REVITALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI PILAR UTAMA PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh. Irvan Mawardi (Hakim PTUN Makassar)

LATAR BELAKANG

Salah satu paket perubahan yang dikehendaki masyarakat Indonesia pada akhir masa orde baru adalah adanya reformasi di bidang hukum. Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum banyak memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang meliputi elemen Hakim dan Peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan.

Tahun 2004, tepatnya disahkannya perubahan UU No. 35 Tahun 1999 menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi momentum awal reformasi kelembagaan pada ranah kekuasaan kehakiman. Salah satu point penting dari materi UU No. 35 Tahun 1999 adalah adanya kebijakan satu atap (one roof system) kekuasaan kehakiman yang meliputi empat peradilan di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Empat peradilan itu adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Paling lambat 5 tahun sejak tanggal 31 Agustus 1999 (berlakunya UU No.35 Tahun 1999), secara bertahap terjadi pengalihan organisasi, administrasi dan finansiil dari Departemen Kehakiman yang saat itu masih menangani hal-hal yang berkaitan dengan jabatan hakim kepada MA . Sebelum berlakunya UU No. 35 Tahun 1999, kekuasaan kehakiman masih tercerai berai dalam hal organisasi, koordinasi dan pengawasan. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha di bawah organisasi Departemen Kehakiman, Peradilan Agama di bawah koordinasi Departemen Agama dan Peradilan Militer di bawah koordinasi Mabes ABRI. Dengan kondisi seperti itu kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Hakim sebagai pilar utama peradilan mudah diintervensi oleh pihak eksekutif, karena penggajian serta sarana prasarana diatur dan ditentukan oleh eksekutif, sedangkan Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai Pembina dalam konsteks persoalan yudisial tekhnis peradilan. Sehingga substansi penting dari UU No 4 tahun 2004 adalah bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung

Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah elemen penting dari kekuasaan kehakiman. Independensi dan Integritas hakim yang menentukan kemerdekaan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan Kehakiman harus mampu melahirkan sosok hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum yang dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciable). Semangat yang demikian sebenarnya sudah tergambar dalam konsitisuti UUD 1945 hasil amandemen yang secara pokok menegaskan 2 hal, pertama menegaskan bahwa Hakim adalah pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pasal 25 UUD 1945 menegaskan bahwa syarat – syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang – undang. Penyebutan sebuah profesi dalam konsititusi Negara adalah sesuatu yang istimewa dan penting- bandingkan dengan aparatur penegak hukum lainnya- yang tidak disebut secara eksplisit di UUD 1945. Kedua, keberadaan Komisi Yudisial yang juga merupakan lembaga baru yang diatur dalam UUD 1945 yang bertugas untuk menegakkan dan menjaga keluhuran serta kehormatan Hakim. Pasal 24B:(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.[1] Substansi dari kehadiran KY adalah untuk mendukung dan memastikan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim berjalan sesuai dengan koridor kontitusi.

Untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim di pengadilan berjalan secara maksimal, maka posisi Hakim sebagai aparatur penegak hukum direvitalisasi oleh Undang-undang. Posisi Hakim kemudian berstatus sebagai Pejabat Negara. Pasal 19 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian Pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Selain UU Kekuasaan Kehakiman, peraturan perundangan lain yang mengatur tentang kedudukan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah Pasal 11 ayat 1 huruf d UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa “Pejabat Negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan[2]“.

Kemudian Pasal 1 angka 2 huruf f PP No.54 tahun 2010 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketigabelas kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan jo. Peraturan Dirjend Perbendaharaan No. PER-22/PB/2010 pada pokoknya juga menyebutkan bahwa Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan adalah termasuk dalam pengertian Pejabat Negara sebagaimana dimaksud peraturan tersebut.

Secara normativ yuridis konstitusi, posisi Hakim selaku aparatur Negara cukup istimewa dan terhormat. Sebagai pejabat Negara , secara yuridis Hakim disejajarkan dengan para menteri, anggota DPR, Gubernur, Bupati. Menurut UU No. 48 tahun 2009 disebutkan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.43 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif merujuk pada amandemen konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan di bidang kepegawaian kedudukan/status kepegawaian Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai Pejabat Negara .

Namun secara sosiologis posisi Hakim sesungguhnya tidak menggambarkan sebagai seorang pejabat Negara. Terkecuali Hakim Agung dan Hakim Konsitutisi yang memang menduduki posisi pejabat tinggi Negara, maka nasib para Hakim yang ada di pengadilan tingkat pertama dan banding sungguh memprihatinkan. Sering terdengar dan dibaca melalui media kondisi kesejahteraan hakim yang memprihatinkan. Hakim harus mengontrak rumah karena tidak adanya rumah dinas, Hakim harus naik motor atau naik perahu ke kantor karena tidak adanya kendaraan dinas. Hakim mengalami intimidasi fisik dan non fisik akibat lemahnya sekuriti yang melekat sebagai pejabat Negara. Selain faktor infrastruktur, faktor kualitas hakim beserta putusannya juga memengaruhi pandangan masyarakat kepada hakim yang kurang memposisikan sebagai Pejabat Negara

Setidaknya ada 4 empat factor yang mengakibatkan posisi Hakim belum cukup vital dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman . Pertama pola rekruitmen calon hakim yang tidak selektif dan belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kedua, sistem pembinaan hakim. Dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang professional, Hakim belum mendapatkan banyak pembinaan yang dapat meningkatkan kapasitas dan integritas sebagai hakim yang merdeka dan professional. Ketiga persoalan penggajian hakim. Meskipun secara normative Hakim berstatus sebagai Pejabat Negara, namun ada kerancuan dalam penggajian profesi Hakim karena hakim tidak digaji dan tidak dilengkapi sarana dan pra sarana sebagaimana layaknya Pejabat Negara. Kondisi ini memicu kerawanan terhadap independensi hakim. Keempat, pola pengawasan terhadap perilaku hakum yang belum berjalan secara integrative. Dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum mendapatkan pola yang strategis untuk mengawasi Hakim.

PERMASALAHAN

Bagaimana upaya merevitalisasi peran Hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia ?

PEMBAHASAN

Dalam konteks kajian politik hukum ketatanegaraan, CST Kansil mengemukakan bahwa salah satu definisi dari administrasi Negara adalah Sebagai aparatur Negara yakni aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) meliputi organ yang berada dibawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri termasuk Sekjen, Dirjen, Irjen, Gubernur, Bupati/Walikota dan sebagainya, pokoknya semua orang yang menjalankan administrasi Negara . Dalam naskah GBHN 1993 yang mengatur tentang Aparatur Pemerintah yang salah satunya menekankan penguatan pada aparatur hukum menyebutkan bahwa Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan professional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab[3]

Dalam konteks kajian aparatur Negara, posisi hakim sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan kekuasaan Negara di bidang yudikatif. Hakim adalah pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bawah koordinasi organisasi Mahkamah Agung. Dalam teori organisasi dan birokrasi, Hakim sebagai aparatur negara yang menggerakkan organisasi kehakiman. Pejabat atau personel dalam birokrasi adalah unsur utama selain struktur organisasi dan visi misi organisasi. Robert Keitner dan Angelo Kinicki mengatakan “ the human factor is the key success in organizations! People are the common denominator of organized endeavor –regardless of the organizations’s size or purpose[4] (Faktor manusia adalah kunci bagi keberhasilan dalam organisasi! Orang-oranglah yang menjadi penentu utama dari usaha terorganisir tak peudli bagaimanapun besr atau tujuan dari organisasi-organsasi tersebut). Bahkan dikatakan oleh Henry Reining Jr; Most of the success of economic and social depelovment in any given country will depend on the quality and effectiveness of its public personal[5] (sebagian besar dari pembangunan social dan ekonomi di Negara manapun akan bergantung pada kualitas dan efektivitas dari pegawai negeri sipilnya)

Sebagaimana dalam kultur birokrasi di Negara-negara yang sedang berkembang, kultur birokrasi di Indonesia pun masih cukup feodal, paternalistic dan otokratis. Hal itu juga dialami oleh perkembangan aparatur Negara, termasuk dalam hal ini profesi Hakim. Secara normative, profesi hakim adalah profesi yang merdeka, yang tidak dapat diganggu dan diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk atasan di kantor. Kemerdekaan dan kemandirian itu tercermin dalam penentuan sikap dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Namun sebagai pelaku organisasi birokrasi di Mahkamah Agung, maka pola paternalistic antara atasan dan bawahan itu tetap ada dan kuat. Apalagi sejak dahulu sebelum berlakunya one roof system kultur profesi Hakim tidak memiliki perbedaan dengan kultur pegawai lainnya karena begitu mudah dipengaruhi dan diintervensi oleh atasan atau kekuasaan. Di dalam masa awal pertumbuhan setelah memperoleh kemerdekaannya banyak Negara-negara baru berkembang yang tidak dapat menghindar dari terlalu dipengaruhinya administrasi kepegawaian oleh politik kepentingan penguasa. Bahkan kepegawaian negeri menjadi wilayah pemberian keuntungan atau pilih kasih dari proses politik[6]

Dalam konteks politik hukum, selaku aparatur Hukum, maka Hakim bertanggung jawab dalam politik hukum penerapan dan penegakan hukum karena hakim adalah pelaksana undang-undang. Namun selaku aparatur birokrasi organisasi Mahkamah Agung, keberadaan serta kualitas Hakim sangat tergantung politik hukum perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Selama politik hukum perundangan-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman belum konsisten menempatkan hakim secara sungguh-sungguh sebagai pejabat Negara, maka secara factual profesi Hakim belum bisa maksimal sebagai pejabat Negara. Misalnya politik hukum Negara soal penggajian hakim sebagai pejabat Negara. Selama ini ini muncul ketidakadilan bagi hakim sebagai pejabat Negara yang tidak mendapatkan gaji dan fasilitas sebagaimana layaknya pejabat Negara seperti menteri, anggita DPR dan Gubernur. Pada dasarnya, aturan perundang-undangan sebagai kehendak politik hukum Negara yang akan menjadi sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap pengorganisasian Hakim sebagai pejabat Negara.

Dengan demikian diperlukan kerangka politik hukum dalam system pembinaan aparatur Negara khususnya memperkuat Hakim sebagai pejabat Negara. Pendekatan system yang integaratif dan komprehensif lebih memudahkan untuk melahirkan sosok hakim selaku aparatur hukum yang merdeka dan berwibawa. System pembinaan itu meliputi dari rekruitmen hakim, pola pembinaan hakim, system penggajian hakim serta pola pengawasan hakim.

1. SISTEM REKRUITMEN

Rekruitmen aparatur birokrasi merupakan dasar awal yang sanagat menentukan, apakah sebuah organisasi birokrasi akan berisikan orang-orang yang kompeten dan terbaik di bidangnya atau tidak. Agar tidak salah pilih, maka tentu saja setipa institusi birokrasi harus punya perumusan yang jelas mengenai klasifikasi serta jabatan kepegawaian apa yang harus ada dalam organisasinya dan kualifikasi macam apa yang harus dimiliki oleh jabatan tersebut[7].

Dalam konteks kaulifikasi hakim misalnya, Artidjo Alkotsar salah seorang Hakim Agung sempat mengisyaratkan bahwa idealnya seorang Hakim itu berasal dari kalangan Advokat. Pertimbangannya adalah seorang hakim semestinya adalah orang yang sudah berpengalaman beracara di pengadilan dan biasanya pengalaman seperti itu dimiliki oleh advokat. Selain itu, Artidjo juga mengisyaratkan 3 kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi hakim yang ideal. Pertama, pengetahuan hukum. Ia mengutarakan pengetahuan hukum ini adalah syarat pertama yang harus dipenuhi, karenanya calon hakim harus sudah menggali pengetahuan ini sejak di bangku kuliah. Kedua, keahlian (skill) atau kapasitas yang baik. Artidjo mengatakan skill atau kapasitas ini berkaitan erat dengan jam terbang yang dimiliki oleh si calon hakim. Pengalaman di bidang hukum adalah syarat yang tak boleh dikesampingkan. Hakim harus memiliki pengalaman bagaimana teknis menegakkan hukum . Di negara (yang menganut sistem,-red) common law, hakim itu direkrut dari advokat. Para advokat yang bersih dan tak pernah menipu klien ‘dipromosikan’ menjadi hakim. Bahkan, di Inggris, ada istilah part time judges, yakni advokat yang bekerja sebagai hakim secara part time (paruh waktu). Di Amerika Serikat itu hakim-hakim berasal dari mantan lawyer . Poin ketiga, masih menurut Artidjo, adalah –yang tak kalah penting- integritas atau moral yang baik. Selain menggunakan aturan hukum untuk memutus perkara, seorang hakim harus juga menggunakan hati nuraninya.[8]

Persoalannnya adalah system rekruitmen hakim selama ini belum memungkinkan melahirkan calon seperti yang disyaratkan di atas. Umumnya yang mendaftar jadi calon hakim adalah para kalangan lulusan fakultas hukum yang baru saja lulus dari Kampus (fresh graduate) yang masih minim pengalaman dalam dunia hukum. Meskipun memiliki Indeks Prestasi yang tinggi, namun sebagaimana dikemukakan oleh Artidjo bahwa pengalaman prakter beracara itu penting bagi modal seorang hakim. Banyaknya kalangan fresh graduate yang miskin pengalaman yang mendaftar dan lolos sebagai calon hakim karena secara yuridis perundang-undangan juga memungkinkan bagi mereka untuk mendaftar. Syarat-syarat menjadi hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi ada pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. a) warga negara Indonesia; b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d) sarjana hukum; e) lulus pendidikan hakim; f) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya meskipun baru umur 25 tahun dan berstatus sarjana hukum, seseorang sudah bisa mendaftar dan jadi seorang Hakim.

Faktor kematangan dan pengalaman kerja di dunia hukum menjadi salah satu prasyarat penting bagi seseorang yang ingin jadi hakim mengingat beban hakim tidak mudah. Mengingat beratnya tanggung jawab hakim, maka hakim haruslah terseleksi dari sarjana hukum yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani sebagai hakim. Tugas hakim tidak dapat dilakukan oleh orang – orang yang panggilan jiwanya semata-mata hanya sebagai penguasa apalagi sebagai pengusaha, sehingga dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan para hakim serta tidak sempurnanya penegakan hukum dan keadilan[9]

Dengan demikian perlu disusun pola manajemen rekrutmen hakim. Secara sederhana manajemen dapat diartikan suatu pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu[10]. Untuk mendapatkan SDM hakim yang baik, artinya: jujur, berkelakuan tidak tercela dan cakap, antara lain dalam seleksi perlu diperhatikan atau ditanyakan: a. latar belakang pribadi, yang mencakup pendidikan dan pengalaman masa lalu; b. bakat dan minat, ini untuk memperkirakan minat dan kapasitasnya sebagai hakim; c. sikap dan kebutuhan, ini untuk memprediksikan tanggung jawab dan wewenang hakim; d. kemampuan analitis dan manipulatif, ini untuk mempelajari kemampuan pemikiran dan penganalisaan; e. keterampilan dan kemampuan teknik, ini untuk menilai kemampuan dalam penyelesaian perkara; f. kesehatan phisik dan mental, ini untuk mengetahuai kemampuan phisik dan keteguhan moral dan iman.

Dari sisi manajemen perekrutan Hakim, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 1. Pimpinan yang merekrut haruslah mempunyai kemampuan managerial, tidak cukup hanya mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab itu perlu ditetapkan sistem rekrutmen yang baik dan terencana. 2. Sistem rekrutmen hakim harus dirubah, dan perlu dipikirkan adanya ketentuan yang tegas, siapa yang akan direkrut dan siapa yang akan menjadi Tim perekrut serta siapa yang akan menjadi Pengawasnya 3. Orang yang melamar seharusnya sudah tahu apakah tugas dan kewajiban hakim, bahwa tugas mengadili menyangkut intelektualitas dan intuisi, oleh karena itu psikotes perlu sekali. Dalam rekrutmen faktor mental atau moral adalah lebih diutamakan, dan hakim harus taat beribadah. 4. Untuk jumlah tertentu (misalnya 25% dari kebutuhan hakim) perlu perekrutan hakim mulai dilakukan sejak yang bersangkutan masih di Perguruan Tinggi. Khusus untuk perekrutan dari sarjana baru, haruslah ditentukan lebih dahulu sistem penataran atau training, oleh sebab itu perlu dipersiapkan buku training yang baik, yang inovatif[11]

2. KONSEP PEMBINAAN

Berdasarkan UU No 35 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU no 4 tahun 2004 jo. UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan mempunyai fungsi, yaitu: peradilan atau mengadili (justitiele), pengawasan (toeziende), mengatur (regelende), nasihat (advieserende) dan administratif (administratieve). Dengan UU kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab dalam hal pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan MA khususnya Hakim. Pembinaan Hakim menjadi penting mengingat sebab melalui putusan hakimlah masyarakat atau khususnya justisiabel akan menilai kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah dibina agar mempunyai keahlian, kecakapan dan ketrampilan yang memadai, serta moral yang baik, untuk perekrutan SDM hakim baru haruslah benar-benar direncanakan dan disaring secara ketat.

Beberapa langkah pembinaan Hakim yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah upaya konsolidasi internal yang mesti dilakukan untuk mewujudkan hakim yang berwibawa dan profesional adalah adanya program Capacity Building yang sistematis dan komprehensif khususnya bagi Hakim . Capacity Building menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas termasuk integritas Hakim yang bertugas memberi keadilan kepada masyarakat. Setidaknya ada 2 alasan tentang pentingnya Capacity Building, 1) Perkembangan dunia peradilan, khususnya dinamika tentang konsep hukum dan ilmu pengetahuan hukum selalu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan hukum dan system peradilan. Termasuk dalam hal ini semakin terbukanya kemungkinan penerapan hukum yang akan bersinggungan dengan cabang ilmu pengetahuan lain; 2) Seiring dengan derasnya informasi dan meningkatnya penggunaan instrument tekhnologi, maka aparatur hukum dalam hal ini seorang Hakim tidak dapat lagi menghindar dari peradaban informasi dan tekhnologi. Sehingga diperlukan upaya up grading dalam rangka meningkatkan penguasaan terhadap tekhnologi. Termasuk dalam hal ini, Mahkamah Agung secara kelembagaan memanfaatkan Informasi dan Media Tekhnologi untuk memperkuat manajemen informasi peradilan dan manajemen perkara.

Formulasi dari program Capacity Building ini adalah 1) mengintensifkan pelatihan-pelatihan dan short course secara berjenjang Hakim. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang menerapkan metodologi pelatihan dan pembelajaran yang efektif dengan materi-materi yang up to date dengan perkembangan peradilan. Pelatihan yang dilakukan dilakukan secara transparan dan egaliter dalam hal kepesertaan. Artinya MA harus mendesain agar semua Hakim memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti berbagai macam diklat dan pelatihan. 2) perlu diprogramkan diskusi-diskusi regular bulanan di lingkungan Peradilan tingkat pertama yang melibatkan hakim calon Hakim dengan bimbingan dari Peradilan tingkat banding. 3). Dalam menunjang peningkatan informasi, penting diupayakan untuk menghadirkan bahan bacaan atau referensi berupa buku, majalah dan jurnal yang khususnya mengkaji tentang peradilan administrasi. Termasuk dalam hal ini adalah menghadirkan majalah atau jurnal khusus untuk lingkungan peradilan dengan mengajak para hakim calon hakim untuk berkontribusi dalam penulisan di media tersebut. 4) Mahkamah Agung perlu mereformasi system mutasi dan promosi bagi hakim. Mutasi dan promosi harus dilakukan secara selektif dan lebih berorientasi pada factor kecakapan dan mental yang baik dengan menghindari pola yang bernuansa kolusi dan nepotisme.

3. POLA PENGGAJIAN

Makna sistem dalam sistem penggajian dapat diambil analogi dengan makna sistem dalam sistem hukum. Menurut Bruggink, sistem diartikan sebagai keseluruhan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat (komunitas) tertentu, dalam suatu hubungan yang saling berkaitan, dan dalam lingkup yang terbatas.[12] Sementara itu, profesi hakim adalah pekerjaan menghakimi yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus.[13]

Sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkmah Agung yang diundangkan tanggal 30 Oktober 2012, Gaji (penghasilan) profesi hakim sebagaimana terdapat dalam sistem penggajian profesi hakim yang berlaku secara nominal memang lebih besar dari pada gaji (penghasilan) profesi pegawai negeri sipil lainnya, tetapi besaran nominal gaji tersebut ternyata relatif belum layak. “Kelayakan” ini didasarkan pada kenyataan bahwa gaji (penghasilan) profesi hakim tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan minimal jasmani dan rohani bagi hakim dan keluarganya. Di samping itu, sistem penggajian profesi hakim tersebut relatif kurang berpengaruh terhadap terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta praktek mafia di bidang peradilan.

Meskipun secara normatif status hakim adalah sebagai pejabat negara, namun demikian pola penggajian hakim sebagai pejabat negara masih menggunakan ketentuan hakim sebagai PNS yaitu Keppres No. 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim dan Perpres No.15 tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut penghasilan seorang hakim dengan pangkat paling rendah tidak sampai tiga juta rupiah, sedangkan untuk pimpinan pengadilan Hakim Madya Pratama masa kerja 26 tahun tidak sampai 6 juta rupiah[14].

Apabila dibandingkan dengan penyelenggara negara yang lain misalnya anggota dewan di daerah, penghasilan yang diterima hakim tidak lebih besar dari tunjangan perumahan seorang anggota dewan. Belum lagi mengenai fasilitas dinas, hanya ketua dan wakil ketua yang mendapatkan kendaraan dinas, sedangkan fasilitas rumah dinas masih sangat terbatas, artinya hanya sedikit hakim yang mendapatkan rumah dinas.[15]

Mengenai memadai tidaknya gaji hakim dewasa ini, hasil penelitian Komisi Hukum Nasional tahun 2003 menunjukkan bahwa dari 50 responden, 26 responden (52%) menilai kalau gaji/tunjangan hakim tidak memadai. Beberapa alasan dikemukakan bahwa gaji hakim Indonesia terendah di ASEAN, fasilitas perumahan dan kesejahteraan masih kurang (10%), hakim tidak boleh merangkap jabatan sehingga tidak ada waktu mencari pekerjaan tambahan, untuk mutasi dan promosi masih memerlukan pengeluaran ekstra dan fasilitas masih kurang memadai, perlu tunjangan kepada hakim Mahkamah Militer demi pemerataan masing-masing 8%, gaji hakim pas-pasan dan terendah dibanding negara lain (6%). Disamping itu gaji hakim dinilai belum sesuai dengan beratnya tugas dan tanggungjawab hakim 6%, sarana hakim tidak menunjang karena banyaknya aturan yang harus ditaati (4%) dan gaji tidak mendukung jabatan (2%).[16]

Politik Hukum DPR sebenarnya sudah menghendaki adanya dukungan sarana fasilitas bagi Hakim sebagai pejabat Negara. Dalam UU. Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur tentang fasilitas Hakim sebagai Pejabat Negara. Pasal 25 menyebutkan bahwa (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. tunjangan jabatan; dan b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan. (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. rumah jabatan milik negara; b. jaminan kesehatan; dan c. sarana transportasi milik negara. (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan yang dapat berupa kendaraan bermotor ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas hakim. Sedangkan penjelasan Ayat (5) Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Namun implementasi dari pasal dalam Undang-undang tersebut masih jauh panggang dari api. Gaji dan fasilitas sarana yang dimiliki hakim masih belum memadai, bahkan kalah jauh dari gaji dan sarana yang dimiliki oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah yang notabene bukan seorang pejabat Negara. Satu hal yang penting menjadi catatan bahwa perbaikan gaji dan fasilitas hakim menjadi urgen mengingat posisi Hakim rentan terhadap intervensi dari berbagai pihak dengan berbagai macam cara untuk memengaruhi Hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk itu perubahan penggajian mungkin relatif tidak dapat dipakai sebagai upaya untuk menekan terjadinya KKN dan mafia peradilan. Namun demikian patut mendapatkan perhatian bahwa hakim merupakan jabatan yang layak untuk diberikan suatu sistem penggajian yang relative tinggi. Disahkannya PP. No. 94 tahun 2012 selayaknya diapresiasi oleh kalangan Hakim, khususnya Hakim tingkat pertama dan Hakim banding. Meskipun agenda revitalisasi peran Hakim tidak hanya dapat diukur oleh kenaikan gaji karena tingginya penghasilan hakim tidak serta merta berbanding lurus dengan bobot kualitas putusan yang adil yang selalu dinanti oleh para pencari keadilan.

4. PENGAWASAN

Aspek pengawasan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas kinerja aparatur Negara termasuk halnya profesi hakim. Konsep Pengawasan Hakim pasca amandemen konstitusi UUD 1945 mengalami perubahan siginifikan dengan diaturnya Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal dari Mahkamah Agung yang bertugas menjaga perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan pola pengawasan Hakim lebih efektif dan akuntabel mengingat sebelum kehadiran KY pola pengawasan Hakim sepenuhnya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung yang dinilai banyak pihak kurang maksimal dalam melakukan punishment terhadap hakim bermasalah.

Tema utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah memberikan optimisme kepada pencari keadilan akan lahirnya Peradilan dan sosok hakimyang berwibawa dan berintegritas. Tugas utama KY untuk melakukan Pengawasan kepada Hakim dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap hakim dan institusi peradilan. Namun kinerja KY selama enam tahun terakhir ini tidak maksimal dalam melahirkan sosok hakim yang terhormat dan bermartabat karena disebabkan beberapa faktor; Pertama, Kewenangan KY “diamputasi” oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No.005/PUU-IV/2006 yang secara limitatif menghapus fungsi Pengawasan hakim yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisal. Kedua, selama ini KY mengalami kesulitan dalam melakukan proses menjaga kewibawaan hakim dalam konteks pengawasan mengingat para hakim cenderung defensif terhadap upaya yang dilakukan oleh KY. Stakeholders Internal Pengadilan, khususnya Hakim cukup permissive terhadap institusi KY. Sehingga ada semacam “Fobia” terhadap istilah dan kegiatan Pengawasan. Ketiga, salah satu pintu masuk untuk menilai integritas hakim adalah dengan cara menilai Putusan yang diputus oleh Hakim. Sementara selama ini,pada umumnya Hakim berdalih bahwa Putusan tidak dapat dinilai dan dicampuri oleh pihak manapun untuk menjaga independensi dan kemandirian Hakim.

Persoalan ketiga di atas nampaknya agak teratasi dengan direvisinya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU 3 Peradilan; Umum, Agama dan Tata Usaha Negara. Salah satu poin penting dari revisi keempat UU tersebut adalah “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim ”. Pasal ini menjadi “nafas” baru di tengah keterbatasan fungsi KY pasca putusan MK. Dengan adanya kewenangan menganalisis putusan akan mempermudah KY dalam mengawali proses pengawasan prilaku hakim. Di sisi lain, kewenangan baru ini akan memunculkan polemik dari internal hakim terkait akan terganggunya independensi hakim. Hal ini mengingat dalam paradigma hakim, Putusan adalah mahkota yang harus suci dan tidak bisa utak-atik.

Dengan demikian, agenda mendesak pasca revisi ke 4 UU tersebut adalah . Pertama, adanya dialog dan koordinasi antara KY dan Mahkamah Agung dalam menyatukan perspektif terkait dibolehkannya KY menganalisis putusan Hakim. Kedua, KY segera membuka dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan tentang format pengawasan hakim yang efektif dan ideal. Ketiga, KY tetap memiliki dan menjaga tujuan penting reformasi kekuasaan kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman harus tetap mandiri dan independen meskipun harus menganalisa putusan hakim. Keempat, KY selayaknya menyadari bahwa persoalan “menjaga keluhuran dan martabat” hakim tidak hanya sekedar dalam konteks pengawasan perilaku saja, namun yang patut diperhatikan juga adalah dukungan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Hakim dalam membuat putusan, khususnya dalam kesejahteraan hakim.

Kekuasaan Kehakiman yang baru disahkan Oktober 2009 yang lalu menjadi momentum strategis untuk mempertegas upaya kemandirian dan kemerdekaan Hakim sekaligus melahirkan Peradilan yang tetap transparan dan akuntabel. Pada titik ini, kemandirian dan independensi hakim merupakan tujuan penting. Namun di sisi lain, untuk menjaga wibawa, integritas dan profesionalisme hakim diperlukan pengawasan yang sistematis ,transparan dan bertanggung jawab. Sistem Pengawasan hakim yang baru sebagaimana diatur dalam revisi UU. Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi memberi peran yang “lebih” bagi Komisi Yudisial tentunya memerlukan pikiran dan kerangka baru bagi Hakim dalam melaksanakan tugasnya. Semangat Pengawasan yang dikehendaki revisi UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diharapkan tidak menggeser paradigma kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri yang bebas dari interevensi kepentiangan apapun. Dengan demikian diperlukan Dialog untuk melahirkan harmonisasi semangat melahirkan Peradilan yang Mandiri sekaligus tetap akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

Diperlukan upaya yang sistematis dalam merevitalisasi peran hakim di bidang yudisial sebagai upaya memperkuat system Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan merdeka
Upaya merevitalisasi peran hakim dalam memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan melaksanakan agenda perbaikan dan reformasi dalam empat aspek, yakni pola rekruitmen hakim, pembinaan hakim, system penggajian dan pola pengawasan hakim
Rekruitmen hakim hendaknya mempertimbangkan kriteria profil hakim yang menguasai ilmu hukum serta memiliki integritas dengan menggunaan pola rekruitmen yang akuntabel, transparan tanpa adanya kolusi dan nepotisme
Pembinaan hakim meliputi program Character Building bagi hakim dengan mengintensifkan diklat dan pelatihan yang digelar secara transparan, egaliter dan akuntabel
Perubahan penggajian relatif tidak dapat dipakai sebagai upaya untuk menekan terjadinya KKN dan mafia peradilan. Namun demikian patut mendapatkan perhatian bahwa hakim merupakan jabatan Pejabat Negara yang layak untuk diberikan suatu sistem penggajian yang relative tinggi
Perlu adanya kerjasama yang dialogis antara Komisi Yudisial dan Mahkmah Agung dalam merumuskan pola pengawasan yang efektif bagi profesi hakim tanpa mereduksi nilai-nilai kemandirian kekuasaan kehakiman.

REKOMENDASI

Mendesak adanya kerangka politik hukum dari Pemerintah dan DPR untuk merumuskan sikap dalam bentuk perundang-undangan berupa legal policy dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas Hakim sebagai pilar utama untuk menjamin dan memperkuat system kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Mengurai Benang Kusut Reformasi Peradilan oleh: Joko A. Sugianto dimuat di tribunnews.com tanggal 13 Januari 2011
Bintoro Tjokroamidjojo,. Pengantar Administrasi Pembangunan (Jakarta. LP3ES, cetakan ketujuh belas, 1995)
Henry Reining Jr. “Organization on the Civil Service for Social and Economic Depelovment “ dalam Martin Kriesberg (ed.) Public Administration In Depolving Countries (washington DC; The Brookings Institution, 1965)
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ef58b2858e8d/hakim-ideal-adalah-mantan-advokat
Ismail Saleh, Varia Peradilan Tahun III No. 32 Mei 1988, IKAHI, Jakarta
J.J.H. Bruggink, 1993, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie,Kluwer, Deventer
Magnis-Suseno, et. al., 1991, Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK -Gramedia, Jakarta
Makalah Komisi Hukum Nasional Indoensia “ Laporan Akhir ; Rekruitmen dan Karir di Bidang Peradilan. 2003
Mas’ud Said, ‘Birokrasi di Negara Birokratis”UMM Press. Malang.Cetakan ke 2. 2010.

CST. Tansil, “ Sistem Pemerintahan Indonesia”. Bumi Aksara. Jakarta.1995

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, “organization Behavior” . Irwin. 1995 (3rdedition)
T. Hani Handoko, 1990, Manajemen Edisi II, BPFE, Yogyakarta, dalam hal. 23 –
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amademen ke-empat

[2] UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pasal 11

[3] Sebagaimana diurai dalam CST. Tansil, “ Sistem Pemerintahan Indonesia”. Bumi Aksara. Jakarta.1995 . Hlm.429

[4] Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, “organization Behavior” . Irwin. 1995 (3rdedition)

[5] Henry Reining Jr. “Organization on the Civil Service for Social and Economic Depelovment “ dalam Martin Kriesberg (ed.) Public Administration In Depolving Countries (washington DC; The Brookings Institution, 1965) hal 103

[6] Bintoro Tjokroamidjojo,. Pengantar Administrasi Pembangunan (Jakarta. LP3ES, cetakan ketujuh belas, 1995) Hal. 122

[7] Mas’ud Said, ‘Birokrasi di Negara Birokratis”UMM Press. Malang.Cetakan ke 2. 2010. Hlm. 106

[8] http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ef58b2858e8d/hakim-ideal-adalah-mantan-advokat diakses tanggal 28 Desember pukul 14.02 WITA

[9] Ismail Saleh, Varia Peradilan Tahun III No. 32 Mei 1988, IKAHI, Jakarta.

[10] T. Hani Handoko, 1990, Manajemen Edisi II, BPFE, Yogyakarta, dalam hal. 23 – 25 antara lain menguraikan bahwa ada lima fungsi yang paling penting, yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan personalia), leading (pengarahan), dan controlling (pengawasan) kegiatan-kegiatan organisasi.

[11] Makalah Komisi Hukum Nasional Indoensia “ Laporan Akhir ; Rekruitmen dan Karir di Bidang Peradilan. 2003 Hlm. 22

[12] J.J.H. Bruggink, 1993, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie,Kluwer, Deventer, hal. 96

[13] Magnis-Suseno, et. al., 1991, Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK -Gramedia, Jakarta, hal. 70

[14]Artikel Mengurai Benang Kusut Reformasi Peradilan oleh: Joko A. Sugianto dimuat di tribunnews.com tanggal 13 Januari 2011. Dengan terbitnya PP. Nomor 94 Tahun 2012, nominal 6 juta tersebut meningkat secara signifikan, yakni gaji Hakim Madya Pratama berada di kisaran 15-20 juta per bulan dan Gaji Hakim paling rendah 10-12 juta per bulan.

[15] Aspek tentang Fasilitas ini yang belum secara kongkret diatur dalam PP. No. 94 tahun 2012

[16] Komisi Hukum Nasional. Op. Cit. Hlm. 144

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: