tekhnis Independen.
    3. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan lahir reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform) dalam proses penerbitan izin pertambangan.
    4. SARAN
      1. Agar terwujud akuntabilitas dalam pemberian izin tambang, diperlukan Tim Teknis yang bersifat professional, mandiri dan independen yang melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintan yang khusus bertugas  menyeleksi pemohon izin tambang agar tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan pemerintah, khususnya kepala daerah
      2. Aturan tentang keberadaan Tim Teknis yang independen diatur dalam Undang-Undang, tidak sekedar melalui Peraturan Daerah agar memiliki legitimasi yang lebih kuat dan bersifat nasional

BAHAN BACAAN

  1. Dwiyanto, A (2010) “Patologi Birokrasi: Sebab dan Implikasinya bagi Kinerja Birokrasi Publik“,  dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  2. Kumorotomo, Wahyu (2005) “ Akuntabilitas dalam teori dan praktek” ; Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta; MAP UGM dan Pustaka Pelajar
  3. Muchtar Masud dkk, Good Governance Untuk Daulat Siapa?. .penerbit Forum LSM DIY. Yogyakarta. 2001.
  4. Wivedi, O.P. and Joseph G. Jabbra. 1989. Public Service Accountability A Comparative Perspective. Connecticut: Kumarian Library.


[1] Hakim PTUN Makassar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: