Kodifikasi UU Dapat Perbaiki Kualitas

Sumber:  Harian Kompas Cetak edisi 5 Februari 2016

 

JAKARTA, KOMPAS — Upaya kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum terus diperjuangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah, legislatif, maupun presiden, sebagai sebuah momentum demokrasi yang lebih teratur, sinkron, dan jauh dari praktik kecurangan. Usulan tentang kodifikasi UU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Hal itu disampaikan anggota Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat dan organisasi pemantau pemilu di Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (4/2). Mereka antara lain Madjid Bati (Komite Pemantau Legislatif Indonesia), Khoirunnisa Nur Agustyati dan Fadli Ramadhanil (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Masykurudin Hafidz (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), serta Almas Sjafrina (Indonesia Corruption Watch).

Khoirunnisa mengatakan, sejak Pemilu 1999 hingga 2014, Indonesia telah menjalani beberapa jenis pemilu yang dasar hukumnya berbeda-beda dan sering kali berubah. Ketiadaan satu kitab UU yang baku sebagai panduan bagi berbagai jenis pemilu itu membuat penyelenggaraan pemilu serta penyelesaian persoalan yang timbul dalam pemilu tersebut tidak sinkron.

“UU yang berbeda-beda itu, misalnya UU Pilkada, UU Pilpres, dan UU Pileg, semua mengatur tentang pemilu pada dasarnya. Jika ada satu kitab UU Pemilu, tentu akan lebih sinkron aturan yang menjadi rujukan pelaksanaan pemilu,” tutur Khoirunnisa.

Di sisi lain, banyak hal yang harus dikritisi dalam sejumlah UU Pemilu. Berlangsungnya pilkada serentak 2015, misalnya, menjadi kesempatan bagi partai politik untuk mendistribusikan kekuasaan kepada kadernya. Namun, kenyataannya, hal itu tidak terealisasi dalam pilkada.

“Selama beberapa kali pemilu atau pilkada, tokoh yang terlibat dalam pemilihan hanya orang- orang itu saja. Mekanisme perekrutan kader oleh partai masih sangat tergantung pada elite-elite partai,” tutur Madjid Bati.

Problem itu bisa diatasi seandainya penyelenggaraan pemilu mensyaratkan inisiatif partai yang tinggi dalam menumbuhkan kader-kader baru. Sebab, sistem yang ada saat ini sebenarnya telah banyak membantu partai dalam memunculkan kader-kader baru. Sekitar 50 persen pembiayaan parpol dalam pemilu dibiayai Komisi Pemilihan Umum.

Almas Sjafrina menambahkan, ICW mendukung kodifikasi UU Pemilu untuk memunculkan calon-calon pemimpin yang bebas dari korupsi pemilu.

Sistem pemilu, pilkada, pilpres, atau pileg yang berbeda-beda seperti sekarang membuat tak ada satu aturan baku yang bisa mencegah suap penyelenggara, mahar politik, jual beli suara, dan penyelewengan dana penyelenggaraan pemilu. (REK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: