Revisi Undang-undang Mendesak Segera Dibahas

sumber: Kompas Cetak edisi 14 Desember 2015

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta pemerintah dan DPR segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan karena tahapan pilkada serentak tahun 2017 dimulai triwulan II tahun 2016.

Operator sistem penghitungan hasil pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan mengunggah hasil pindai dokumen C1 atau formulir hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara di ruang Pusat Data dan Informasi KPU di Jakarta, Sabtu (12/12). Staf KPU Lampung Selatan mengunggah ribuan hasil pindai dokumen tersebut dari Jakarta karena mengaku jaringan internet di daerahnya sangat lambat.
KOMPAS/ANTONY LEEOperator sistem penghitungan hasil pemilihan kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan mengunggah hasil pindai dokumen C1 atau formulir hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara di ruang Pusat Data dan Informasi KPU di Jakarta, Sabtu (12/12). Staf KPU Lampung Selatan mengunggah ribuan hasil pindai dokumen tersebut dari Jakarta karena mengaku jaringan internet di daerahnya sangat lambat.

Komisioner KPU Ida Budhiati, di Jakarta, Sabtu (12/12), mengatakan, semakin cepat pembahasan diselesaikan, KPU Pusat dan daerah memiliki waktu lebih banyak untuk menyosialisasikannya. KPU Pusat berharap revisi UU Pilkada bisa rampung pada Februari 2016.

Ida mengatakan, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi atas UU Pilkada, yang selama ini baru ditindaklanjuti peraturan KPU, harus segera diatur ketentuan hukum setingkat undang-undang pula. Ida mencontohkan putusan MK terkait sistem pemilihan yang meliputi syarat pencalonan dari jalur perseorangan, syarat calon, metode pemberian suara, dan penetapan calon terpilih untuk pilkada dengan calon tunggal.

“Selain itu, juga perlu diatur mengakomodasi pemilih yang tidak punya nomor induk kependudukan atau terkait dengan pemilih yang belum punya kartu tanda penduduk,” lanjut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry mengatakan, KPU akan segera menyiapkan poin-poin hasil evaluasi pilkada serentak 2015 untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. KPU pusat akan menyerahkan hasil evaluasi tersebut jika pemerintah membutuhkannya.

Sementara dari sisi pengawasan, Komisioner Bawaslu Pusat Nelson Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah menyusun hasil evaluasi yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diakomodasi dalam revisi UU Pilkada. Salah satu yang cukup penting, katanya, ialah usulan agar penyelesaian sengketa tidak dilakukan di tingkat panitia pengawas pemilu.

“Terlalu berat jika di kabupaten dan kota. Sementara kalau tidak disupervisi, (putusan) berantakan. Selain itu, kami juga ingin agar putusan sengketa itu dibuat tidak final dan mengikat, tetapi ada ruang bagi lembaga setingkat di atasnya untuk mengoreksi jika putusan sengketa itu salah,” tutur Nelson.

Menurut Nelson, revisi itu sangat penting karena berdasarkan pengalaman pilkada 2015, kekeliruan putusan panwaslu malah memicu persoalan. KPU dan Bawaslu tidak dapat mengoreksinya karena kekakuan UU Pilkada.

UU Pilkada tidak membuka ruang bagi KPU untuk banding atas putusan itu serta tidak bisa dikoreksi Bawaslu.

Tergesa-gesa

Dorongan serupa juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah bersama DPR harus belajar dari pembahasan revisi UU No 1/2015 tentang Pilkada yang melahirkan UU No 8/2015 awal tahun 2015.

Proses revisi yang tergesa-gesa menyebabkan UU tersebut memiliki sejumlah kelemahan. Hal itu membuat penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama pun tidak berjalan mulus. Bahkan, MK membatalkan beberapa pasal yang berdampak menyulitkan KPU.

“Setidaknya hal-hal krusial bisa diantisipasi oleh pembentuk undang-undang sehingga pembatalan pasal oleh MK ataupun terhambatnya pelaksanaan aturan undang-undang di lapangan tidak terjadi,” kata Titi.

Menurut Titi, setidaknya ada lima aturan di UU No 8/2015 yang harus direvisi. Pertama, soal pembiayaan penyelenggaraan pilkada yang harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBD. Anggaran pilkada dari APBD membuat KPU daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah yang suka menghambat pencairan.

Kedua, mengkaji ulang syarat dukungan calon kepala/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan dan partai politik. Menurut Titi, syarat dukungan harus diturunkan supaya lebih banyak calon yang maju dalam pilkada agar rakyat memiliki lebih banyak pilihan.

Selanjutnya, mengkaji ulang metode kampanye yang dibiayai negara melalui KPU. Menurut dia, lebih baik pengadaan alat peraga kampanye ditanggung calon dengan kuantitas dan titik pemasangan ditentukan KPU. Frekuensi debat terbuka pun harus ditambah dan diperluas hingga kecamatan untuk pilkada kabupaten/kota dan hingga kabupaten/kota untuk gubernur.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, draf revisi UU Pilkada menurut rencana sudah dibahas dengan DPR, awal tahun depan. Dengan demikian, mulai saat ini, pihaknya telah mulai mengkaji pasal per pasal di UU Pilkada. Kajian juga berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan pilkada 2015.

Sebelumnya, Mendagri menyebutkan setidaknya dua hal yang harus dikaji ulang di UU Pilkada. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. Dan, kedua, menambah ancaman pidana terhadap politik uang. (APA/GAL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: