PERADILAN ADMINISTRASI DAN DEMOKRATISASI

Oleh.Irvan Mawardi

Peradilan Administrasi (Administrative Court) di Indonesia yang biasa dikenal dengan istilah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setiap tanggal 14 Januari merayakan ulang tahun pembentukannya yang tahun ini memasuki usia yang ke-23 tahun. Meskipun undang-undang tentang PTUN sudah disahkan sejak tahun 1986, namun Peradilan Administrasi di Indonesia baru resmi beroperasi sejak tahun 1991. Dibanding dengan Peradilan Umum atau Peradilan Agama, maka kehadiran Peradilan Administrasi di Indonesia masih relatif muda. Filosofi dibentuknya Peradilan Administrasi di Indonesia sebagaimana disebut dalam konsideran Undang-Undang PTUN Nomor 5 tahun 1986 adalah untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat. Keserasian dan adanya posisi yang setara dan seimbang antara aparatur negara dengan warga negara adalah sebuah visi yang mendasar dalam sebuah negara demokrasi. Artinya keberadaan Peradilan Administrasi di Indonesia sejak awal memiliki kesamaan visi dan cita-cita dengan sebuah negara demokratis. Sebagai produk yang memiliki semangat demokrasi namun lahir di era orde baru yang cenderung tertutup, maka UU tentang PTUN dapat disebut sebagai salah satu undang-undang yang sejak awal mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokratisasi di Indonesia.

Peradilan Administrasi menjadi media untuk menyelesaikan secara hukum terhadap timbulnya persoalan-persoalan administrasi yang muncul antara pemerintah dengan warganya akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Putusan PTUN Jakarta baru-baru ini tentang pembatalan Kepres pengangkatan dua hakim konstitusi menunjukkan bahwa PTUN sesungguhnya dapat berperan dalam memberi ruang yang dialektis antara warga dan pemerintah. Dalam tulisannya di harian ini, Ignas Kleden agak meragukan apakah penerapan demokrasi dengan sendirinya mendorong tegaknya negara hukum yang kuat (Kompas,18/11/2013). Menurutnya dalam sejarah politik di berbagai tempat di dunia, segera terlihat bahwa penerapan demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara tidak simetris. Menurut penulis putusan hakim di Peradilan Administrasi dalam sebuah negara hukum juga meniscayakan lahirnya nilai-nilai demokrasi, yakni putusan yang mampu memberikan keseimbangan relasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah selalu terbuka untuk dievaluasi. Dalam kerangka ini maka apabila Peradilan Administrasi mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat dan pemerintah sebagai ruang yang dialektis antara keduanya, maka niscaya demokrasi dan negara hukum dapat berjalan secara dinamis
Belum dipercaya
Namun sejak dibentuk pada tahun 1991 Peradilan Administrasi di Indonesia belum sepenuhnya mendapat kepercayaan oleh masyarakat maupun pemerintah. Indikasi ketidakpercayaan itu terlihat dalam beberapa hal. Pertama, data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Badilmiltun) Mahkamah Agung menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah perkara yang masuk atau diterima oleh PTUN se-Indonesia pada tahun 2012 hanya 1561 perkara. Jumlah ini relatif lebih kecil dibanding dengan perkara di Peradilan Agama yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 404.899 perkara atau perkara perdata di Peradilan Umum pada tahun 2011 sebanyak 23.558 perkara. Selain relatif kecil, penyebaran masuknya perkara tersebut tidak merata di setiap PTUN dalam hal ini hanya kota-kota tertentu yang menerima perkara yang cukup besar seperti Jakarta yang menerima perkara paling banyak yakni 242 perkara dan PTUN Yogyakarta tercatat paling sedikit yakni sepanjang tahun 2012 hanya menerima 14 perkara.
Data di atas memberi petunjuk dalam beberapa hal. Pertama, bahwa rendahnya gugatan yang masuk ke Peradilan Administrasi disebabkan karena secara faktual sengketa atau masalah antara masyarakat dengan pemerintah cukup minim. Relasi keduanya cukup dinamis tanpa konflik. Artinya masyarakat tidak banyak dirugikan dengan kebijakan pemerintah melalui keputusan aparaturnya sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua, bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki kekecewaan dan mengalami kerugian atas kebijakan atau keputusan aparatur pemerintah namun tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk mengakses Peradilan Administrasi dalam hal ini mengajukan gugatan. Kesadaran hukum sebagian masyarakat kita belum sampai pada kemampuan untuk berhadapan langsung dengan pemerintah di meja persidangan pengadilan. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap pengadilan sebagai elemen penegakan hukum cukup rendah akibat terungkapnya skandal korupsi, penyuapan, asusila dan tindakan lain yang mencoreng wibawa penegak hukum. Akibatnya Peradilan, termasuk Peradilan Administrasi belum mendapat kepercayaan yang penuh oleh masyarakat untuk memperoleh keadilan. Menurut penulis, rendahnya gugatan yang masuk ke Peradilan Administrasi disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak hukumnya dan juga dipengaruhi oleh perilaku sebagian penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perkara di Peradilan Administrasi yang relatif sedikit tersebut tidak simestris dengan banyaknya kebijakan atau keputusan Pemerintah yang mengecewakan atau merugikan masyarakat di berbagai bidang yang secara administratif bisa dipersoalkan melalui Peradilan Administrasi.
Kedua, ketidakpercayaan terhadap Peradilan Administrasi juga terkonfirmasi oleh cara masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang merugikan mereka dengan tindakan anarkisme atau cara-cara di luar mekanisme hukum. Sering terjadi anarkisme massa akibat protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang di bidang agraria, izin pertambangan, kasus pemilukada, penggusuran dan lain sebagainya. Angka yang tertera dalam data perkara di atas menunjukkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selama ini tidak bertransformasi dalam bentuk sikap hukum melalui gugatan di Peradilan Administrasi melainkan berhenti pada sikap pasif masyarakat atau sikap reaksioner dalam bentuk demontrasi dan aksi anarkisme
Ketiga, ketidakpercayaan atas kehadiran sebuah Peradilan Administrasi di Indonesia juga diperlihatkan oleh Pemerintah sendiri. Ketidakpercayaan pemerintah tersebut nampak dari ketidakpatuhan pemerintah selaku Tergugat untuk melaksanakan putusan Peradilan Administrasi yang membatalkan keputusan Pemerintah. Contoh sederhana adalah ketika PTUN Jakarta membatalkan Kepres pengangkatan 2 hakim konstitusi, alih-alih pemerintah mau mengevaluasi dan menyadari kekelirun kebijakannya dengan mematuhi putusan PTUN Jakarta, namun Pemerintah secara tegas langsung menyatakan banding. Dalam laporan tahunan 2012 Mahkamah Agung tercatat 85% putusan Peradilan Administrasi yang tidak dipatuhi oleh Pemerintah selaku Tergugat. Banyak masyarakat selaku penggugat yang gugatannya dikabulkan dalam perkara di Peradilan Administrasi menjadi korban ketidakadilan hukum akibat Pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Ketidakpatuhan pemerintah dalam melaksanakan putusan Peradilan Administrasi menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat mengajukan gugatan di Peradilan Administrasi.
Kontrol Sosial
Untuk itu diperlukan sebuah strategi agar sikap dan kekecewaan masyarakat tersebut terlembagakan dalam sebuah sikap hukum dan Peradilan Administrasi mendapat apresiasi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Upaya tersebut antara lain; Pertama, sebagaimana gagasan Roscoe Pound, diperlukan adanya kesadaran bahwa hukum merupakan sarana kontrol sosial. Dalam konteks demokratisasi, masyarakat harus mampu memanfaatkan Peradilan Administrasi sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga keserasian hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam UU PTUN pasal 53 secara tegas menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pasal inilah yang menjadi ruh kontrol sosial dan wajah demokratisasi melalui Peradilan Administrasi. Relasi yang egaliter antara masyarakat dan pemerintah terlihat dari hak hukum yang diatur oleh pasal 53 ini. Dengan menempatkan sengketa di Peradilan Administrasi sebagai kontrol sosial ini maka prinsip akuntabilitas dan partisipasi menjadi syarat penting bagi pemerintah untuk membuat setiap kebijakan karena kebijakan tersebut setiap saat bisa digugat. Banyak masyarakat yang secara nyata dirugikan oleh keputusan pemerintah namun belum sepenuhnya menggunakan haknya dengan mempersoalkan keputusan tersebut melalui Peradilan Administrasi.
Kedua, hakim-hakim di Peradilan Administrasi harus didorong untuk memiliki kesadaran paradigmatik bahwa institusi Peradilan Administrasi memiliki peran strategis dalam membangun kultur demokrasi. Putusan Hakim di Peradilan Administrasi tidak hanya dimaknai sebagai menang-kalah atau benar –salah, namun substansi ketukan palu Hakim Peradilan Administrasi akan mendorong relasi masyarakat dengan pemerintah yang lebih egaliter, seimbang, kritis, korektif namun penuh keadaban hukum. Seperti gagasan yang ditawarkan oleh Poud bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat (Law as a tool of social engineering), maka putusan hakim PTUN juga berpengaruh dan melakukan rekayasa terhadap pembaharuan nilai-nilai demokratik dalam relasi masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya kesadaran bahwa putusan hakim Peradilan Administrasi merupakan bagian dari kontrol sosial yang mampu mendorong tumbuh dan kuatnya nilai-nilai demokrasi, maka hakim dengan sendirinya akan menghindari tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi seperti korupsi, penyuapan, asusila dan lain-lain.
Di era demokrasi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum harus mampu dijawab dengan performa lembaga hukum yang mampu menciptakan kultur dan dialektika demokrasi yang sehat yang di antaranya melahirkan hukum yang mampu menciptakan hubungan yang seimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Semoga dengan umurnya yang ke- 23 tahun Peradilan Administrasi di Indonesia mampu mendorong proses demokratisasi yang santun dan beradab dalam bingkai negara hukum. Dirgahayu Peradilan Administrasi Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: