Gugatan Pilkada dan Pemimpin Bersih

sumber: Kompas Cetak edisi 26 November 2015

Gugatan terkait pilkada serentak, baik dalam proses pencalonan maupun hasil, ada kecenderungan semakin sering terjadi. Di satu sisi, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi. Namun, juga dapat dilihat sebagai meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Fenomena makin seringnya gugatan dalam pilkada antara lain terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar).

Menjelang pilkada serentak yang akan digelar di tujuh daerah tingkat II di Kalbar, 9 Desember 2015, sudah muncul sejumlah gugatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang, misalnya, digugat pasangan Aswin Fuad-Suwignyo setelah pasangan yang maju dari jalur perseorangan ini dinyatakan tak lolos verifikasi sebagai peserta pilkada. Namun, pasangan ini akhirnya tetap dinyatakan tidak dapat ikut pilkada.

Padahal, saat pemilihan gubernur Kalbar tahun 2008, tidak ada gugatan yang muncul. Fenomena gugatan baru muncul dalam pilkada tahun 2012 di sejumlah daerah di Kalbar.

Glorio Sanen, Direktur Lembaga Independen Pemantau Demokrasi, menuturkan, pada pilkada 2008 tidak ada gugatan karena pemilihan secara langsung masih relatif baru. Belum banyak masyarakat yang memahami mekanisme mengajukan gugatan. Selain itu, masyarakat secara umum juga sudah dapat menebak hasil pilkada sehingga tidak ada unsur kontroversi pada hasil akhir.

Jika kini mulai muncul gugatan, lanjut Sanen, itu dapat menjadi bahan bagi penyelenggara pilkada untuk introspeksi. Pasalnya, munculnya gugatan itu dapat dilihat sebagai mulai munculnya sejumlah pertanyaan terhadap proses pilkada.

Namun, pengajar politik di Universitas Tanjungpura, Jumadi, mengingatkan, tiadanya gugatan atau sengketa pada pemilihan gubernur 2008 tidak bisa disimpulkan bahwa proses pilkada tersebut seluruhnya bersih.

Di sisi lain, munculnya gugatan terkait pilkada seperti yang terjadi saat ini, lanjut Jumadi, tak bisa dikatakan sebagai kemunduran dalam sebuah demokrasi. Sebab, pasangan calon yang merasa dirugikan atau tak puas masih menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya.

Munculnya gugatan juga dapat dilihat sebagai makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politiknya.

Kandidat bersih

Di tengah berbagai pandangan terkait gugatan pilkada, lahirnya pemimpin yang berintegritas dan berkualitas menjadi harapan utama dalam pilkada. Selain proses pilkada yang kredibel, kehadiran pemimpin seperti itu juga harus dimulai dari kehadiran kandidat yang sejak awal tidak memiliki masalah.

Di Papua Barat, dari 25 pasang kandidat yang akan bertarung di sembilan daerah dalam pilkada mendatang, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Herman Lose da Silva, tidak ada yang masuk dalam penyidikan kasus korupsi.

“Saya belum mendapat laporan terkait indikasi kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kandidat. Namun, kami mempersilakan warga untuk melapor apabila memiliki informasi yang valid,” kata Herman.

Dari penelusuran Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, 25 pasang kandidat yang lolos dalam pilkada serentak memang tak ada yang masuk dalam penyidikan kasus korupsi, baik di pihak kejaksaan maupun kepolisian.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun LP3BH, ada sejumlah kandidat petahana yang terindikasi melakukan tindakan korupsi.

“Seharusnya pihak kejaksaan dan kepolisian di Papua Barat secara cermat menyelidiki adanya indikasi kasus hukum sebelum kedua kandidat itu mendaftarkan diri. Apabila mereka terpilih, indikasi penyalahgunaan anggaran negara dapat terus berlangsung,” tutur Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Alfredo Ngamelubun mengatakan, pihaknya tak bisa menganulir keikutsertaan kandidat kepala daerah hanya berdasarkan adanya indikasi bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

“Sejauh ini hanya ada salah satu kandidat wakil bupati dari Manokwari Selatan bernama Maxi Ahorem yang masih menanti hasil kasasi dari Mahkamah Agung. Ia terlibat dalam kasus korupsi dana APBD Pemprov Papua Barat senilai Rp 22 miliar pada tahun 2010. Kami meloloskan Maxi karena status hukumnya belum inkracht,” tutur Alfredo. (FLO/ESA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: