PERADILAN ADMINISTRASI DALAM DIALEKTIKA NEGARA DAN RAKYAT YANG DEMOKRATIS

PERADILAN ADMINISTRASI DALAM DIALEKTIKA NEGARA DAN RAKYAT YANG DEMOKRATIS[1]

Oleh.Irvan Mawardi[2]

LATAR BELAKANG

Akhir Januari 2012 terjadi peristiwa pembakaran kantor Bupati Kabupaten Bima oleh sebagian masyarakat Bima yang berjumlah kurang lebih sepuluh ribu orang. Kantor Bupati Bima beserta gedung-gedung perkantoran di sekitarnya habis ludes terbakar. Peristiwa ini dipicu oleh penolakan Bupati Bima untuk mencabut Izin pertambangan emas yang diberikan pemerintah Bima kepada salah satu Investor. Alasan masyarakat menolak pertambangan serta meminta izin dicabut adalah karena pertambangan emas tersebut berpotensi merusak lingkungan masyarakat sekitar, khususnya Sungai yang menjadi sumber penghidupan mereka. Desakan pencabutan izin pertambangan tersebut sudah disuarakan sejak Desember 2011 melalui demonstrasi besar-besaran di pelabuhan Sape, Bima dan mengakibatkan tewasnya tiga warga Bima akibat bentrok dengan pihak kepolisian. Peristiwa pembakaran kantor Bupati Bima adalah puncak kekecewaan dari tuntutan masyarakat Bima soal izin pertambangan emas mengingat Bupati Bima hanya mengeluarkan Surat Penundaan pelaksanaan pertambangan, bukan Pencabutan izin sebagaimaa yang dikehendaki oleh masyarakat Bima. Bupati Bima bersikukuh menolak mencabut izin pertambangan tersebut karena menurut Bupati Bima tidak ada alasan hukum yang menghendaki dirinya mencabut izin tersebut karena penerbitannya sudah sesuai dengan prosedur.

Kasus Bima di atas hanyalah satu di antara sekian banyak kasus yang menunjukkan betapa buruknya hubungan warga Negara (Rakyat) dengan Negara dalam hal ini pemerintah. Kasus Penggusuran pedagang kaki lima, buruh yang melakukan pemogokan, gedung sekolah yang roboh, warga Negara yang mengalami gizi buruk, Tenaga Kerja yang terlantar dan lain-lain menunjukkan bahwa hubungan Negara dengan warga Negara belum berjalan secara demokratis atau equal. Di sisi lain, warga Negara sebagai pemegang kedaulatan menghendaki adanya pelayanan yang maksimal dari Negara sementara Negara dengan berbagai pertimbangan kekuasaan politik atau ekonomi terkadang lalai dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga Negara. Terjadinya disparitas antara keinginan warga Negara dan warga Negara sehingga melahirkan kekecewaan terhadap Negara yang diekspresikan dalam bentuk tindakan-tindakan anarkis dan perilaku yang tidak demokratis. Hubungan warga Negara dengan Negara biasanya tidak berlangsung secara demokratis karena disebabkan beberapa factor;

Pertama, Negara yang direpresentasikan oleh pemerintah gagal memahami filosofi berkuasa dalam hal ini mengelola pemerintahan yang demokratis. Dalam teori demokrasi yang paling sederhana adalah bahwa kekuasaan sebagai sumber mengelola pemerintah pada dasarnya berasal dari rakyat kemudian dikelola oleh rakyat juga serta bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kebaikan rakyat. Inilah visi yang paling mendasar dalam memerintah secara demokratis. Bahkan dalam konsep Negara welfare state[3], Negara dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejehaterakan warga Negara. Dengan demikian, Hubungan warga Negara dan Negara akan memburuk apabila Negara gagal mengambil pilihan sikap dan kebijakan yang senantiasa mensejahterakan dan memajukan warga Negara.

Kedua, relasi warga Negara dan Negara cenderung tidak seimbang dan tidak proporsional karena warga Negara senantiasa diposisikan subordinat dari Negara. Negara cenderung powerfull terhadap warganya dan warga Negara menjadi pihak yang senantiasa kalah. Hal ini tergambar pada praktek pemilihan pemerintah baik di daerah maupun level pusat, baik di legislative dan eksekutif. Pada setiap pemilihan warga Negara didorong dan dimobilisasi untuk menggunakan hak pilihnya, namun setelah pemerintah terpilih, warga yang telah memilihnya kemudian terlupakan hak-hak dan kepentingannya. Sehebat apapun demokrasi yang kita bangun tidak ada artinya jika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah hanya menghasilkan para penguasa kerdil yang hanya berpikir picik untuk terus memperbesar perut buncit mereka[4] Tersubordinatnya warga Negara di hadapan Negara juga tergambar dari banyak kepentingan warga Negara yang dirugikan akibat kebijakan Negara yang tidak memihak atas kepentingan warganya sementara warga tidak bisa berbuat apa-apa atas kesewenangan yang dilakukan Negara.

Ketiga, dalam konteks Negara hukum yang berkeadilan, buruknya hubungan Negara dan warga Negara akibat pemerintah senantiasa memerintah atau mengelola pemerintahan dengan menggunakan prinsip hukum normative dogmatik yang serba positivistik, namun kebijakan tersebut jauh dari nilai-nilai keadilan yang dikehendaki warga Negara. Moralitas hukum yang seharusnya hadir dalam setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan warga Negara terkadang memicu ketidakadilan terhadap warga Negara akibat aturan yang dilihat sebagai teks formal semata namun melupakan konteks persoalan yang menyertai aturan tersebut. Sebaliknya warga Negara pun melampiaskan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang tidak adil dengan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum. Yakni tindakan anarkisme dan kekerasan yang mengganggu ketertiban dan menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Tegasnya, hukum yang berkeadilan yang sering absen dalam dinamika hubungan warga Negara dan Negara akhirnya semakin memperburuk hubungan di antara kedunya, karena masing-masing akan melakukan tindakan kekerasan. Warga Negara tidak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan prinsip hukum dan berkeadilan dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan Negara.

Keempat, hubungan warga Negara dan Negara diperburuk akibat semakin kompleksnya kepentingan yang memengaruhi setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi liberal dan menguatnya kepentingan kapitalisme global, maka ketika kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi atau kepentingan politik sesaat dan melupakan kepentingan yang lebih substansial yakni kepentingan warga Negara, maka dipastikan akan terjadi disharmoni hubungan antar keduanya. Tarik menarik antara kepentingan Negara , kepentingan ekonomi pasar dan kepentingan warga Negara senantiasa menjadi dialektika dalam bernegara. Namun yang sering memicu persoalan adalah ketika Negara lebih cenderung mengakomodasi kepentingan ekonomi/pasar atau keinginan politik tertentu daripada mengakomodir kepentingan warga Negara yang lebih dominan.

Relasi warga Negara dan Negara sejatinya harus berjalan secara equal, berimbang dan demokratis. Seperti yang dikemukakan di atas, salah satu pemicu dari buruknya hubungan warga Negara dan Negara adalah masing-masing pihak tidak bertumpu pada prinsip hukum dan keadilan dalam bernegara. Absennya hukum dan keadilan dalam pengelolaan Negara nampak dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan melahirkan ketidakadilan, sebaliknya respon atau sikap warga Negara terhadap kebijakan Negara yang menyimpang belum sepenuhnya direspon dengan cara-cara yang demokratis yang berbasis pada nilai-nilai hukum. Akhirnya yang muncul adalah euphoria public yang berlebihan terutama ketika saat ini masih dalam suasana reformasi yang mengedepankan keterbukaan tanpa batas.

Selayaknya semangat publik yang mengiringi euphoria reformasi memiliki dampak yang sama bagi tingginya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Artinya masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan menempatkan hukum sebagai solusi yang berkeadilan. Dalam konteks relasi masyarakat dengan Negara, sebagai prasyarat berdemokrasi seharusnya hubungan keduanya memiliki irama yang seimbang dan setara. Namun selama ini yang terjadi adalah adalah masyarakat masih cenderung terkooptasi pada kekuasaan yang dimiliki Negara. Banyak kebijakan Negara yang sejatinya tidak memihak kepada kepentingan orang banyak, namun tidak mampu diadvokasi dan digugat secara proposional dan melalui mekanisme hukum dan peradilan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengkritisi dan menggugat kebijakan Negara yang merugikan.

Menggugat kebijakan negara adalah persoalan hukum. Adalah sebuah keniscayaan negara bersama aparatnya menyimpang dari tugasnya. Sehingga dikenal adanya hukum administrasi negara yang memberi peluang bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengadvokasi keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks pelembagaan demokrasi serta berwibawanya Negara hukum (Rechstaat) yang terkait dengan partisipasi publik di ranah publik, maka kehadiran hukum administrasi menjadi penting. Hukum administrasi Negara yang prosesnya berperkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan ruang publik (Public Sphare) bagi tercipatnya iklim demokrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PTUN. Undang-undang tersebut juga memungkinkan masyarakat menggugat perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri jika si pejabat TUN tetap tidak melaksanakan putusan PTUN. Selain itu masyarakat juga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelas (class action) jika ada putusan TUN yang merugikan suatu komunitas masyarakat tertentu. Dengan hadirnya UU PTUN yang baru berarti timbul harapan bagi rakyat Indonesia untuk lebih mendapatkan keadilan dalam lingkup hukum administrasi negara. Selain itu masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan turut mengontrol kebijaksanaan para pejabat-pejabat TUN. Di samping itu, efektifitas pelaksanaan putusan PTUN juga berpengaruh pada penerapan tata pemerintahan yang baik (good corporate governance).

Publik sebagai pemegang kedaulatan negara harus diberikan akses yang memadai dan setara dalam lingkup hukum administrasi negara. Dalam prinsip civil society rakyat berhak merasakan adanya jaminan kepastian hukum di segala aspek termasuk hukum administrasi negara. Para pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai pelaksana administratif pemerintahan harus dapat senantiasa dikontrol tindak-tanduknya. Sehingga, kualitas produk-produk kebijakan TUN yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.

Relasi warga negara dan Negara akan menemukan ruang yang dinamis melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Namun sampai saat ini upaya pemanfaatan PTUN untuk mencari keadilan di ranah sengketa administrasi masih cukup rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi stakeholders dunia peradilan, khususnya Peradilan Administrasi untuk melakukan revitalisasi peran dan fungsi. Revitalisasi peran PTUN meniscayakan meningkatnya partisipasi publik di ranah hukum, dan dengan sendirinya menjadi upaya untuk memperkuat Negara hukum.

PERMASALAHAN

Bagaimana Peran Peradilan Administrasi Negara dalam mewujudkan hubungan warga Negara dan Negara yang demokratis?

PEMBAHASAN

Filosofis Historis relasi Warga Negara dan Negara

Dielaktika hubungan antara Negara dan warga Negara senantiasa berada dalam perdebatan yang panjang. Secara filosofis, hampir beberapa filusuf klasik berpendapat bahwa ontology kehadiran Negara adalah bersumber dari adanya kedaulatan yang dimiliki masing-masing individu. Dalam teori kontrak social Thomas Hobbes misalnya, disebutkan bahwa gagasan lahirnya Negara adalah berawal dari adanya kontrak social para warga untuk mengelola sebuah hubungan antara masyarakan dengan tertib supaya menghindari terjadinya saling memangsa antar manusia (homo homini lupus). Kedudukan warga dalam bernegara didasari oleh lahirnya teori kedaulatan, yakni daulat individulah yang merupakan tertinggi di antara daulat lain, kedaulatan tertinggi ada di tangan warga. Beberapa pakar hukum menyebut bahwa lahirnya teori kedaulatan rakayat juga merupakan cikal bakal lahirnya konsep demokrasi

Ketika kontrak social Hobbes terwujud, maka lahirlah Negara untuk mengatur ketertiban masyarakat/warga yang saling mengikat kontrak. Pada saat Negara muncul, maka pada saat yang sama lahirlah Hukum yang menjadi instrument Negara dalam menata kekuasaan yang dimandatkan warga. Dengan demikian Negara selalu identik dengan hukum, sebab Negara tanpa hukum adalah sebuah kedzaliman dan hukum tanpa Negara maka tidak memiliki kekuatan apa-apa.

Supaya relasi dan jiwa kontrak social terus terjaga, maka menurut teori kedaulatan murni, ketika kedaulatan rakyat itu termanifestasi dalam sebuah hukum dan kekuasan dalam konteks Negara, maka hukum dan kekuasaan itu harus tunduk terhadap kedaulatan dan keinginan rakyat. Sebaliknya, posisi Negara merupakan konstruksi dari teori kedaulatan hukum. Teori ini menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, termasuk kedaulatan rakyat dan individu harus tunduk pada kedaulatan hukum. Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Perdebatan inilah yang masih sering muncul sampai saat ini. Mana yang paling dominan dan memiliki legitimasi dan otoritas tertinggi, kedaulatan rakyat atau kedaulatan Negara yang dijalankan oleh hukum?. Sehingga diskursus antara relasi Negara dan warga Negara serta format pendukung relasi antara keduanya berawal dari dialektika antara teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan Negara?

Bagi penganut teori kedaulatan Negara, konsep kedaulatan Negara itu ialah bahwa kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas yang dapat memaksakan perintah-perintahnya dengan tidak mengindahkan pengaruh lainnya. Konsep ini pada awalnya dipengaruhi oleh Doktrin teokratis sarjana eropa pada abad Pertengahan yang bersifat universal dan disempurnakan dan dipergunakan untuk membenarkan kekuasaan mutlak dari raja-raja. Sehingga pada saat itu para raja berpendapat bahwa raja bertahta Tuhan. karena kehendak Tuhan, kekuasaan raja berasal dari tuhan, Raja/negara adalah wakil tuhan. Bahkan Jean Bodin-tokoh kedaulatan Negara- menyebut dengan “ Lei Rai Cest” (image Dieu)[5] yakni pelanggaran terhadap kekuasaan raja berarti pelanggaran terhadap Tuhan. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki penataan mutlak bagi semua warga negara[6]. Gagasan tentang kedaulatan yang absolut itu dan menuai kecaman dari berbagai pihak.

Rousseau, John Locke dan Montesquieu adalah tokoh-tokoh yang mengkritik absolutisme Negara dan memperkenalkan ajaran kedaulatan rakyat. Bagi penganut teori ini, Negara pada dasarnya memperoleh kedaulatan dari rakyatnya, bukan dari raja atau dari Tuhan sebagaimana diajarkan oleh aliran kedaulatan teokrasi. Teori ini tidak sependapat dengan teori kedaulatan Tuhan dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan, misalnya; raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati (sesuai dengan kehendak Tuhan) namun kenyataannya, raja-raja bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat dalam hal ini terjadi pada pemerintahan Louis XIV di Perancis; apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan, mengapakah dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya seorang raja[7].

Kedaulatan Rakyat sesungguhnya lahir sebagai antithesis dari teori kedaulatan Tuhan yakni bahwa apa yang diajarkan oleh Teori Kedaulatan Tuhan pada faktnya melahirkan keraguan yang mendorong lahirnya pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia. Alam pikiran baru dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu paham baru, yakni teori kedaulatan rakyat. Namun pada dasarnya, teori kedaulatan adalah salah satu sumber kedaulatan yang dimiliki Negara. Beberapa teori yang mendasari Negara memiliki kedaulatan adalah teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan tuhan.

Mengingat kedaulatan Rakyat merupakan sumber lahirnya kekuasaan atau kedaulatan Negara, maka secara epistemologis, rakyat juga merupakan salah satu unsur adanya sebuah Negara. Sebagai salah satu unsur Negara selain wilayah dan pemerintah, maka rakyat harus dihubungkan dengan ikatannya dengan Negara, Karena itu rakyat harus dimaksudkan sebagai warga Negara yang dibedakan dengan orang asing. Ikatan seseorang yang menjadi warga Negara itu menimbulkan suatu hak dan kewajiban baginya.

Karena hak dan kewajiban itu, maka kedudukan seseorang warga Negara dapat disimpulkan dalam empat hal yang disebut sebagai berikut;[8] 1) Status Positif, yakni seorang warga Negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada Negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. 2) Status Negatif, yakni seorang warga Negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa Negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Campur tangan Negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya terbatas untuk mencegah timbulnya tindakan yang sewenang-wenang daripada Negara.3). Status Aktif, yakni memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. 4). Status Positif, yakni merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat dalam hal ini warga Negara tidak adapat dipisahkan dari Negara , tanpa warga Negara, maka warga Negara akan merupakan suatu fiksi besar[9].

Sebaliknya di antara keduanya, yakni relasi warga Negara dengan Negara harus memiliki hukum sebagai norma penertib di antara keduanya. Hukumlah yang dijadikan rakyat untuk melakukan “negosiasi’ dan agregasi kepentingan. Tanpa hukum, Negara bisakk sewenang-wenang sehingga hukum dalam konteks ini adalah batas-batas kebebaskan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi hingga hukum menjadi perlinkdungan dan jaminan tercapainya ketentaraman umum. Tujuan hukum yang dioperasionalkan oleh organ negara pada masa klasik memang sekedar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat

Pada perkembangan selanjutnya, relasi warga Negara dan Negara dipengaruhi oleh bergesernya fungsi Negara yang awalnya sekedar menjaga keamanan dan ketertiban kemudian berfungsi sebagai welfare state, di mana Negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan melainkan menjaga keamanan yang seluas-luasnya yaitu keamanan social dan ekonomi berdasarkan prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak rakyat terjamin. Dengan segala kompleksitas yang diemban oleh Negara dalam mensejahterakan warga Negara maka melahirkan konsekuensi-konsekuensi berupa lahirnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara untuk mengatur warga negaranya untuk mencapai tujuan welfare state tersebut. Namun karena besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Negara, maka dikhawatirkan terjebak pada tindakan sewenang-wenang. Konsep kesejahteraan Negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan social. Melainkan juga sebuah konsep normative atau system pendekatan ideal yang menekankan setiap orang harus memperoleh pelayanan social sebagai haknya[10]. Akses untuk memperoleh pelayanan social, politik dan ekonomi tersebut memerlukan konsepsi hubungan warga Negara dan warga Negara yang lebih demokratis, akuntabel dan partipasipatif. Demokratisasi hubungan warga Negara dengan Negara cukup penting untuk menjaga filosofi bahwa kedaulatan rakyat lah sumber utama dari kekuasaan yang dimiliki Negara. Sehingga hukum yang digunakan Negara dalam berkuasa harus juga memiliki karakter hukum yang demokratis. Dengan demikian diperlukan konsep Negara demokratis untuk menjaga hubungan warga Negara dan warga Negara.

Konsep Relasi yang demokratis;

Sebelum membahas lebih jauh konsep hubungan warga Negara dan Negara yang demokratis, perlu membahas sedikit seputar konsep demokrasi yang didalamnya menempatkan warga Negara dan Negara secara dialektik. Definisi singkat tentang Demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yakni demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Menurut Schumpeter, “ metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara”[11] . Pandangan yang lebih komprehensif tentang demokrasi dikemukakan oleh David Held. Menurut Held, “ orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya yaitu mereka harus memperoleh hak yang sama (dan karena itu kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain”[12]. Held menyebut konsep ini dengan Otonomi Demokrasi (Democratic autonomy) yang pada prinsipnya membutuhkan akuntabilitas Negara dan control masyarakat.

Konsep demokrasi otonomi menghendaki adanya hak-hak lain selain hak memilih para wakil yaitu memberi kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi, menemukan dan mengemukakan preferensi serta mengawasi proses-proses dan agenda politik. Adanya partisipasi warga serta kemampuan memberikan preferensi adalah beberapa titik point sebagai syarat meningkatktakn kualitas hubungan warga Negara dan Negara. Namun Robert Dahl mengingatkan bahwa kualitas hubungan yang demokratis dipengaruhi oleh respon Negara terhadap partisipasi dan preferensi dari warga. Dahl menekankan bahwa responsifitas pemerintah terhadap prefernsi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi[13]. Di sini dapat dilihat 2 pola yang dapat berkembang dalam hubungan warga Negara dan Negara dalam konsep demokrasi, yakni adanya partisipasi warga Negara dalam memberikan pendapat, kontrol dan preferensi kepada Negara dan pada saat yang sama, negera memiliki respon dan kepedulian terhadap partisipasi tersebut.

Sebenarnya Rousseau sejak awal sudah mendorong adanya partisipasi warga dalam konteks pembuatan undang-undang. Namun ide Rousseau tersebut sering dianggap kurang relevan terhadap kondisi masyarakat berskala besar dan modern[14]. Namun Mac Person dan Carol Pateman dalam kajiannya berpendapat bahwa ide Rousseau sangat cocok dengan masyarakat modern dan pemerintahan yang representative dapat dikombinasikan dengan elemen-elemen partisipasi langsung dan hal itu seharusnya terjadi jika demokrasi lebih bersifat formal[15]. Pemilihan kepala daerah langsung yang dipraktekkan di Indonesia saat ini dapat dianggap sebagai semangat partisipasi langsung yang sejak awal digagas Rousseau. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah relasi Negara dan warganya hanya dapat dimaknai positif ketika terjadi partisipasi langsung dalam pemilihan? Bagaimana menjamin kualitas demokrasi, khususnya pasca pemilu yakni ketika Negara menjalankan kekuasaannya?

Kejadian di Bima menunjukkan bahwa Bupati Bima yang dibakar kantornya itu adalah Bupati terpilih lewat mekanisme Pemilihan secara langsung. Namun mengapa terjadi “perceraian” antara Bupati dengan warga lewat sebuah aksi pembakaran? Bagaimana sesungguhnya format partisipasi yang demokratis bagi warga Negara dalam memberikan preferensi ketika Negara sedang berkuasa? Menurut hemat saya, sebagaimana filosofis hadirnya Negara yang tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan hukum, maka konstruksi relasi warga Negara dengan Negara yang demokratis hanya dapat tercapai apabila ditunjang oleh nilai-nilai hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, demokratisasi hubungan warga dan Negara sebagaimana Dahl yang mensyaratkan partisipasi rakyat dan respon Negara harus ditopang oleh struktur dan prinsip-prinsip hukum.

Relasi hubungan warga dan Negara dalam konteks Negara hukum

Ketika demokratisasi hubungan warga Negara dan Negara mensyaratkan hadirnya hukum maka yang diperlukan saat ini merumuskan prinsip-prinsip dasar Negara hukum dan demokrasi. Beberapa literature dan pendapat pakar hukum berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada ruang yang bisa memberi celah berpisahnya konsep Negara hukum dan demokratisasi. Sehingga konsep Negara hukum selalu identik dengan demokratisasi. Para ahli hukum pasca abad 21 lebih cenderung menggunakan istilah Negara hukum yang demokratis. Alasannya sederhana bahwa hukum ketika menjadi instrument Negara dalam menata kekuasaan tidak bisa bekerja tanpa prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, persamaan hak, partisipasi, akuntabilitas. Sebaliknya praktek demokrasi yang mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, partisipasi akan mengalamai euphoria tak terbatas dan melahirkan liberalism demokrasi apabila tanpa disertai oleh tatanan hukum yang beradab.

Konsep Negara hukum memiliki akar historis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokratis[16]. Konsepsi tentang Negara hukum secara garis besar terdiri dari 2 konsep, yakni aliran the rule of law[17] dan rechstaat. Istilah rechstaat mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah lama adanya. Sedangkan istilah the rule of law mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul, “Introduction to the study of the law of the constitution”. Menurut Hadjon, meskipun kedua konsep tersebut berbeda namun dewasa ini perbedaan itu tidak dipermasalahkan lagi karena kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama yaitu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia[18].

Rechstaat adalah konsep Negara hukum yang mendekati konsep demokrasi. Menurut catatan Padmo Wahjono, sejalan dengan perkembangan teori ketatanegaraan konsep rechstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokratis[19]. Atas dasar demokratis, rechstaat dikatakan sebagai “Negara kepercayaan timbal balik” (de staat van het weder zidjs vertrouwen) yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakandan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya[20]. Karena Negara hukum identik dengan indikator-indikator demokratisasi, maka konsep relasi warga Negara dan Negara dalam konteks Negara hukum secara substansi memiliki kandungan dengan asas-asas demokrasi. Dalam konsep rechstaat misalnya asas-asas demokratis yang melandasi rechstaat menurut S.W. Couwenberg meliputi 5 asas[21], yaitu asas hak-hak politik (het beginsel dan de politieke grondrechten), asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban dan asas public (openbaarheidbeginsel). Asas pertanggungjawaban Negara atas warga Negara selaras dengan prasyarat Negara hukum rechstaat menurut Stahl, yakni apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi karena campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan[22].

Perspektif lain ditawarkan Hadjon, bahwa dalam konteks hubungan warga Negara dan Negara, maka Negara melalui tindakan dalam pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat[23]. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini warga Negara adalah prinsip penting dalam sebuah Negara hukum. Konteks perlindungan adalah selain bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan harus memiliki visi perlindungan hukum terhadap warganya, maka pada saat yang sama, diperlukan mekanisme hukum untuk melindungi warga Negara apabila Negara melanggar atau menyimpang dari tugas-tugasnya. Harus diakui bahwa keaktivan Negara dalam menjalankan kewajibannya melaksanakan kekuasaan berpotensi melakukan penyimpangan dalam dua hal, yakni bertindak sewenang-wenang (willkeur) dan bertindak melampaui wewenangnya.

Dalam konsep Negara kesejahteraan yang dianut sebagaian besar Negara saat ini, termasuk Indonesia, maka diperlukan adanya keleluasaan untuk bergerak dalam mengurusi Negara dan rakyatnya. Sehingga konsep rechstaat mensyaratkan adanya hukum dan peradilan administrasi dalam sebuah Negara hukum. Agenda mensejahterakan rakyat adalah indicator relasi Negara kepada warganya. Di sini terlihat bahwa hukum administrasi dan aparaturnya memegang peranan yang besar, karena Negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi Negara menjadi aktif. Dalam kaitan inilah, bagi Sunaryati Hartono bahwa saat ini sungguh sukar untuk dibayangkan suatu Negara modern saat ini tanpa adanya hukum administrasi[24]. Tegasnya bahwa hukum administrasi adalah pilihan epistemologis dalam Negara hukum ketika ingin mewujudkan relasi warga Negara dan Negara yang equal. Konsep Negara hukum rechstaat yang mensyaratkan adanya hukum administrasi dan peradilan administrasi dapat menunjang posisi warga Negara mendapatkan perlindungan hukum apabila Negara berbuat wenang-wenang. Menurut Tjandra, sejalan dengan perkembangan pemakanaan dan tugas Negara kesejahteraan (welfare state) dalam paham hukum modern (modern rechstaat) maka fungsi pemerintah semakin meningkat, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas pengawasannya[25]. Maka adanya dampak negative dari meluasnya kewenangan pemerintah tersebut perlu diantisipasi dengan kontrol lewat pengadilan administrasi.

Peran Pengadilan Administrasi dalam konteks relasi Warga Negara dan Negara

Salah satu kunci dari hubungan warga Negara dan Negara adalah adanya kontrol dari warga Negara terhadap perilaku aparat pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan yang dimandatkan oleh warga Negara. Kontrol terhadap kekuasaan yang dilaksanakan oleh Negara menjadi urgen dan sebuah keharusan mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh Negara apabila tidak dikontrol cenderung akan menjadi absolut, tirani dan diktator[26]. Hukum administrasi sebagai salah syarat Negara hukum (rechstaat) menjadi salah kontrol dari Negara terhadap kekuasaan. Kontrol yang dilakukan oleh hukum administrasi adalah dalam ranah yuridis, sehingga disebut juga Kontrol Yuridis yang pelaksanaannya dilakukan oleh Peradilan Administrasi. Adapun kontrol non yuridis dilakukan oleh lembaga-lembaga lain khususnya kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik di parlemen. Kontrol non yuridis bisa juga dilakukan oleh masyarakat sipil, media dan aksi-aksi massa.

Teori kontrol yuridis bertitik tolak dari suatu pemikiran yang mengatakan bahwa pihak pemerintah sebagai pihak penguasa mempunyai posisi yang kuat, memiliki kekuasaan (power), dibandingkan dengan masyarakat atau anggota masyarakat yang dilayaninya. Kekuasaan tersebut apabila tidak diawasi pelaksanaannya, ada kecenderungan untuk disalahgunakan[27]. Peradilan Administrasi[28] bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. Peradilan Administrasi pada hakekatnya hadir untuk memperkuat roh negara hukum dengan menjadi media bagi rakyat dan negara untuk bertemu ketika terjadi sengketa di antara keduanya agar hubungan keduanya tetap dalam koridor dan prinsip kesimbangan. Salah satu sengketa yang muncul di antara rakyat dan negara adalah sengketa administrasi. Dalam konteks sengketa yang muncul dalam bidang administrasi, maka proses penyelesaiannya di Peradilan Administrasi. Peradilan administrasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta keseimbangan, keselarasan, keserasian dan kerukunan antara pemerintah dan rakyat[29]

Menurut Rachmat Soemitro, tujuan diadakannya peradilan tata usaha Negara adalah

Agar supaya pemeliharaan keadilan di dalam masyarakat (sebagai public service Negara terhadap warga-warganya ) dapat ditingkatkan
Agar supaya kesesimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan dapat terjamin dengan lebih sempurna
Pengadaan suatu system Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Pancasila yang hendak mencapai keadilan social , akan tetapi secara khusus hendak mencapai keadilan social itu dengan berlandaskan asas peri kemanusiaan dan yang berketuhanan[30]

Sejauh mana PTUN mampu mencapai tujuan tersebut? Salah satu upaya mengetahui perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara selama kurung dalam 20 tahun terakhir adalah dengan mengkaji atau mencermati tingkat partisipasi rakyat atau publik dalam memanfaatkan PTUN sebagai media dalam memperoleh keadilan dalam bidang administrasi sekaligus memperkuat hubungan waga Negara dan Negara yang demokratis [31].Kondisi ini tentunya dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, prestasi PTUN untuk menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan di PTUN dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk, diperiksa dan diputus oleh PTUN. Setidaknya ada 2 data dari PTUN Yogyakarta dan PTUN Makassar tentang penanganan sengketa dalam rentang 10 tahun terakhir yang dapat menggambarkan kuantitas partisipasi publik dalam menyelesaikan sengketa administrasi di PTUN.

Tabel 1. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara oleh PTUN Yogyakarta tahun 2000-2010[32]
No Tahun Jumlah Perkara TUN
1 2000 14 Perkara
2 2001 6 Perkara
3 2002 14 Perkara
4 2003 15 Perkara
5 2004 16 Perkara
6 2005 12 Perkara
7 2006 10 Perkara
8 2007 11 Perkara
9 2008 13 Perkara
10 2009 5 Perkara
11 2010 12 Perkara

Tabel 2. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara oleh PTUN Makassar tahun 2000-2010[33]
No Tahun Jumlah Perkara TUN
1 2000 68 Perkara
2 2001 80 Perkara
3 2002 82 Perkara
4 2003 82 Perkara
5 2004 71 Perkara
6 2005 85 Perkara
7 2006 71 Perkara
8 2007 73 Perkara
9 2008 77 Perkara
10 2009 90 Perkara
11 2010 82 Perkara

Data sederhana di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah perkara yang masuk di dua PTUN tersebut di atas belum terlalu signifikan dibanding dengan perkara yang masuk di peradilan umum atau agama yang bisa mencapai ratusan perkara per tahun. Dengan demikian data juga di atas memberi gambaran bahwa PTUN sebagai media untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan belum sepenuhnya digunakan secara maksimal oleh rakyat. Meskipun data tersebut hanya bersifat kuantitatif, namun data tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk menganalisa keberadaan PTUN di mata para pencari keadilan. Ada beberapa argumentasi yang menjelaskan mengapa rakyat belum maksimal berperkara di PTUN. Beberapa argumentasi yang dapat menjelaskan persoalan ini adalah

Pertama, rakyat belum sepenuh memahami konstruksi sengketa admnistrasi, khususnya yang melibatkan rakyat dengan negara. Keseimbangan dan kesetaraan antara rakyat dan negara dalam konteks hukum admnistrasi tidak mampu ditransformasikan oleh rakyat secara baik dalam bentuk penggunaan kontrol yuridis melalui peradilan. Dalam hal ini PTUN berfungsi melakukan pengawasan (control) ketika terjadi sengketa administrasi antara rakyat dengan Negara [34]. Kontrol Yuridis melalui peradilan dari publik akan muncul apabila publik memiliki kesadaran dan sensitifitas hukum terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkannya. Lemahnya kepercayaan publik akhir akhir ini terhadap dunia peradilan sesungguhnya menjadi indikator belum matangnya proses berdemokrasi. Kesadaran hukum sekaligus berwibawahnya institusi hukum menjadi prasyarat pelembagaan demokrasi. Sebab hanya dengan nilai dan pranata hukum yang diharapkan mampu mengatur irama kebebasan politik dalam konteks demokratisasi. Bahkan sejak abad ke- 20 gagasan demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi, sehingga lahir istilah demokrasi konstitusonil. Gagasan dasar demokrasi konstitusionil adalah terwujudnya cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (limited Government)[35]

Faktor kedua yang dapat menjelaskan rendahnya kuantitas perkara yang masuk di PTUN adalah kuatnya kesan bahwa putusan PTUN selama ini dianggap mandul karena banyak diabaikan oleh pejabat pemerintah yang seharusnya melaksanakan beberapa putusan badan peradilan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde). Beberapa kasus yang menunjukkan ketidakpatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN yang sudah berkekuatan tetap antara lain pada kasus Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR dengan Penggugat Ones Ramandey dan Zeth selaku salah satu calon pasangan yang akan ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 dan Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Waropen. Pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan/memerintahkan TERGUGAT (KPU Waropen) untuk mengakomodir PENGGUGAT (Ones J Ramandey dan Zeth Tanati) dalam Pemilukada Kabupaten Waropen 2010, namun tidak diindahkan oleh KPU Waropen Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010. Meskipun sempat banding, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen memutuskan untuk mencabut Banding yang diajukan oleh KPU yang demisioner sehingga Perkara No 27/G/2010/PTUN.JPR menjadi inkrach karena pencabutan dimaksud, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengakomodir Penggugat (Ones Ramandey dan Zeth Tanati) sebagai pasangan calon yang berhak ikut Pemilukada Kabupaten Waropen 2010 [36]. Kasus lainnya adalah Kasus Kaveling Ditjen Dikdas [37]dalam perkara antara penggugat Ny. Marina Said melawan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung yang amarnya antara lain : “menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3162/Kelurahan Lengkong dengan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama penggugat”. Putusan ini telah diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Ketua PTUN Bandung dengan Penetapan Nomor 07/PEN.EKS/2000/PTUN-BDG tanggal 03 November 2000 dan disampaikan dengan surat Panitera PTUN Bandung Nomor W8.D8.PTUNB.Prk. 02.02-1037 tanggal 07 November 2000 Kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung agar melaksanakan putusan tersebut. Putusan ini tidak dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana ternyata dalam surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 570-695 Tanggal 21 Mai 2001 yang isinya menyatakan pelaksanaan Putusan PTUN belum dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan nomor kohir dan nomor persil antara Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan tersebut dengan nomor persil dan nomor kohir tanah penggugat yang dimohonkan disertifikasi.

Ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap putusan PTUN yang sudah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde)[38] memiliki pengaruh dalam mewujudkan Badan Peradilan Administrasi yang berwibawa. Salah satu indikator kewibawaan peradilan administrasi adalah adanya kepatuhan bagi para pihak terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan administrasi yang dihormati dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah memiliki pengaruh kuat terhadap kepercayaan (trust) publik terhadap keberadaan PTUN sebagai peradilan administrasi yang berwibawa. Dengan dilaksanakannya putusan PTUN oleh pejabat pemerintah akan menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak individu rakyat serta memperlihatkan bahwa PTUN mampu memberikan keadilan administrasi bagi mereka. Sebaliknya, semakin banyaknya putusan badan peradilan administrasi yang tidak mau dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara, maka hal itu mengurangi kewibawaan PTUN di mata pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh terhadap jumlah perkara yang masuk di PTUN.

Keberadaan peradilan administrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk hubungan warga Negara dengan Negara secara demokratis. Peradilan administrasi berperan untuk mengedepankan hukum dan keadilan ketika terjadi sengketa antara warga Negara dan Negara. Dalam kasus Bima di atas, Rakyat tidak memanfaatkan hukum dalam hal ini Pengadilan Administrasi untuk menggugat rakyat. Sehingga yang terjadi Pengadilan Rakyat oleh masyarakat Bima berupa pembakaran. Fenomena “pengadilan rakyat” kiranya bisa menjadi satu sinyalemen adanya kebekuan tersebut. Eigenriclzting atau tindakan main hakim sendiri yang oleh Prof. Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan[39] Profesor Donald Black (dalam The Behavior of Law, 1976) merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otornatis akan muncul[40] (Ali dalam Kompas 26/06/2002).

Salah satu indicator capaian Peradilan Administrasi dalam mendemokratiskan hubungan Negara dan warga Negara adalah dengan lahirnya system kekuasaan yang mensejahterakan yang lahir dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik meniscayakan kesejahteraan bagi warga Negara karena selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Namun Good Governance tidak lahir begitu saja, namun perlu partisipasi dari warga Negara untuk mewujudkannya, yakni partisipasi dalam bentuk pengawasan pemerintah, yang salah satunya melalui pengawasan yuridis di Peradilan Administrasi. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pelayanan publik. Sebagai implementasi dari kekuasaan, KTUN berpotensi untuk menyimpang dari norma hukum, sehingga memerlukan kontrol. PTUN memiliki peran strategis untuk menjadi media bagi publik dalam melakukan kontrol yuridis terhadap pemerintah. Kesemua sistem itu bermuara pada tujuan lahirnya Good Governance sebagai nafas terjaganya tujuan negara kesejahteraan yang dicita-citakan.

Selama ini kontrol yuridis sebagai pengawasan eksternal dalam rangka perwujudanGood Governance belum berjalan secara maksimal karena rendahnya kultur hukum dalam diri aparat birokrasi. Kontrol Yuridis akan berkontribusi terhadap lahirnya Good Governance apabila pihak birokrasi yang dikontrol memiliki kepekaan dan kepatuhan hukum terhadap hasil (putusan) Pengadilan. Kepatuhan terhadap adanya kontrol, termasuk kontrol yuridis, apabila birokrasi memiliki paradigma sensitivitas dan responsibiltas yang kuat. Aktivitas birokrasi public tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis (3-E), tetapi juga bernuansa responsive, representative dan responsible (3-R) atau teori langkah kuda[41].

Dengan demikian, harus dipahami bersama bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam gagasan Good Governance senantiasa memerlukan koreksi dan kontrol. Idealnya, setiap putusan PTUN yang terkait dengan kebijakan pemerintah pada dasarnya hadir untuk meluruskan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Namun apabila pejabat tata usaha negara tidak mematuhi putusan PTUN, berarti ada upaya untuk tidak mau meluruskan sebuah kebijakan yang secara hukum administrasi sudah dinyatakan menyimpang.

Dalam hasil penelitiannya terhadap beberapa putusan PTUN , Riawan Tjandra[42] menyebut bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean and Strong Government)belum dapat dilaksanakan secara optimalkan disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya kendala pemahaman pejabat TUN dalam memahami teori negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada umumnya, banyak pejabat TUN yang kurang memahami teori negara hukum demokratis dan tidak dipahaminya teori-teori hukum administrasi negara, baik oleh pemerintah maupun yudikatif sehingga menjadi factor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, dalam diktum perumusan putusan peradilan TUN tidak berbunyi secara tegas. Dalam hal ini, dalam putusan harus ada diktum yang bersifatcondemnatoir yang secara tegas memerintahkan dilaksanakannya suatu kewajiban tertentu sesuai dengan pertimbangan hukum putusan, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam melaksanakan putusan tersebut, apalagi sampai menimbulkan celah hukum yang merugikan pihak penggugat.

Ketiga, Pengaruh penerapan teori floating execution dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara belum diimbangi dengan tumbuhnya self respect dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selama ini sistem pelaksanaan putusan yang diatur dalam UU Peratun lebih banyak menggunakan teori self respectberdasarkan pengawasan hierarkhis di lingkungan badan tata usaha negara sehingga kurang dapat memaksakan kepatuhan terhadap pejabat tata usaha negara yang dikalahkan dalam sengketa tata usaha negara.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government) maka diperlukan beberapa upaya antara lain pertama, harus diawali dari tumbuhnya kesadaran hukum dari pejabat TUN itu sendiri. Dalam hal ini, penggunaan wewenang tata usaha negara oleh pejabat TUN harus dapat dilaksanakan berdasarkan landasan asas-asas atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara eksternal kepada masyarakat, DPRD, BPK, lembaga yudikatif dan para pemangku kepentigan. Kedua, perlu adanya perbaikan terhadap kualitas putusan, terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum acara yang secara strategis dapat mendorong lahirnya putusan yang dapat dipatuhi oleh pejabat TUN, termasuk halnya penerapan asas ultra petita oleh hakim PTUN. Ketiga, untuk menjaga peradilan tata usaha negara yang berwibawa sekaligus mendorong lahirnya Good Governance, maka PTUN harus mampu mengoptimalkan fungsi pengawasannnya dengan menjaga integritas, kapabilitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatifnya[43]

KESIMPULAN

Hubungan warga Negara dan Negara memiliki akar filosofis dan historis yang kuat yakni bersumber dari Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Negara di mana kedaulatan yang awalnya sepenuhnya berada di tangan rakyat kemudian dimandatkan kepada Negara yang menjalankan kekuasaaan berdasarkan hukum untuk menata dan menertibkan hubungan antara warga
Agar hubungan antara warga Negara dan Negara tetap berjalan equal dan tidak ada yang terdzolimi dan tidak memunculkan huru hara dan anarkisme, maka diperlukan hukum yang demokratis untuk menjadi prinsip dan panduan dalam hubungan keduanya.
Salah satu instrument Negara hukum demokratis untuk menata hubungan warga Negara dan Negara adalah adanya peradilan administrasi yakni sebuah mekanisme untuk mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan Negara agar tetap dalam koridor melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Peradilan administrasi menjadi alat kontrol bagi warga agar Negara dalam melaksanakan kekuasaan tidak menyimpang dari hukum dan tidak sewenang-wenang sehingga hubungan diantara keduanya tetap berjalan secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, “Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum”, Kompas edisi 26 Juni 2000
Arief Budiman, Teori Negara—Negara Kekuasaan dan Ideologi, cet.2 .PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
Azhary, Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normative tentang unsur-unsurnya. UI Press.1995. Jakarta

David Held, Models Of Democracy (Cambridge: Polity Press, 1987.
Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,Alumni, Bandung. 2004
Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1942: reprint, London; Allen and Unwin, 1976)
Joeniarto, Negara Hukum.YBP Gadjah mada. Yogyakarta. 1968.
Muhammad Asrun, Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah Soeharto,.Elsam. Jakarta. 2004
Sunaryati Hartono, Beberapa Pikiran Mengenai Suatu Peradilan Adminsitrasi Negara di Indonesia. Bina Cipta. Bandung. 1976
Syamsuddin Haris,’Tanah (air) untuk Rakyat. Harian Kompas, edisi Kamis, 19 Januari 2012

Georg Sorensen.. Demokrasi dan Demokratisasi; proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003
Haris Rahim & Anwari Weemka “ mempertimbangkan Negara Kesejahteraan”dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 28 tahun 2008

Juniarso Ridwan & Achmad Sodik S, “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”. Nuansa. Bandung. 2010
Kepaniteraa Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 2011
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 2011
Lintong O. Siahaan, Teori Hukum dan wajah PTUN setelah amademen 2004,Percetakan Negara RI. 2009
Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis.UMM Press, Malang.2009.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Gahlia Indonesia, cetakan kedua. Jakarta. 1986.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987
Paulus E.Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara;mendorong terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2009
Robert A. Dahl, “Polyarchy: Participation and Opposition (newa Haven: Yale University Press, 1971).
Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara. Refika Aditama Bandung. 1998.
SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminsitratif, Jogjakarta, UII Press.1997
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942, dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogjakarta, 1983
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukutn (Suatu Pengantar), Yogyakarta: 1996. Liberty, cet 2

[1] Tulisan ini disusun sebagai kado dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Peradilan Administrasi Indonesia yang ke- 22 tahun 2013

[2] Sehari-hari mengabdi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

[3] Welfare State yang dikenal dengan Negara Kesejahteraan merupakan sebuah konsep, paradigma, dan kerangka aksi tentang pemerintahan di mana sector Negara menjalankan peran kunci di dalam hal memberikan proteksi dan atau melakukan promosi kesejahteraan bagi setiap warga Negara…lihat “ Welfare State” dalam Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britanica 2006 ultimate reference.. sebagaimana Haris Rahim&Anwari Weemka “ mempertimbangkan Negara Kesejahteraan”dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 28 tahun 2008. Hlm.103

[4] Syamsuddin Haris,’Tanah (air) untuk Rakyat. Harian Kompas, edisi Kamis, 19 Januari 2012

[5] Joeniarto, Negara Hukum.YBP Gadjah mada. Yogyakarta. 1968. Hlm. 53

[6] Juniarso Ridwan & Achmad Sodik S, “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”. Nuansa. Bandung. 2010. Hlm. 28

[7] CST. Kansil, “ Sistem Pemerintahan Indonesia”. Bumi Aksara. Cet. 8. Jakarta. 1995

[8] Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih. k“ Ilmu Negara”. Gaya Media Pratama. Jakarta .cet-4. 2000. Hlm. 109

[9] Juniarso Ridwan. Op. Cit.hlm.47

[10] Edy Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State…sebagaimana di Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara;mendorong terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2009. Hlm. 2

[11] Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1942: reprint, London; Allen and Unwin, 1976). Hlm. 260.

[12] David Held, Models Of Democracy (Cambridge: Polity Press, 1987. Hlm 271

[13] Robert A. Dahla, “Polyarchy: Participation and Opposition (newa Haven: Yale University Press, 1971).hlm.3

[14] Georg Sorensen.. Demokrasi dan Demokratisasi; proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003. Hlm. 11

[15] ibid

[16] A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah Soeharto,.Elsam. Jakarta. 2004. Hlm.42

[17] Ciri-ciri the rule of law disebutkan sebagai adanya persamaan di muka hukum, supremasi hukum dan due process of law, maka unsur-unsur dalam rechstaat melingkupi perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang independen, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum dan peradilan administrasi

[18] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hlm.72

[19][19] Padmo Wahjono, Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Gahlia Indonesia, cetakan kedua. Jakarta. 1986. Hlm. 8

[20] C.W. Van der Port dalam Hadjon, Op. cit. hlm.76

[21] S.W.Couwenberg, dalam Hadjon. Ibid

[22] Stahl dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normative tentang unsur-unsurnya. UI Press. 1995. Jakarta. Hlm. 46

[23] Hadjon. Op. Cit. 71

[24] Sunaryati Hartono, Beberapa Pikiran Mengenai Suatu Peradilan Adminsitrasi Negara di Indonesia. Bina Cipta. Bandung. 1976. Hlm. 8

[25] Riawan Tjandra. Op. Cit. hlm. 2

[26] Arief Budiman, Teori Negara—Negara Kekuasaan dan Ideologi, cet.2 .PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.hlm. 118

[27] Lintong O. Siahaan, Teori Hukum dan wajah PTUN setelah amademen 2004,Percetakan Negara RI. 2009. Hlm.11

[28] Peradilan Adminstrasi menggunakan banyak istilah, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara dll. Dalam konteks keindonesiaan, UU. No. 5 tahun 1986 sebagai landasan materil Peradilan Administrasi menggunkana istilah Peradilan Tata Usaha Negara

[29] SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminsitratif, Jogjakarta, UII Press, 2003. Hlm. 15

[30] Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara. Refika Aditama Bandung. 1998. Hlm.4

[31] Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan ‘per’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu ‘hal memberikan keadilan” sebagaimana Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942, dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Liberty, Yogjakarta, 1983, hlm. 2

[32] Sumber; Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 2011

[33] Sumber; Kepaniteraa Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 2011

[34] Dalam konteks ini, Paulus E.Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan, antara lain; pengawasan segi internal dan eksternal (kedudukan), pengawasan segi a-priori dan a-posteriori (waktu), pengawasan segi rechtmaitigheiddan doelmatigheid (objek), selengkapnya di Paulus E.Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xv-xviii

[35] SF. Marbun, Op. Cit. Hlm. 149

[36] Dikutip dari materi Putusan Nomor 179/PHPU.D-Viii/2010 Mahkamah Konstitusi Tahun 2010. Hlm. 58

[37] Putusan PTUN Bandung Nomor 18/G/PTUN-BDG/1998, dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 178/B/1998/ PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/TUN/1999 sebagaimana dikutip dari Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung. 2004. Hlm. 6

[38] Selengkapnya bisa dibaca Kajian tentang ketidakpatuhan Pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang sudah banyak dikaji dan diteliti dalam bentuk Disertasi seperti yang ditulis oleh Supandi, Irfan Fachruddin dan Arifin Marpaung

[39] Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukutn (Suatu Pengantar), Yogyakarta: 1996. Liberty, cet 2. Hlm. 23

[40] Ahmad Ali, “Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum”, Kompas edisi 26 Juni 2000

[41] Mas’ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis.UMM Press, Malang.2009. Hlm. 54

[42] Riawan Tjandra Op. cit, Hlm. 265-267

[43] Riawan. Op. Cit. Hlm. 433

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: