MEMATUHI HUKUM, MENYELAMATKAN MK

oleh. Irvan Mawardi

Menyambut tahun 2014 Presiden SBY menyampaikan catatan dan harapan terhadap bangsa ini dalam wawancara khusus dengan Kompas (02/01/2014). Presiden memaparkan bahwa Indonesia surplus kebebasan dan pada saat yang sama defisit kepatuhan terhadap pranata, terutama pranata hukum akibatnya, sering terjadi benturan, kekerasan, dan kesalahan menggunakan kebebasan. Seharusnya kebebasan dan kepatuhan berjalan beriringan Menurutnya tugas kita semua untuk memastikan dua nilai utama, yakni kebebasan dan kepatuhan pranata, termasuk pranata hukum makin kuat.

Akhir-akhir ini kepatuhan hukum SBY selaku kepala Pemerintahan banyak dipertanyakan. Khususnya terkait dengan rencana Presiden untuk banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai Hakim Konstutisi. Putusan PTUN tersebut berawal dari adanya gugatan dari LBHI dan ICW yang isinya menggugat Keppres No 87/P Tahun 2013 yang mengatur tentang Pengangkatan Jabatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida. Dalam gugatannya, YLBHI dan ICW menyatakan pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi tidak sesuai dengan UU No 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 khususnya pasal 19. Ketentuan dari pasal ini menghendaki adanya mekanisme yang partisipatif dan akuntabel dalam proses rekruitmen MK.
Dalam jangka pendek apabila putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) maka akan berpengaruh secara signifikan pada proses perubahan dan penyelamatan lembaga Mahkmah Konstitusi yang mengalamai delegitimasi pasca ditangkapnya Ketua MK oleh KPK dalam kasus korupsi. Apabila putusan PTUN Jakarta tersebut segera berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama, maka agenda perbaikan dan perubahan di tubuh Mahkamah Konstitusi akan berjalan secara integratif dan selaras dengan materi Perpu No 1 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Presiden khususnya pada point yang terkait dengan rekruitmen hakim Mahkmaha Konstitusi. Sehingga efektifitas putusan PTUN terhadap perbaikan pola rekruitmen hakim MK sangat terkait dengan sikap Presiden serta Patrialis dan Maria Farida terhadap putusan tersebut.
Kepatuhan Hukum
Menurut keterangan Menkopolhukam, Presiden akan banding terhadap putusan PTUN tersebut. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Presiden yang menyatakan akan banding terhadap putusan PTUN adalah tindakan yang tidak konsisten. Hal ini mengingat materi Perpu No 1 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Presiden untuk merespon penangkapan Ketua MK oleh KPK salah satu semangatnya adalah adanya perbaikan mekanisme perekrutan Hakim MK. Apalagi Perpu tersebut sudah disetujui oleh DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Dalam point perekrutan hakim MK, Perpu tersebut mengatur bahwa calon Hakim MK tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Semangat Perpu ini adalah untuk menjaga independensi dan netralitas MK dari pengaruh kekuatan partai politik.
Dalam konteks perekrutan Patrialis Akbar sebagai hakim MK yang berhenti dari Partai Politik belum sampai 7 tahun maka pilihan Presiden untuk banding terhadap putusan PTUN adalah sikap yang tidak konsisten. Pilihan banding mengandung makna bahwa sikap Presiden ingin mempertahankan keabsahan Kepres yang dibatalkan PTUN tersebut sekaligus berkehendak mempertahankan sosok Patrialis Akbar yang tidak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Perpu.
Untuk menjaga konsistensi sikap Presiden terhadap upaya penyelamatan dan peningkatan kualitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, maka pilihan tepat bagi Presiden adalah tidak banding. Sikap ini menjadi penting untuk menjaga komitmen kepatuhan hukum presiden selaku kepala pemerintahan. Pilihan presiden mematuhi putusan PTUN akan menunjukkan bahwa komitmen Presiden terhadap penegakan hukum khususnya dalam memperkuat kualitas dan integritas Mahkamah Konstitusi adalah bukan sikap basa basi. Sebagai pemimpin pemerintahan Presiden wajib memberikan contoh tentang kepatuhan hukum apabila pengadilan memutuskan bahwa tindakan presiden tersebut salah. Dalam konteks kasus Patrialis Akbar ini, sikap kepatuhan hukum oleh presiden dipertaruhkan.
Meskipun Presiden menyatakan tidak banding, namun persoalan ini tidak selesai apabila Patrialis Akbar atau Maria Farida atau keduanya selaku Tergugat II Intervensi menyatakan banding, dan memilih berbeda sikap dengan Presiden. Dalam ketentuan pasal 83 UU PTUN memang diatur hak bagi Tergugat II Intervensi untuk masuk dalam perkara apabila terkait dengan kepentingannya, termasuk dalam hal ini menyatakan banding meskipun Tergugat (presiden) tidak menyatakan banding. Sehingga kunci penyelamatan MK sesungguhnya tidak saja pada pilihan sikap Presiden, namun kunci utamanya adalah ada pada sikap Patrialis Akbar dan Maria Farida.
Pilihan Negarawan
Apabila menyandingkan antara materi putusan PTUN dengan Perpu Nomor 1 tahun 2013 , maka terdapat 2 fakta yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Partialis Akbar dan Maria Farida untuk mengambil sikap. Pertama, PTUN dalam menguji Kepres tersebut menyimpulkan bahwa secara obyektif Kepres Pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini pasal 19 UU MK. Fakta ini terlepas dari sisi subyektifitas kedua orang tersebut, apakah memiliki kapasitas dan integritas. Fakta kedua, dalam materi Perpu Nomor 1 tahun 2013 menyatakan bahwa bahwa calon Hakim MK tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Fakta ini jelas merujuk pada sisi subyektif hakim konstitusi karena terkait dengan latar belakang calon hakim MK sebagai aktivis politik. Sehingga bagi Patrialis Akbar fakta obyektif yang termuat dalam putusan PTUN maupun kondisi subyektif yang diatur dalam Perpu membuat pilihan untuk tetap bertahan sebagai hakim MK adalah sebuah pilihan yang keluar dari logika hukum. Sementara bagi Maria Farida karena Kepres yang mengangkatnya secara hukum dinyatakan batal maka dia pun harus mengakui dengan sikap negarawan bahwa keberadaannya di MK sejak adanya putusan PTUN tersebut adalah cacat hukum. Sehingga sikap yang paling negarawan bagi Patrialis Akbar dan Maria Farida adalah menyatakan tidak banding terhadap putusan PTUN.
Indikator seorang negarawan MK tidak sekedar dimaknai dengan berpindahnya seorang politisi dari partai politik menjadi hakim MK. Kenegarawanan hakim MK tidak tercipta secara instan hanya karena menjadi hakim MK. Lebih dari itu negarawan lahir dan terbentuk dari proses yang panjang yang tandai dengan adanya komitmen tinggi seseorang kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Seorang negarawan juga memiliki keberpihakan kepada penegakan hukum di atas kepentingan politik jangka pendek. Patrialis Akbar maupun Maria Farida apabila memilih untuk tidak banding maka keduanya tidak mundur dari hakim MK, tapi keduanya memilih untuk tetap menjadi negarawan yakni mematuhi hukum untuk menyelamatkan MK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: