Perlindungan Hak Parpol Jadi Titik Berat Bawaslu

Kompas Cetak, 25 Oktober 2017

JAKARTA, KOMPAS — Dalam menangani aduan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu akan mengacu pada konsep dasar perlindungan hak partai politik. Sistem Informasi Partai Politik yang dijadikan bahan aduan oleh partai yang pendaftarannya tidak diterima akan dikaji dalam konteks tersebut.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam diskusi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (24/10), mengatakan, dalam menangani aduan parpol, Bawaslu akan menghubungkan fakta serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

“Teknis akan kami pelajari, apakah keterpenuhan syarat dokumen dan waktu dilanggar peserta pemilu sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai calon peserta pemilu oleh KPU, atau ada hal lain yang berkontribusi di situ. Akan dilihat dalam pemeriksaan,” kata Ratna Dewi.

Hingga kemarin sudah ada beberapa parpol yang berkonsultasi dan mengambil formulir aduan pelanggaran ke Bawaslu. Namun, baru Partai Bulan Bintang (PBB) yang menyerahkan berkas aduan ke Bawaslu.

Sebelumnya, dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019, hanya 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap. Sementara 13 parpol yang berkasnya tidak lengkap hingga batas waktu yang ditentukan, pendaftarannya tidak diterima.

Bawaslu memberikan waktu hingga Kamis (26/10) bagi parpol yang berniat mengadukan dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran. Setelah itu, kata Dewi, Bawaslu punya waktu maksimal 14 hari kerja untuk meneliti berkas, memeriksa para pihak, dan mengkaji, sebelum membuat putusan yang wajib diikuti KPU.

Dewi mengakui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menjadi prasyarat pendaftaran akan menjadi salah satu hal yang dikaji Bawaslu. Pihaknya akan melihat apakah Sipol menjamin aspek legalitas hukum dan perlindungan hak konstitusional partai politik. “Sepanjang bisa menjamin dan KPU berupaya memberi pelayanan Sipol, tentu akan kami pelajari di pembuktian,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PBB Sukmo Harsono seusai mendampingi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan aduan ke Bawalsu mengatakan, Sipol yang masih lemah seharusnya tidak dijadikan alat menentukan sebuah partai layak atau tidak layak ikut pemilu.

Anggota KPU, Evi Novida Ginting Manik, mengemukakan, Sipol sudah disosialisasikan dalam tiga gelombang, juga oleh KPU periode terdahulu. Selain itu, pembentukan peraturan KPU yang mengatur Sipol sudah melalui mekanisme uji publik dan konsultasi ke DPR. Selain memudahkan proses pemeriksaan administrasi, Sipol juga dinilai bisa menjadi basis data parpol dan dapat dimanfaatkan untuk pemilu berikutnya.

Mantan anggota Bawaslu, Wahidah Suiab Wittoeng, mencatat tentang prakondisi yang harus dipenuhi KPU dan Bawaslu sebelum tahap pendaftaran parpol dimulai. Dalam menjalankan tahapan itu, KPU harus menyusun PKPU yang sudah melalui tahap konsultasi yang melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah, dan DPR. “Namun, mengapa persoalan Sipol yang penting ini baru mencuat di pertengahan saat proses sudah berjalan,” katanya. (GAL)

Advertisements

Pilkada Serentak Kedodoran

Oleh; Ramlan Surbakti

Sumber : Harian Kompas edisi 18 Juni 2015

Peyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak 2015 mengalami kedodoran dalam dua hal: peraturan perundang-undangan dan persiapan penyelenggaraan.

Hukum dan kepastian hukum mengenai pemilihan umum (pemilu) sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, adalah persaingan antarpeserta pemilu atau antarpasangan calon untuk memperebutkan jabatan yang sama (kepala dan wakil kepala daerah). Karena jumlah jabatan yang diperebutkan sedikit (satu kepala daerah di setiap daerah), jumlah yang bersaing mendapatkan jabatan itu lebih banyak daripada jumlah jabatan yang diperebutkan; dan jabatan itu dipandang amat sangat penting (bahkan dipandang jauh lebih penting daripada hal lain), maka persaingan niscaya akan sangat tajam, bahkan tak jarang menggunakan kekerasan.

Continue reading

Sengkarut Anggaran Pilkada

Sumber: Harian Kompas, edisi 18 April 2015

Dari 68 daerah tambahan yang akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015, baru 10 daerah yang sudah menyiapkan anggaran sebagaimana dikonfirmasi oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay (Kompas, 8/4).

 Sepuluh daerah yang sudah menyiapkan anggaran tersebut belum dirilis secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu juga dengan daerah yang belum mempunyai anggaran sama sekali untuk melaksanakan Pilkada 2015.

Continue reading

Tersedia di Gramedia, Buku: Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pilkada

Dinamika

Pesan segera di : http://www.gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=892104

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)

Oleh. Irvan Mawardi

A. LATAR BELAKANG

Dinamika perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia dewasa ini belum menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga memicu kekecewaan sebagian masyarakat. Di satu sisi, perkembangan semangat berdemokrasi di setiap bidang sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala yang menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi, seperti kebebasan menyatakan penadapat, kemerdekaan berserikat, adanya pemilihan langsung, adanya terbosan otonomi daerah, kebebasan pers dan lainnya.

Namun di sisi lain, perkembangan hukum sebagai bagian atau pilar penting dari demokratisasi belum menjadi sebuah nilai (value) yang terintegral dengan perkembangan demokrasi. Kepuasan terhadap perkembangan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan perkembangan hukum baik yang tumbuh di masyarakat maupun perkembangan hukum formil yang menjadi pilar proses penegakan hukum.

Tertinggalnya hukum dalam proses berdemokrasi menjadi sebuah ironi mengingat konstruksi hukum bernegara kita yang secara ideologis tercantum dalam konstitusi UUD 1945 menunjukkan bahwa Hukum dan Demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3 berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Frasa “kedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa sumber kedaulatan tertinggi dari negara ini adalah rakyat, namun kedaulatan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar karena negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Visi bangsa ini sudah cukup Nampak pada kalimat yang ada di Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tersebut bahwa negara kita meskipun melandasakan pada prinsip demokrasi dengan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama, namun kedaulatan itu harus dikelola dan dikontrol secara baik lewat mekanisme hukum. Continue reading

Catatan Kelam Pilkada Kobar dan Papua Barat; Kado pahit penutup tahun 2011

 

Pilkada Kota Waringin Barat nampaknya akan menjadi salah satu saksi sejarah sekaligus referensi kajian politik daerah yang cukup penting. Betapa tidak, konflik Pilkada Kobar menjadi salah satu pilkada yang terpanjang masa konfliknya selain pilkada Maluku Utara tahun 2007 yang lalu.  Pembakaran rumah jabatan Bupati Kobar tanggal 29 Desember 2011 yang lalu adalah puncak dari konflik Pilkada kobar yang mengalami staus quo pasca KPUD menolak putusan MK yang menganulir hasil penghitungn KPUD Kobar yang memenangkan pasang calon yakni H Sugianto- H Eko Sumarno (SUKSES), sementara Putusan MK memenangkan pasangan  DR Ujang Iskandar -Bambang Purwanto (UJI-BP). Pada saat yang bersamaan    ratusan warga pendukung kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw membakar rumah Gubernur Abraham Aturury. Massa kesal, sebab MK memutuskan memenangkan Abraham Aturury dan Rahimin Katjong sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terpilih.

Continue reading

Praktik Oligarki Politik Semakin Akut

diskusi dan bedah buku

JAKARTA,20/11 – DISKUSI DAN BEDAH BUKU. Anggota DPR RI A Malik Haramain (2 kiri) bersama penulis buku Irvan Mawardi (kiri), pengamat politik Audy Wuisang (2 kanan) dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kanan) berbicara tentang prediksi pemilu tahun 2014 di tengah sistem oligarki dalam diskusi dan bedah buku yang bertajuk ” Pemilu Dalam Cengkraman Oligarki” di Jakarta, Minggu, (20/11). Diskusi dan bedah buku karya Irvan Mawradi ini membahas tentang potret hasil advokasi pilkada dan pemilu 2005 -2010 yang memberikan gambaran carut marut pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam sistem oligarki dan beberapa solusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi di pemilu mendatang. FOTO ANTARA/Teresia May/ss/pd/1

JAKARTA–MICOM: Praktik oligarki politik saat ini dinilai semakin akut. Hal itu terlihat nyata, diantaranya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR.

Ngototnya partai-partai besar pada sejumlah poin krusial dalam pembahasan RUU Pemilu, menunjukkan partai-partai yang berkuasa saat ini berupaya mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka.

Peluang partai menengah dan partai-partai baru untuk masuk ke parlemen pun ditutup.

Penilaian itu terangkum dalam buku Pemilu dalam Cengkraman Oligarki, karya Irvan Mawardi, yang dipaparkan dalam Diskusi dan Bedah Buku di Jakarta, Minggu (20/11).

“Dalam pembahasan RUU Pemilu fokusnya pada besaran ambang batas parlemen, sistem pemilihan tertutup, mengurangi alokasi kursi per daerah permilihan. Pembicaraannya memperluas kekuasaan, ini bagian dari strategi partai besar untuk memperluas kekuasannya,” ujar Irvan Mawardi, mantan peneliti di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini. (OL-11)