PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)

Oleh. Irvan Mawardi

A. LATAR BELAKANG

Dinamika perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia dewasa ini belum menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga memicu kekecewaan sebagian masyarakat. Di satu sisi, perkembangan semangat berdemokrasi di setiap bidang sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala yang menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi, seperti kebebasan menyatakan penadapat, kemerdekaan berserikat, adanya pemilihan langsung, adanya terbosan otonomi daerah, kebebasan pers dan lainnya.

Namun di sisi lain, perkembangan hukum sebagai bagian atau pilar penting dari demokratisasi belum menjadi sebuah nilai (value) yang terintegral dengan perkembangan demokrasi. Kepuasan terhadap perkembangan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan perkembangan hukum baik yang tumbuh di masyarakat maupun perkembangan hukum formil yang menjadi pilar proses penegakan hukum.

Tertinggalnya hukum dalam proses berdemokrasi menjadi sebuah ironi mengingat konstruksi hukum bernegara kita yang secara ideologis tercantum dalam konstitusi UUD 1945 menunjukkan bahwa Hukum dan Demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3 berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Frasa “kedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa sumber kedaulatan tertinggi dari negara ini adalah rakyat, namun kedaulatan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar karena negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Visi bangsa ini sudah cukup Nampak pada kalimat yang ada di Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tersebut bahwa negara kita meskipun melandasakan pada prinsip demokrasi dengan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama, namun kedaulatan itu harus dikelola dan dikontrol secara baik lewat mekanisme hukum.

Secara historis filosofis, pertautan antara hukum dan demokrasi dalam sebuah negara dapat dilacak dari asal muasal lahirnya negara. Bagi Thomas Hobbes, negara merupakan representasi adanya Kontrak Perjanjian antara rakyat dan penguasa. Agar tidak terjadi penyimpangan dan tirani dalam proses perjanjian tersebut maka diperlukan aturan atau hukum untuk menjaganya. Hukum dan kemudian termanifestasi sebagai organized public inilah yang kemudian hari menjadi organ yang disebut negara. Negara adalah wajah lain dari perwujudan hukum untuk mengatur antara rakyat dan yang berkuasa. Dalam pandangan Hobbes, jika tidak ada hukum, maka demi kepentingan diri, antara manusia akan terlibat dalam war of all against all (perang semua melawan semua). Tanpa hukum yang ditegakkan oleh penguasa kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (homo homini lupus).

Jean Bodin memberi penegasan dalam konteks Penguasa Kuat. Bodin melihat hukum sebagai perintah raja dan perintah ini menjadi aturan umum yang berlaku bagi rakyat dan persoalan umum. Semua tradisi dan hukum kebiasaan hanya akan menjadi absah dengan adanya erintah pemegang kedaulatan yang menetapkannya dalam hal ini negara atau Raja. Bagi Bodin, kekuasaan raja adalah kekuasaan tertinggi atas warga dan rakyat. Karena pemikirannya inilah, Jean Bodin kemudian dikenal sebagai peletak dasar Kedaulatan Negara. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki penataan mutlak bagi semua warga negara[1]. Namun untuk menghindari determinasi negara yang berlebihan, Rousseau menghadirkan pemikiran untuk menempatkan rakyat sebagai poros utama hadirnya hukum. Jadi hukum tidak sekedar perintah bagi penguasa sebagai Bodin, tapi Rousseau menitikberatkan pada pemikiran bahwa hukum itu lahir untuk mengabdi kepada rakyat karena hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum yang hidup teratur dalam system politik negara (volunte generale). Bukan pula kemauan dan kepentingan orang-orang yang hidup dalam segerombolan yang tidak teratur ( volonte de tous) dan yang pasti bukan kemauan dan kepentingan orang per orang (volonte varticuliere)[2]. Rousseau termasuk pemikir hukum yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber dan pilar utama hukum yang juga identic dengan semangat demokrasi. Dengan demikian kontruksi pemikiran Hobbes, Bodin dan Rousseau menunjukkan bahwa pertautan antara negara hukum dan demokrasi menjadi penting dalam sebuah tatanan bernegara.

Dalam konteks keindonesiaan sebagaiman disebut di atas bahwa karakter dan visi negara ini sudah tergambar sebagai negara hukum. Karakter negara hukum yang identic dengan demokrasi sebagaimana dalam konstitusi oleh beberapa ahli hukum menyebut type negara hukum Indonesia sebagai negara hukum demokrasi.

Salah satu praktek pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselanggaranya Pemilihan Umum secara regular dengan prinisip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu meruapakan mandat dari dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal inimemastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilihan umum. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan secara regular harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan.

Salah satu prinsip dasar dari Negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilihan Umum adalah salah satu elemen penting dalam Negara demokratis yang menjadi media bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus ruang untuk mengelola kedaulatan rakyat. Pemilu tidak sekedar memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih, namun juga untuk dipilih. Pemilihan umum senantiasa menjadi indicator kualitas demokrasi sebuah bangsa. Apabila pemilu mampu dilaksanakana secara transparan, akuntabel dan partispatif, maka hal tersebut menunjukkan proses demokratisasi berlangsung secara positif (on the track). Sebaliknya Pemilu yang dilaksanakan sekedar memenuhi proseduralism demokrasi namun tidak dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan egaliter, maka hal itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masih cukup rendah. Oleh karena itu, karena pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah. Melalui pemilu, pemerintah mendapat legitimasi untuk mengelola pemerintahan, sehingga salah satu fungsi dari pemilu adalah menjadi sarana legitimasi. Pemilu sebagai sarana legitimasi politik dengan alasan: pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya bisa memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.[3]

Dalam konteks Indonesia, Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan secara gradual di masa awal reformasi menghasilkan reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup urgen dan radikal dalam amandemen UUD 1945 adalah diaturnya mekanisme Pemilihan Langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil presiden serta untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan kedua UUD 1945 pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD kedua-duanya demokratis. Untuk itu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses menetapkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis dapat digali secara mendalam melalui risalah sidang Panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI. [4] Kata “demokratis” kemudian oleh pembuat undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diterjemahkan menjadi Pemilihan Langsung. Sehingga rakyat Indonesia sejak pemilu 2004 telah memilih langsung kepala eksekutif, dalam hal ini presiden/wakil Presiden serta Kepala daerah dan wakail kepala daerah.

Setelah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, keberadaan pemilukada belum memberikan optimisme yang kuat akan adanya keniscayaan demokratisasi yang sehat dan beradab dalam pelaksanaan pemilukada. Hampir setiap pelaksanaan pemilukada senantiasa disertai dengan sengketa dan konflik. Dalam konteks Negara hukum, penyelesaian konflik dan sengketa di pemilukada masih jauh dari praktek kenegaraan yang berdasarkan hukum. Artinya, penegakan hukum dalam pemilukada masih cukup rendah sehingga konflik dan sengketa mudah terjadi dan terus berlangsung. Di Pemilukada kabupaten Puncak Jayapura telah menelan korban tewas sekitar 49 jiwa akibat konflik yang melibatkan dua calon pasangan yang akan berkompetisi di pemilukada Kabupaten Puncak Papua. Konflik ini sudah berlangsung sejak Juli 2011[5]. Pada konflik seperti ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mendukung lahirnya keteraturan dan ketertiban

Dalam perspektif sosiologi hukum, secara umum penegakan hukum dalam pemilu dan pemilukada masih cukup lemah. Hukum tentang pemilukada belum terlembagakan secara baik, sehingga proses penyelesaian pelanggaran dan penyimpangan tidak dapat dikelola secara elegan tapi justru memicu konflik berkepanjangan. Ada beberapa faktor fundamental yang menghambat proses pelembagaan hukum dalam penyelesaian perkara hukum pemilukada selama ini[6];Pertama, masih cukup rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan penyimpangan dan pelanggaran selama berlangsung pemilukada. Kedua, institusi penegak hukum dalam Pilkada, dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu tidak bisa bekerja maksimal karena secara yuridis eksistensi lembaga tersebut memang tidak memiliki kewenangan yang kuat. Kelemahan panwaslu selama ini terletak pada ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Terlihat bahwa panwaslu tidak memiliki daya eksekusi yang kuat dalam menangani laporan pelanggaran. Ketiga, pelembagaan hukum dalam pemilukada juga gagal karena secara substansi UU. 32 tahun 2004 – maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah – tidak secara jelas mengatur proses hukum, – baik materi maupun formil- yang bisa ditempuh ketika berhadapan dengan pelanggaran atau persoalan hukum dalam pemilukada. Misalnya dalam persoalan Penetapan Pasangan Calon. UU. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 61 yang mengatur penetapan pasangan calon kepala daerah, tidak mengatur mekanisme hukum apabila ada pasangan yang keberatan tentang keputusan KPUD tentang penetapan pasangan calon. Begitu juga dengan tahapan lainnya. Karena tidak jelasnya mekanisme hukum yang mengatur , maka formula penyelesaian sering berakhir kepada bentrokan dan anarkhisme seperti yang terjadi di Pemilukada Mojokerto Jawa Timur pada tahun 2010 yang lalu.

Fenomena pelaksanaan Pemilukada sebagai bentuk pelaksanaan negara demokratis belum sepenuhnya menghadirkan optimisme terhadap pelembagaan nilai- nilai hukum dan nilai demokrasi. Hadirnya prinsip hukum dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pemilukada tidak sekedar proseduralisme demokrasi yang miskin substansi hukum, sehingga perlu dikaji sejauhmana prinsip-prinsip negara hukum demokrasi tersemai dalam pelaksanaan pemilukada.

B. PERMASALAHAN

Sejauhmana implementasi prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada

C. PEMBAHASAN

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umumuntuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Walikota dan wakil walikota untuk kota. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” atau “Pemilukada”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik local

Secara umum pengaturan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PP No. No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah., PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005. Pada periode pertama yakni tahun 2005-2008 sebanyak 473 daerah yang telah menyelenggarakan pilkada atau 118 pilkada pertahun atau dua pilkada seminggu, sehingga seolah-olah “tiada hari tanpa pilkada”, sehingga meningkatkan suhu politik di tanah air sepanjang tahun[7]. Namun di sisi lain ekspektasi public terhadap pelaksanaan pemilukada sebagai pengejawantahan dari sebuah negara hukum demokrasi masih cukup rendah.

Implementasi prinisip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada dapat dimulai dengan parameter nilai hukum dan demokrasi dalam sebuah negara (konstitusi). Seperti disinggung di awal bahwa prinsip negara hukum tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi. Beberapa literature dan pendapat pakar hukum berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada ruang yang bisa memberi celah berpisahnya konsep Negara hukum dan demokratisasi. Sehingga konsep Negara hukum selalu identic dengan demokratisasi. Para ahli hukum pasca abad 21 lebih cenderung menggunakan istilah Negara hukum yang demokratis. Alasannya sederhana bahwa hukum ketika menjadi instrument Negara dalam menata kekuasaan tidak bisa bekerja tanpa prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, persamaan hak, partisipasi, akuntabilitas. Sebaliknya praktek demokrasi yang mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, partisipasi akan mengalamai euphoria tak terbatas dan melahirkan liberalism demokrasi apabila tanpa disertai oleh tatanan hukum yang beradab.

Konsep Negara hukum memiliki akar historis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokratis[8]. Konsepsi tentang Negara hukum secara garis besar terdiri dari 2 konsep, yakni aliran the rule of law[9] dan rechstaat. Istilah rechstaat mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah lama adanya. Sedangkan istilah the rule of law mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul, “Introduction to the study of the law of the constitution”. Menurut Hadjon, meskipun kedua konsep tersebut berbeda namun dewasa ini perbedaan itu tidak dipermasalahkan lagi karena kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama yaitu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia[10].

Rechstaat adalah konsep Negara hukum yang mendekati konsep demokrasi. Menurut catatan Padmo Wahjono, sejalan dengan perkembangan teori ketatanegaraan konsep rechstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokratis[11]. Atas dasar demokratis, rechstaat dikatakan sebagai “Negara kepercayaan timbal balik” (de staat van het weder zidjs vertrouwen) yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya[12]. Karena Negara hukum identik dengan indicator-indikator demokratisasi, maka konsep Pemilukada dalam konteks Negara hukum secara substansi memiliki kandungan dengan asas-asas demokrasi.

Dalam konsep rechstaat misalnya asas-asas demokratis yang melandasi rechstaat menurut S.W. Couwenberg meliputi 5 asas[13], yaitu asas hak-hak politik (het beginsel dan de politieke grondrechten), asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban dan asas public (openbaarheidbeginsel). Asas pertanggungjawaban Negara atas warga Negara selaras dengan prasyarat Negara hukum rechstaat menurut Stahl, yakni apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi karena campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan[14].

Konsep pemilukada sejatinya bagian yang menyatu dengan prinsip negara hukum. Setidaknya hal ini tergambar dari gagasan Scheltema sebaimanan yang dikemukakan Arif Sidharta Menurut Arief Sidharta[15], Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) di antaranya; Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Namun konsep teoritik sebagaimana digagas para pakar tersebut di atas secara dassein belum menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada selama ini sudah sepenuhnya memenuhi indicator negara hukum demokrasi. Dalam konteks formil pelaksanaan, pemilukada sudah memenuhi semangat atau nilai negara hukum demokrasi yakni adanya kepastian hukum atau “dukungan “yuridis dalam ketentuan UU Pemilukada sebagaimana tersebut di atas. Namun secara substansi, prasyarat negara hukum demokrasi yang meliputi aspek asas hak-hak politik (het beginsel dan de politieke grondrechten), asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban dan asas public (openbaarheidbeginsel).

Dalam konteks hak-hak politik misalnya, meskipun UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 tahun 2008 tentang Pemilukada yang pada pokoknya mengatur pencalonan calon Bupati dan calon wakil bupati Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan namun mekanisme hukum ini belum sepenuhnya memberikan hak-hak politik yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena pada prakteknya Pertama, dalam pencalonan yang melalui parpol berlangsung secara oligarkhis, yakni hanya pemilihan bakal calon menjadi calon oleh parpol hanya diukur oleh factor uang dan kedekatan dengan petingggi parpol. Kedua, kesempatan lewat jalur perseorangan juga belum sepenuhnya menjamin hak-hak politik setipa orang bisa maju sebagai calon karena biaya pencalonan juga cukup mahal akibat kultur pemilih masih berorientasi pada persoalan finansial.

Asas mayoritas dan asas perwakilan juga sering terabaikan dalam mekanisme pelaksanaan pemilukada. Menurut Aural Croissant, salah satu fungsi pemilu dalam konteks perwakilan adalah kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif.[16] UU pemilukada belum menjamin sepenuhnya pelaksanaan pemilukada yang mampu meminimalisir golongan yang tidak memilih sebab UU tidak mengatur secara sistemik mekanisme menjangkau pemilih yang jauh dari TPS, atau pemilih yang sedang sibuk bekerja dan factor lain yang dapat memicu tingginya angka partisipasi pemilih sehingga pelaksanaan pemilukada mampu merepresentasikan suara rakyat yang sesungguhnya. Ketika partisipasi rendah, maka UU Pemilukada akhirnya gagal memenuhi asas mayoritas yang bertujuan untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah. Sehingga susbtansi asas perwakilan memiliki hubungan erat dengan asas mayoritas dalam pelaksanaan pemilukada

UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 tahun 2008 juga tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas negara hukum demokrasi yakni asas pertanggung jawaban dan asas public (openbaarheidbeginsel).. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya integrasi system dalam UU Pemilukada berupa proses pemilihan yang menyatu dengan hasil pemilihan. Sederhananya, sebuah proses pemilihan pemilukada dapat dinilai berkualitas apabila memperoleh hasil yang berkualitas, dalam hal ini pemimpin yang berkualitas. Artinya, ada mekanisme kontrol terhadap pemimpin yang terpilih dari hasil pilkada sebagai bagian pertangggung jawaban public dan memenuhi asas public. Apabila UU Pemilukada tidak mengatur soal mekanisme hukuman terhadap pemimpin yang bermasalah, maka kualitas pemilukada tidak memenuhi prinsip negara hukum demokratis. Akibatnya banyak kepala daerah yang menjadi tersangka setelah terpilih.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, menuturkan, selama periode 2004-2012 sudah 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana[17]. Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat 495 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Jumlah 173 kepala daerah ini menunjukkan sepertiga daerah di Indonesia dikelola mereka yang bermasalah dengan hukum. Kegagalan pemenuhan prinsip negara hukum khususnya dalam memenuhi asas pertanggungjawaban public semakin jelas ketika UU Pemilukada tidak mengatur mekanisme yang bisa mencegah kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Perlu disadari bahwa pemilukada tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas negara hukum dan demokrasi tanpa melakukan evaluasi dan perbaik terhadap mekanisme dan system pemilukada tersebut. Dalam konteks pemilukada sebagai sebuah pelaksanaan negara hukum, maka seluruh pelaksanaan pemilukada harus dimaknai juga sebagai bagian dari penguatan sebuah system hukum. Pembentukan system hukum telah banyak diurai beberapa pakar hukum, diantaranya Lawrence M.Friedman. Menurut Friedman, Sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum[18]

Berdasarkan pendapat tersebut, jika kita berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, tidak mungkin kita kesampingkan. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Dalam konteks pembenahan system hukum Pemilukada, mengutip gagasan Friedmen maka harus juga dibenahi secara konprehensif yang meliputi Struktur, Substansi dan Kultur yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada.

Struktur pemilukada meliputi Penyelenggara yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peserta Pemilukada yang terdiri dari Partai Politik atau Calon Perseorangan dan Masyarakat sebagai Pemilih. Selain itu dalam konteks penegakan hukum pemilu, juga meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaaan dan Hakim di Pengadilan. Di level Penyelenggara, permasalahan yang muncul selama ini adalah isu tentang ketidakmandirian dan ketidaknetralan penyelenggara serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan demikian perbaikan system dalam hal ini meliputi adanya penegasan komitmen untuk merekrut penyelenggara yang memiliki kapasitas sekaligus adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi dan akuntabilitas

Partai politik dan calon perseorangan juga belum maksimal dalam mendorong nilai-nilai demokrasi karena dalam kompetisi sering memunculkan anarkisme dan kekerasan. Selain itu pola oligarki oleh parpol dan gagalnya para kandidat untuk melakukan pendidikan politik bagi pemilih akhirnya mendorong lemahnya system hukum dalam pemilukada. Di lain pihak Masyarakat perlu menumbuhkan partisipasi dalam memilih karena partisipasi pemilih salah satu indicator kesuksesan sebuah pemilukada.

Kultur pemilu meliputi adanya kesadaran kritis bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas. Selama kultur pemilih masih berorientasi atau terjebak pada kultur politik uang akibat liberalisasi politik, maka selama itu pula pelaksanaan pemilukuda gagal memenuhi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Kultur atau kesadaran hukum dalam pemilukada terlihat dari masih cukup rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan penyimpangan dan pelanggaran selama berlangsung pemilukada .Sehingga perlu didorong seruan, kampanye dan pendidikan politik untuk mendorong terbentuknya pemilih yang rasional dan kritis dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan berdemokrasi dalam pemilukada.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilukada merupakan elemen penting dalam pembenahan system pemilukada. Selama ini undang-undang pemilukada belum mampu sepenuhnya merespon cita dan visi negara hukum demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada. Misalnya dalam pengaturan praktek politik uang (money politik). Praktek politik uang setidaknya bermasalah dalam dua aspek, yakni aspek idealisme demokrasi dan aturan main perundangan. Dalam konteks demokratisasi, fenomena politik uang memiliki sisi berlawanan dengan idealisme demokrasi. Dinamika demokratisasi menghendaki adanya kemandirian dan rasionalitas rakyat sebagai actor utama demokrasi. Pilihan rakyat dalam berdemokrasi harus merdeka dari tekanan dan intimidasi termasuk tekanan uang. Selain itu pilihan rakyat juga mesti berdasarkan pertimbangan rasionalitas bukan alasan yang bersifat pragmatis. Perebutan kekuasan politik seperti apapun bentuknya mesti tetap dalam idealisme demokrasi. Selama ini politik uang yang terjadi dalam pilkada menggeser fungsi pilkada sebagai media agregasi rasionalitas politik mencapai kekuasaan menjadi arena transaksi agen kapitalisme yang mengusung gagasan politik material. Sehingga pilihan politik yang lahir dari pemilu dan pilkada adalah hasil transaksi politik material bukan transaksi politik rasional dan mandiri.

Aspek kedua, politik uang juga bermasalah dalam perspektiv yuridis. Dalam konteks UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu misalnya, disebutkan bahwa Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.(Pasal 84 ayat 1 huruf J) . Dalam UU 32 tahun 2004 tentang pilkada juga mengatur larangan politik uang, misalnya di pasal 117 ayat 2; Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Singkatnya secara yuridis politik uang adalah sebuah pelanggaran. Namun menariknya sepanjang pelaksanaan pilkada 2005 sampai 2008 belum ada satupun kasus money politik yang dibawa ke pengadilan dan menjadi sebuah putusan final yang bisa dieksekusi. Dalam hal ini, belum ada satupun pemenang pilkada yang dianulir kemenangannya karena persoalan money politik. Kasus money politik yang terungkap dalam Kabupaten Balangan tidak mampu melengserkan pasangan bupati yang terpillih. Hal yang sama juga secara normative belum diatur soal pembatasan dana kampanye, pengaturan yang jelas dan mudah tentang penegakan hukum dalam pemilukada. Diperlukan perbaikan substansi pemilukada dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan pemilukada yang meliputi harmonisasi antara stakeloders pemilukada (struktur), proses pelaksanaan yang berlangsung secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta substansi yang mendesain lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

D. KESIMPULAN

1. Secara historis filosofis, pelaksanaan negara hukum tidak bisa dilepaskan oleh prinsip dan perangkat demokrasi, begitupun sebaliknya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip dalam negara hukum
2. Pemilukada merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip hukum dan demokrasi karena pemilukada tidak sekedar bentuk pelaksanaan negara demokrasi namun pelaksanaan pemilukada juga harus memenuhi prinsip negara hukum
3. Dalam pelaksanaannya, Pemilukada yang diatur dalam undang-undang No 32 tahun 2004 dan perubahannya yakni UU. No 12 tahun 2008 belum sepenuhnya memenuhi asas dan prinsip negara hukum demokratis, khususnya dalam pelaksanaan asas-asas politik, asas mayoritas dan perwakilan serta asas pertanggungjawaban public
4. Sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kualitas pemilukada, maka diperlukan perbaikan yang terintegratif antara struktur, kultur dan substansi pemilukada

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah Soeharto,.Elsam. Jakarta. 2004.
B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat
Buku kedua jilid II C. Risalah Sidang PAH I. Sekjen MPR RI Jakarta. 2000
Franz L Neumann, The Rule Of law: Political Theory and Legal System in Modern Society, USA: Berg Piblisher, 1986
Harian Fajar, edisi 14 januari 2012
Irvan Mawardi. “ pemilu dalam Cengkeraman Oligarki: fenomena kegagalan demokrasi procedural”. Pukap. Makassar. 2011.
Joko J. Prihatmoko; Mendemokratiskan Pemilu; dari system sampai elemen teknis; Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.
Juniarso Ridwan & Achmad Sodik S, “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”. Nuansa. Bandung. 2010
Kompas Cetak, 17 April 2012
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).
Padmo Wahjono, Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Gahlia Indonesia, cetakan kedua. Jakarta. 1986
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
Rully Chairul Azwar, Majalah KONSTITUSI No. 17, November-Desember 2006 hal. 9
Stahl dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normative tentang unsur-unsurnya. UI Press. 1995. Jakarta.
Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004
Syamsuddin Haris, “ Strukutur, proses dan fungsi pemilihan umum: catatan pendahuluan dalam pemilihan umum di Indonesia. PPW-LIPI, 1997: 6-7

[1] Juniarso Ridwan & Achmad Sodik S, “ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”. Nuansa. Bandung. 2010. Hlm. 28

[2] Franz L Neumann, The Rule Of law: Political Theory and Legal System in Modern Society, USA: Berg Publisher, 1986

[3] Syamsuddin Haris, “ Strukutur, proses dan fungsi pemilihan umum: catatan pendahuluan dalam pemilihan umum di Indonesia. PPW-LIPI, 1997: 6-7

[4] Buku kedua jilid II C. Risalah Sidang PAH I. Sekjen MPR RI Jakarta. 2000. Hlm. 248-249.

[5] Harian Fajar, edisi 14 januari 2012

[6] Irvan Mawardi. “ Pemilu dalam Cengkeraman Oligarki: fenomena kegagalan demokrasi prosedural”. Pukap. Makassar. 2011. Hlm. 302

[7] Rully Chairul Azwar, Majalah KONSTITUSI No. 17, November-Desember 2006 hal. 9

[8] A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah Soeharto,.Elsam. Jakarta. 2004. Hlm.42

[9] Ciri-ciri the rule of law disebutkan sebagai adanya persamaan di muka hukum, supremasi hukum dan due process of law, maka unsur-unsur dalam rechstaat melingkupi perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang independen, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum dan peradilan administrasi

[10] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hlm.72

[11]Padmo Wahjono, Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Gahlia Indonesia, cetakan kedua. Jakarta. 1986. Hlm. 8

[12] C.W. Van der Port dalam Hadjon, Op. cit. hlm.76

[13] S.W.Couwenberg, dalam Hadjon. Ibid

[14] Stahl dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normative tentang unsur-unsurnya. UI Press. 1995. Jakarta. Hlm. 46

[15] B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

[16] Aurel Croissant; Majoritarian and Consensus Democray, Electoral System and Democratic Consolidation in Asia, dalam Joko J. Prihatmoko; Mendemokratiskan Pemilu; dari system sampai elemen teknis; Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008. Hal 3

[17] Kompas Cetak, 17 April 2012

[18] (Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: