Sedikitnya 204 Daerah Gelar Pilkada pada 2015

JAKARTA, KOMPAS — Jika tidak ada perubahan peraturan perundangan, ada 204 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015. Oleh karena banyak hal yang harus dipersiapkan, Komisi Pemilihan Umum berharap segera ada kepastian hukum pelaksanaan pilkada.

Daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan terdiri dari 197 kabupaten/kota dan 7 provinsi. ”Selain daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir, juga ada 18 daerah otonomi baru yang akan menggelar pilkada pada 2015,” kata Komisioner KPU, Hadar N Gumay, Rabu (5/11), di Jakarta.

Setidaknya ada 10 peraturan KPU (PKPU) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada 2015. Pada akhir 2014, KPU diharapkan sudah menyelesaikan tiga PKPU, yaitu Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada; Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada; serta Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada.

KPU telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk memperjelas berbagai persoalan terkait pilkada, seperti tentang mekanisme uji publik yang harus dijalankan KPU dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada.

Pertemuan ini perlu segera dilakukan karena banyak hal terkait pilkada yang belum jelas meski sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Bulan krusial

Menurut Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, bulan ini hingga Januari mendatang menjadi saat krusial bagi KPU untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pelaksanaan Pilkada 2015. ”Dari sisi aturan, kami sudah mendapatkan kepastian hukum karena sudah ada Perppu No 1 Tahun 2014, tapi dari sisi politik masih belum pasti,” katanya.

Dua hal yang saat ini belum pasti terkait adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu No 1 Tahun 2014 dan kemungkinan DPR menolak Perppu tersebut.

Dalam Perppu No 1/2014, persiapan untuk menggelar pilkada langsung hingga pilkada putaran kedua dan sengketanya mencapai 12 bulan. Dengan demikian, pada Januari 2015, KPU sudah harus memulai tahapan, yaitu penjaringan bakal calon. Selanjutnya, pada Maret dilakukan uji publik, dan pada Juni/Juli dimulai pendaftaran calon. ”Ini dengan asumsi September 2015 sudah pemungutan suara,” kata Juri. Dia menambahkan, jika pemungutan suara setelah September, calon terpilih terancam tidak bisa dilantik pada akhir 2015.

Anggaran

Sementara itu, sejumlah gubernur telah meminta pemerintah kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada pada tahun 2015 untuk menganggarkan dana bagi kegiatan itu. Hal itu, antara lain, dilakukan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terhadap 16 pemerintah kabupaten/kota di daerahnya, serta Gubernur Maluku Said Assagaff ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Langkah itu diambil karena anggaran pilkada perlu disusun ketika rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap daerah untuk tahun 2015 belum disahkan. (APA/AMR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: