Peserta Tanpa SK Berhenti Tetap Bisa Ikut Pilkada

sumber; Kompas Cetak edisi 21 Oktober 2015

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum tidak akan membatalkan kepesertaan calon yang tidak bisa menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan sebagai syarat mengikuti pemilihan kepala daerah karena alasan di luar tanggung jawabnya. Hal ini memberikan harapan baru bagi sedikitnya 100 calon kepala daerah yang belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian dirinya dari jabatan yang diemban sampai Kamis (22/10).

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/10) malam, karena masih ada sedikitnya 100 orang yang belum memiliki SK tersebut menjelang tenggat waktu yang ditentukan. Dari 1.578 peserta pilkada, sebanyak 398 orang di antaranya harus mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Sesuai dengan Pasal 68 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, calon berstatus PNS, TNI, Polri, DPR, DPD, DPRD, serta pegawai BUMN atau BUMD diberi waktu 60 hari untuk menyerahkan SK pemberhentian. Calon yang tidak bisa menyerahkan keputusan itu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa melanjutkan tahapan pilkada.

“KPU tetap konsisten menjalankan PKPU terkait waktu 60 hari. Dalam hal calon dapat membuktikan sudah beritikad baik dan sungguh-sungguh menjalankan tugas memenuhi syarat SK pemberhentian tetap bisa dinyatakan memenuhi syarat,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyiapkan surat edaran tentang mekanisme menilai kesungguhan peserta mengurus SK pemberhentian dari instansi mereka. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, pihaknya akan meminta Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota memastikan KPU daerah tidak diskriminatif berkait syarat administratif ini.

Rapat pimpinan ini juga membahas soal sengketa pilkada yang berlarut-larut. Jimly mencontohkan, kasus Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; Kota Manado, Sulawesi Utara; dan Kalimantan Tengah termasuk yang dibahas bersama.

KPU provinsi, kabupaten, dan kota harus segera menindaklanjuti putusan sengketa, baik dari Panwaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Komisioner KPU Kalimantan Tengah, Daan Rismon, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi Bawaslu Kalteng terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz untuk pasangan Ujang Iskandar-Jawawi.

“Kami sudah melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalteng. Karena dianggap pidana pemilu, disarankan melapor ke Bawaslu. Kami sudah melapor dan menunggu hasilnya,” katanya. (GAL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: