SK Jadi Sumber Persoalan

sumber: Kompas Cetak edisi 22 Oktober 2015

Perbedaan perlakuan terhadap calon sangat mungkin terjadi karena tidak mudah menentukan indikator “kesungguhan” calon untuk mengurus surat keputusan (SK) pemberhentian.

Selain itu, jeda waktu penerbitan surat edaran KPU tentang SK pemberhentian juga sangat dekat dengan tenggat waktu sehingga bisa menyulitkan KPU daerah memahami dan menerapkannya secara serempak.

Oleh karena itu, KPU diminta merumuskan secara rinci indikator untuk menyatakan seorang calon sudah berupaya mengurus SK pemberhentian secara sungguh-sungguh atau tidak.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR) Masykurudin Hafidz serta Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi secara terpisah di Jakarta, Rabu (21/10). Keduanya menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang diperbolehkannya calon terus mengikuti pilkada meski belum menyerahkan SK pemberhentian sesuai dengan tenggat waktu, dengan catatan sudah menunjukkan kesungguhan dalam mengurus SK tersebut.

Langkah itu diambil karena hingga Selasa (20/10) lalu lebih dari 100 calon belum bisa menyerahkan SK itu. Ini terjadi, misalnya, di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Sebanyak lima calon di Jatim dan dua calon di Sulteng belum mampu menyerahkan SK pemberhentian.

Padahal, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan menyebutkan, calon berstatus PNS, TNI, Polri, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pegawai BUMN atau BUMD yang tak bisa menyerahkan SK dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa melanjutkan tahapan pilkada.

Indikator kesungguhan

Menurut Veri, upaya tersebut sebenarnya baik karena bisa mengakomodasi calon yang tidak bisa menyediakan SK pemberhentian tepat waktu karena diganjal pihak tertentu. Namun, KPU harus mampu memisahkan calon semacam itu dengan calon yang memang tak sungguh-sungguh mengurus SK dengan harapan bisa kembali ke jabatannya semula jika kalah dalam pilkada.

Masykurudin menambahkan, indikator kesungguhan sangatlah abstrak. Karena itu, ia mengusulkan agar KPU langsung saja menyatakan memenuhi syarat semua calon yang sudah membuat pernyataan pengunduran diri. Soal antisipasi adanya niat tidak baik calon yang tak mau mundur dari posisinya bisa diserahkan ke instansi terkait.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan surat edaran untuk mencegah disparitas perlakuan terhadap calon.

Namun, hingga Rabu sore surat itu belum diterima KPU daerah. Setidaknya ini diungkapkan Ketua KPU Sulawesi Barat Usman Suhuriah dan Ketua KPU Bengkulu Irwan Syahputra. Meski demikian, mereka mengaku sudah mendengar informasi itu.

Sementara itu, komisioner Bawaslu, Nelson Simanjutak, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi untuk mengantisipasi munculnya sengketa akibat disparitas putusan KPU daerah terkait dengan SK pemberhentian. Koordinasi dengan Panwaslu pun dilakukan. (GAL/DEN/VDL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: