Calon Tunggal

Oleh; HAMID AWALUDDIN

Komas Cetak | 12 Agustus 2015

Akhir 2015 akan ada pemilihan kepala daerah di 269 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Ini pilkada serentak di separuh dari 524 daerah di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa 827 pasang calon kepala daerah telah mendaftar: 20 pasangan calon gubernur/wakil gubernur, 691 pasangan calon bupati/wakil bupati, dan 116 pasangan calon wali kota/ wakil wali kota. Di antara mereka ada 28 pasangan dari jalur perseorangan yang maju bermodalkan bundel-bundel kartu tanda penduduk calon pemilih. Mereka berlomba merebut takhta kecil di daerah yang kini harus diraih dengan pengorbanan tak alang kepalang: uang, waktu, kesabaran.

Ada calon kepala daerah yang datang bagai siluman, wajahnya ujug-ujugbertebaran di poster, baliho, dan panji-panji partai politik. Ada juga wajah lama yang datang berulang, tetapi dengan janji yang diperbarui. Siapa yang kelak terpilih dan menjadi kepala daerah adalah misteri abadi dari setiap perhelatan demokrasi. Era informasi kini menempatkan rakyat sebagai juri yang adil. Mereka memilih calon pemimpin yang mengena di hati, bukan karena cerita-cerita khayali.

Rencana pilkada serentak ini tak mulus benar. Pada batas akhir pendaftaran calon, masih ada beberapa ganjalan, terutama adanya tujuh daerah yang calon kepala daerahnya hanya sepasang. Di saat yang sama, rezim pengaturan pemilihan kepala daerah mensyaratkan adanya minimal dua pasangan calon. Jika tidak, pemilihan kepala daerah akan diundur hingga ke tahun 2017.

Itulah bukti konkret betapa para pembuat undang-undang tidak mampu menjangkau cakrawala masa depan. Para pembuat undang-undang selalu berpikir fenomena keseharian, tanpa ada keinginan berkontemplasi untuk mengantisipasi kenyataan lain di masa depan.

Mengapa ada calon tunggal?

Fenomena calon tunggal ini sebenarnya terjadi karena partai politik juga.Jamak kita ketahui, para calon yang bakal diusung oleh partai politik disyaratkan untuk membayar uang mahar kepada partai pengusung. Maka, secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, misalnya Wali Kota Surabaya (sekarang) Tri Rismaharini, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Masalahnya, baru jadi calon, mereka sudah harus membayar pintu masuk. Belum lagi dana untuk kampanye serta dana ini-dana itu. Mahar untuk pintu masuk yang disyaratkan oleh partai pengusung inilah yang, antara lain, jadi biang munculnya calon tunggal.

Di sejumlah negara yang telah lama mempraktikkan pemilihan umum, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, India, Malaysia, dan Filipina, masalah calon tunggal bukan hal baru dan aneh. Jika ada negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang mapan, ada mekanisme mengatasi soal calon tunggal ini. Jika dalam sebuah pemilihan kepala daerah hanya ada calon tunggal, calon tersebut langsung disahkan sebagai pemenang. Di Amerika Serikat, ini disebut WO (walkover), sementara di Kanada disebut aklamasi.

Pelik membayangkan bahwa praktik seperti itu terjadi di Indonesia. Masalahnya, perselingkuhan uang dan politik di negeri ini sudah menyatu padu. Dapat dibayangkan, demi menjadi pemenang dalam pilkada, semua akan bersiasat mencari jalan agar cukup menjadi calon tunggal. Caranya ialah dengan membagi uang kepada partai politik agar mereka tidak mengusung calon. Dalam konteks ini, partai politik tetap memiliki sumber dana: mencalonkan iya, tidak mencalonkan juga iya.

Dengan atmosfer dan moral politik seperti ini, akan menjadi sia-sia jika menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) hanya untuk melegalisasi adanya calon tunggal. Para politisi tak bermoral dan pencari kekuasaankelak berlomba untuk menciptakan kondisi agar lahir calon tunggal. Mereka akan berkalkulasi bahwa ongkos yang dikeluarkan kepada partai politik sebagai mahar guna tidak mencalonkan seseorang jauh lebih rendah dibandingkan dengan berkompetisi. Sebab, kompetisi berarti kampanye dan kampanye berarti uang tak terhingga. Menjadi calon tunggal adalah mekanisme jadi pemimpin tanpa harus kampanye.

Seiring dengan ini, perppu akan menjadi kendaraan efektif dan pengabsah bagi praktik politik kotor di kemudian hari. Praktik politik tunamoral dan nihil akhlak itu akan disahkan dengan stempel perppu. Kita tidak mau demokrasi bangsa ini ternodai dengan kelicikan dan ketamakan untuk kepentingan sesaat demi kenikmatan seketika.

Ditunda sampai 2017

Apa yang terjadi jika tenggat untuk mendaftar telah terlampaui dan tetap saja hanya ada satu pasangan calon?

Kita kembalikan saja pada undang-undang bahwa pilkada di daerah-daerah tersebut ditunda sampai tahun 2017. Kita angkat saja pelaksana tugas. Toh praktik ”pelaksana tugas” di negeri ini selalu kita jalani. Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga tetap terlaksana baik dengan kepemimpinan pelaksana tugas selama ini.

Lagi pula, perbedaan elementer antara pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas hampir tidak ada. Bahwa masa jabatan pelaksana tugas hanya setahun, sementara tahun 2017 masih lebih daripada setahun kita tunggu, itu sama sekali bukan masalah. Sebab, pemerintah bisa mengangkat pelaksana tugas lain setelah setahun selesai.

Pijakan pikir lain adalah bahwa persentase daerah (tujuh kabupaten/kota) yangditunda jika tetapmemiliki satu pasangan calon setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran terlewati hanya kecil sekali.

Lagi pula, yang diangkat menjadi pelaksana tugas kelak, menurut undang-undang, adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, rekor, dan pengalaman pemerintahan yang mumpuni. Bukan asal angkat. Malah, dalam banyak hal, bisa jadi pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan jauh lebih baik di bawah kepemimpinan pelaksana tugas dibandingkan dengan kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Maka, ada baiknya kita menerima kenyataan perpanjangan waktu bagi sebagian kecil daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dibandingkan dengan membuka kemungkinan adanya sistem pemilihan kepala daerah yang dinapasi oleh itikad kotor yang disertai dengan cara licik. Perppu tidak boleh dijadikan instrumen untuk menyelesaikan urusan-urusan dengan maksud terapi sesaat.

Tip O’Neill, mantan Ketua Kongres Amerika Serikat, pernah mengatakan, ”All politics is local.”

Pemilihan kepala daerah adalah politik lokal dan karena itu harus sungguh-sungguh dijalankan dengan landasan moral dan etika tinggi.

HAMID AWALUDDIN, DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: