Polemik Calon Tunggal Pilkada Serentak

Oleh :MATIAS TOTO SURYANINGTYAS/Litbang Kompas

Sumber Kompas 13 Agustus 2015 15:45 WIB

Hingga hari terakhir perpanjangan pendaftaran pasangan calon pilkada serentak 2015, Senin (3/8), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, di tujuh daerah kabupaten/kota hanya terdapat satu pasangan calon. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga batas akhir pendaftaran pilkada hanya ada satu pasangan calon di Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya.

Selain tujuh daerah dengan pasangan calon tunggal, di 83 daerah lainnya hanya ada dua pasang calon peserta pilkada serentak 2015. Hal itu berarti ada potensi serupa (calon tunggal) jika salah satu pasangan calon gagal lolos verifikasi oleh KPU setempat. Contohnya adalah yang terjadi di Kota Denpasar, Bali, di mana belakangan salah satu pasangan calon (dari dua pasangan yang ada) mengundurkan diri.

Menaati rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk memperpanjang pendaftaran pilkada, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang ditujukan kepada KPU daerah di tujuh daerah itu. Isinya, diberikan perpanjangan pendaftaran peserta pilkada mulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 3 Agustus 2015.

Namun, hingga Minggu (9/8) sore, belum satu pun pasangan calon yang mendaftar di tujuh daerah yang terancam menghadapi penundaan pilkada tersebut. Sementara itu, tensi politik meninggi akibat desakan sejumlah politisi agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Atas meningkatnya desakan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas persoalan calon tunggal dan akhirnya dipilih opsi perpanjangan waktu pendaftaran tahap kedua mulai Minggu (9/8) hingga Selasa (11/8).

Hasil akhir pendaftaran calon peserta pilkada hanya tinggal empat daerah dengan calon tunggal pilkada. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Blitar. Terhadap empat daerah tersebut, KPU menunda pelaksanaan pilkada dari semula 9 Desember 2015 (serentak) menjadi tahun 2017.

Dengan demikian, dari rencana awal 269 daerah dengan pilkada serentak, nantinya pilkada serentak digelar maksimal di 265 daerah. Pertanyaannya adalah kenapa sampai ada daerah dengan calon tunggal dan mengapa pemerintah memilih meneruskan opsi ini ketimbang opsi menerbitkan perppu?

Siasat politik

Pertarungan pilkada adalah pertarungan politik. Artinya, semua cara yang bisa dilakukan sejauh sah secara hukum akan dilakukan meski mungkin melanggar asas kepatutan/sopan santun politik (fatsoen politik). Dalam satu segi, terjadinya calon tunggal di sebuah daerah ditengarai menjadi trik politik partai untuk menghadapi petahana yang kuat.

Pasalnya, dengan menunda pilkada hingga 2017, artinya daerah itu tak akan dipimpin oleh petahana selama dua tahun, tetapi oleh pejabat sementara (PLT). Dengan demikian, ada kemungkinan lebih besar mengalahkan petahana pada 2017 karena selama dua tahun itu berbagai perubahan bisa terjadi.

Sementara itu, bagi daerah tersebut, pejabat kepala daerah sementara tak dapat membuat kebijakan strategis. Ini artinya, daerah yang dipimpin pejabat sementara akan kehilangan waktu sedikitnya dua tahun untuk bisa berkembang sehingga cenderung merugikan daerah dan rakyat.

Siasat lain yang ditengarai muncul adalah transaksi politik model baru di mana partai yang mengusung pasangan calon dengan elektabilitas rendah akan meminta “mahar politik” kepada parpol/koalisi parpol yang memiliki jagoan kuat. Hal ini dilakukan dengan perhitungan keuntungan yang lebih besar bagi petahana jika nantinya bisa maju dan memenangi pilkada serentak. Dalam konteks inilah tudingan munculnya calon-calon “boneka” dalam pilkada terjadi.

Mahar politik untuk memunculkan calon boneka ini sangat mungkin diminta oleh partai kepada pasangan calon yang punya elektabilitas tinggi atau bahkan partai pengusungnya. Beberapa petahana yang kuat terindikasi menyiapkan calon akal-akalan untuk menjadi “lawan fiktif” di pilkada. Isu ini sudah terbukti dalam mundurnya Haries Purwoko pesaing petahana Tri Rismaharini di Surabaya karena isu “calon boneka”.

Tiga strategi

Terkait posisi parpol selaku pengusung kandidat, pengamat politik Syamsuddin Haris melihat paling kurang ada tiga faktor yang melatarbelakangi minimnya pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada. Pertama, meskipun parpol memiliki waktu cukup luang untuk menyeleksi pasangan calon jauh-jauh hari sebelum batas waktu pendaftaran berakhir, hal itu tampaknya tak dimanfaatkan parpol. Pada umumnya parpol memilih jalan pintas, secara pasif menunggu kandidat yang berminat jadi calon kepala daerah.

Kedua, terlalu besarnya nilai “mahar” yang diminta para pengurus parpol kepada para kandidat yang berminat maju dalam pilkada. Pengalaman sejumlah bakal calon yang diungkapkan oleh berbagai media, termasuk pengalaman Sebastian Salang yang akhirnya mundur dari bursa kandidat untuk pilkada Kabupaten Manggarai, mengindikasikan maraknya politik transaksional di balik restu dan persetujuan parpol terhadap kandidat atau pasangan calon.

Ketiga, beberapa petahana yang secara obyektif kinerjanya baik, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, terlampau kuat untuk disaingi kandidat lain sehingga tidak ada calon alternatif di luar petahana (Kompas, 8/8).

Secara hukum sulit melarang trik politik yang mengondisikan di suatu daerah hanya ada satu pasang calon yang ikut pilkada. Pasalnya, masalah seperti itu tak diatur dalam undang-undang. Namun, seperti halnya membuat hanya satu pasang calon yang mendaftar, trik politik membuat pasangan “boneka” menunjukkan rendahnya etika berpolitik.

Pragmatis dan matematis

Secara umum tak sulit untuk melihat bahwa calon tunggal menunjukkan wajah parpol yang semakin pragmatis dan matematis. Bagaimana tidak, alih-alih keputusan untuk memajukan atau tak memajukan calon di pilkada didorong oleh ideologi dan semangat partai politik, kini ditentukan oleh bayang-bayang prediksi survei.

Sulit dimungkiri bahwa kini semua pemain politik dalam pilkada, pemilu, bahkan dalam perebutan posisi di dalam struktur partai didasarkan pada hasil survei kuantitatif. Konyolnya, semakin sering bahwa hasil survei itu dijadikan pedoman dasar oleh struktur parpol dalam pengambilan keputusan dan bukan lagi sekadar “gambaran” yang masih bisa berubah.

Karena metode yang dipakai adalah survei (ilmiah), maka tak terhindarkan partai politik kini sangat pragmatis dan matematis dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah tertentu. Parpol takut bersaing karena merasa lawannya jauh lebih kuat sehingga memilih tidak mengajukan calon.

Problematika itu berakar pada fakta bahwa parpol hanya menjadi “broker” pengusungan pasangan calon dan belum menjadi agen demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Akibatnya, alih-alih memenuhi legitimasi demokrasi secara substansial, parpol lebih menjadi “tukang” pelaksana prosedur formal demokrasi tanpa memenuhi jiwa demokrasi itu sendiri.

Di sisi lain, parpol yang seharusnya merupakan badan hukum publik kini sebagian besar cenderung berubah menjadi badan privat karena menjadi “milik” tokoh atau individu tertentu yang memiliki sumber daya. Ketua umum dan/atau ketua dewan pembina berikut segelintir elite parpol bukan hanya menjadi satu-satunya patron dan sumbu loyalitas bagi para kader parpol, melainkan juga menjadi hampir satu-satunya sumber pembiayaan parpol.

Minimnya pengaderan kepemimpinan dalam tubuh parpol, juga minimnya seleksi kandidat secara serius dan profesional, mengakibatkan perekrutan pasangan calon berjalan tertutup, oligarkis, dan transaksional. Karena itu, wajar banyak kandidat berpotensi yang mundur dari proses pencalonan untuk pilkada serentak 2015.

Secara individu, keharusan mengundurkan diri dari jabatan legislatif atau eksekutif secara permanen jika mendaftar sebagai calon dalam pilkada turut menyebabkan keengganan calon. Demikian pula mekanisme pencalonan yang harus direstui level DPP nasional parpol menyebabkan kesulitan teknis yang mempersulit calon yang sebenarnya memiliki sumber daya ekonomi, tetapi tak memiliki akses politik di partai lain.

Hal ini termasuk pula beratnya syarat pengumpulan bukti KTP yang harus dipenuhi calon dari kalangan independen. Jumlah bukti KTP yang mencakup besarnya proporsi penduduk (10 persen untuk 2 juta jiwa hingga 8,5 persen untuk 6 juta jiwa) untuk tingkat kabupaten kota, dan harus tersebar di lebih 50 persen di kecamatan yang ada pada kabupaten atau kota tersebut. Syarat ini, apesnya, malah lebih berat dari syarat di pemilu sebelumnya.

Langkah pemerintah

Pilihan pemerintah tidak menerbitkan perppu hingga saat-saat terakhir tampaknya merupakan keputusan yang tepat. Langkah Presiden Joko Widodo terlihat cukup cerdik dan “liat” untuk tak terburu-buru menuruti keinginan sejumlah partai agar mengeluarkan perppu yang akan memperpanjang masa jabatan petahana.

Hal itu tak lepas dari indikasi bahwa perppu ini bisa menjadi bola liar yang digugat aspek “kegentingan memaksa”-nya oleh DPR. Sejumlah pernyataan politisi PKS, Fahri Hamzah, yang tak konsisten soal perppu ini menjadi indikasi potensi bola liar itu. Dalam hal ini, Presiden Jokowi cukup jeli menghindari jebakan politik dari Koalisi Merah Putih, yang sewaktu-waktu bisa muncul.

Secara politik birokrasi, hal ini juga menguntungkan calon-calon petahana dari PDI-P sebagai partai pendukung pemerintah karena mereka tak terjebak pada dua tahun masa jabatan terakhir. Karena jika pilihan perppu diambil, besar kemungkinan mereka tak akan lagi bisa mencalonkan diri di Pilkada 2017. Apalagi lima dari tujuh wilayah dengan calon tunggal itu didominasi kader-kader partai banteng.

Alhasil, bisa disimpulkan bahwa fenomena calon tunggal merupakan titik akumulasi bertemunya berbagai persoalan yang ada di mekanisme demokrasi langsung mulai dari pragmatisme parpol, politisi, sistem pencalonan yang diperberat, dan kuatnya petahana. Tanpa mengurai keseluruhan aspek persoalan itu, maka fenomena calon tunggal hanya akan kembali terulang dalam pilkada atau bahkan pemilu mendatang.

(LITBANG KOMPAS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: