MUHAMMADIYAH DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Oleh. Irvan Mawardi[1]

Apresiasi sejarah terhadap Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan oleh faktor  besarnya partisipasi organisasi ini dalam dunia Pendidikan. Partisipasi Muhammadiyah dalam memperkuat bangsa ini dalam konteks Pendidikan dimulai sejak Muhammadiyah lahir pada tahun 1912. Hal ini mengingat bahwa salah satu faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah adalah adanya realitas obyektif yang menunjukkan bahwa kondisi  Pendidikan bangsa ini di awal abad 20-an cukup memprihatinkan alias tertinggal. Dalam catatan Amir Hamzah (1985;120) yang mengungkapkan bahwa setidaknya salah satu problem yang dihadapi   umat Islam pada fase awal abad ke- 20 adalah adanya kemunduran Islam yang berpusat di pondok pesantren karena terisolasi dari perkembangan ilmu dan masyarakat modern. Faktor ini terkonfirmasi oleh temuan  Saifullah (1997;28-68) bahwa salah satu yang melatarbelakangi lahirnya Muhammadiyah adalah realitas sosial-pendidikan di Indonesia.

Latar sejarah lahirnya Muhammadiyah ini perlu diungkap untuk mempertegas bahwa kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa ini, khususnya dalam dunia pendidikan tidaklah sedikit. Mencatat partisipasi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan tidak bermaksud membusungkan dada di hadapan pemerintah atau pihak penyelenggara pendidikan lainnya. Hal ini semata untuk menjelaskan  bahwa ; pertama resouces pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah saat ini  bukanlah hasil kerja yang pendek dan sederhana. Data mencatat bahwa dalam rentan waktu satu abad usianya, Muhammadiyah mampu membantu atau mendukung program pendidikan pemerintah dengan menyediakan 1132 Sekolah Dasar ; 1769 Madrasah Ibtidaiyah ; 1184 Sekolah Menengah Pertama; 534 Madrasah Tsanawiyah ; 511 Sekolah Menengah Atas ; 263 Sekolah Menengah Kejuruan ; 172 Madrasah Aliyah ; 67 Pondok Pesantren ; 55 Akademi ; 4 Politeknik ; 70 Sekolah Tinggi dan 36 Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. (Profil Muhammadiyah, 2005). Bahkan Said Tuhuleley, Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengungkapkan bahwa Muhammadiyah memiliki dan mengelola Lembaga Pendidikan sebanyak 10% dari total lembaga pendidikan yang dimiliki Pemerintah. Dengan demikian, perlu wisdom dari Negara melihat fakta itu untuk terus mendukung dan bekerjasama dengan Muhammadiyah  di bidang pendidikan dalam berbagai bentuk, tanpa harus menimbang dalam perspektif politik semata.

Kedua, dalam konteks konsolidasi internal, capaian hasil dari aktivitas pendidikan selama ini menghendaki Muhammadiyah untuk terus mengoreksi kelemahan sambil terus berupaya melakuakukan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Ketiga merefleksikan kontribusi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan selama Satu Abad untuk mendorong sikap objektif dan fairness bagi setiap kelompok penyelenggara pendidikan di negeri ini untuk saling tepo seliro (saling menghargai), tidak saling merasa hebat dan menonjolkan diri.  Gejala yang muncul saat ini adalah adanya sikap jumawa dari beberapa kelompok yang juga memiliki kuantitas amal usaha pendidikan yang memadai akhirnya cenderung meremehkan atau menyalahkan Muhammadiyah dan penyelenggara pendidikan lainnya..

Pendidikan dan Karakter bangsa

Sikap apriori atau mungkin pesimisme terhadap aktivitas Muhammadiyah dalam bidang pendidikan  muncul karena pendidikan Muhammadiyah sekedar dimaknai sebagai kontribusi yang bersifat kuantitatif semata. Padahal sejujurnya, partisipasi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan tidak sekedar dimaknai dengan berdirinya fisik sekolah yang sekian banyak jumlahnya. Namun harus diakui bahwa kontribusi Pendidikan Muhammadiyah terhadap bangsa ini lebih pada proses penguatan karakter bangsa agar mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa yang lain. Penguatan karakter bangsa itu sudah diawali oleh Kyai Ahmad Dahlan dengan memilih Pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus diperbaharui. Proses penguatan karakter bangsa lewat pendidikan Muhammadiyah dapat direkam dari beberapa indikator;

Pertama, meski banyak yang memahami bahwa Muhammadiyah berjasa dalam bidang pendidikan, namun masih sedikit yang bisa menangkap bahwa paradigma pendidikan yang digagas oleh KHA Dahlan adalah Paradigma Pembaharuan.  Basis teologis Paradigma Pembaharuan Muhammadiyah dapat telisik dari statement KHA Dahlan : “ Islam memerdekakan akal dari tiap-tiap yang membelenggunya dan melepaskan dari segala taklid yang memperhambanya. Dipulangkannya ia kepada kerajaannya dimana ia harus memerintah dengan pertimbangan dan kebijaksanaan; dan dalam segala hal yang diperbuatnya ia hanya tunduk kepada Allah dan menjaga batas-batas yang ditentukan oleh undang-undangan Tuhan, tetapi dalam batas-batasnya itu ia merdeka seluas-luasnya dan tiada habis-habis pertimbangan yang dilakukan di bawah panji-panjinya.” (Wirjosukarto , 1968; Fadjar, 2010). Spirit Pembaharuan dalam konteks pendidikan ini kemudian dipertegas kembali dalam Beberapa buah pikiran pendidikan Muhammadiyah dari rekomendasi tentang pendidikan dalam Konggres Islam Cirebon tahun 1921. Muhammadiyah berpandangan bahwa salah satu maksud Kitab Suci Alquran ialah “mengakui haknya akal dan ilmu dan setiap pengajaran agama harus dibuktikan dengan menjalankan akal. … Jadi didikan dan pengajaran di dalam sekolah Islam itu harus berisi (antara lain) “cinta kepada sesama manusia, dan memihak kepada nasib orang yang sengsara.” (Mulkhan, 1990, hlm 234-235).

Nalar pembaharuan yang menjadi karakter gerakan Muhammadiyah pada akhirnya kemudian menginspirasi praktek pendidikan dan pengajaran pada periode selanjutnya sampai saat ini yang dilakukan pemerintah maupun kelompok penyelenggara pendidikan lainnya. Hal ini mendorong munculnya  kreasi pendidikan model PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Sekolah Dasar dengan SDI Islam Terpadu dan Menengah hingga Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Diploma) dll.  Fakta inilah yang kemudian dinilai oleh  Cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid  bahwa Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Achmad Dahlan telah sukses meletakkan dasar-dasar peradaban Islam modern di Indonesia dengan menterjemahkan ayat-ayat Al-Qur’an dalam realita kehidupan masyarakat. Sehingga gagasan dan ide-ide pembaharuan, rasional, kritis  bahkan yang saat ini yang cenderung liberal merupakan manifestasi dan investasi ide dan praktek pembaharuan yang sejak awal diinisiasi oleh Muhammadiyah lewat pendidikan. Dalam konteks penguatan karakter bangsa, gagasan pembaharuan pemikiran menjadi agenda penting.

Kedua, soal Kemandirian. Pendidikan Muhammadiyah telah berkontribusi dalam menyemai sikap kemandirian dalam memperkuat karakter sebuah bangsa. Ribuan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dipastikan semuanya diawali oleh insiatif internal-lokal di masing-masing level persyarikatan. Inisiatif itu berupa kerelaan dalam mewakafkan tanahnya untuk membangun sekolah, membayar pembangunan secara gotong royong, sampai pada kerelaan kader Muhammadiyah mewakafkan dirinya untuk menjadi Guru sejati, meskipun dengan gaji yang pas-pasan. Novel dan Film Laskar Pelangi yang sempat heboh itu secara nyata menjelaskan bahwa kemandirian sebuah bangsa akan lahir dari proses pendidikan yang memandirikan dan menolak pemanjaan. Banyak sekali Laskar Pelangi lain yang bertebaran di Nusantara ini yang berlogo Muhammadiyah. Mereka selalu gigih dan bertahan dengan keikhlasan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Kegigihan Muhammadiyah dalam meruwat pendidikan selama satu abad ini tidak terlepas dari karakter kemandirian yang menjadi khas gerakan Muhammadiyah. Kemandirian inilah yang saat ini mesti dikedepankan di tengah gempuran arus industrialisasi dan kapitalisme, khususnya dalam dunia pendidikan.

Ketiga, soal Pemihakan. Salah satu kontibusi Pendidikan Muhammadiyah untuk bangsa ini adalah kuatnya nalar keberpihakan pada kelompak masyarakat lemah. Keberpihakan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian fasilitas murah dan mudah dalam mengakses pendidikan. Namun lebih dari itu Pendidikan Muhammadiya juga berusaha mengadvokasi nasib stakeholdres pendidikan di republik ini agar tidak menjadi korban dari kerasnya kebijakan privatisasi dan kapitalisasi pendidikan. Sehingga pada tahun 2003, Muhammadiyah dan elemen Pendidikannya berusaha dan berjuang di garis paling depan dalam memperjuang pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-undang Guru dan Dosen. UU Sisdiknas setidaknya berusaha memihak pada upaya pemeliharan moral dan etika yang sebagaimana disebut almarhum Muhammad Natsir bahwa keduanya adalah air yang  memberi hidup pada proses pendidikan dan pengajaran. UU Guru dan Dosen menjadi point penting memperjuangkan peningkatan derajat para guru dan dosen yang selama ini terpinggirkan. Semangat Pemihakan ini pula yang menjadi spirit masih bertahannya sekolah Muhammadiyah di berbagai pelosok tanah air, seperti halnya yang terjadi dalam  Laskar Pelangi.

Keempat, tersemainya nilai-nilai Kemanusiaan Universal. Secara spintas, pendidikan Muhammadiyah memang bercorak agamis eksklusiv, namun pada kenyataannya nilai inklusivitaslah yang menjadikan pendidikan Muhammadiyah bertahan sampai saat ini. Penyamaian terhadap nilai kemanusiaan dalam dunia pendidikan sebenarnya telah menjadi kebijakan pendidikan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Hal ini dapat dilacak oleh temuan Munir Mulkan yang menyebut bahwa Dalam laporan tahunan (verslag) tahun 1923 (PB Muhammadiyah, Yogyakarta, 1924, hlm 55), diperoleh informasi mengenai praktik pembelajaran sebagai praktik hidup sosial terlembaga dalam pondok siswa/ pelajar yang diberi nama Jamiatul Abail Aulad (Perkumpulan Wali-Murid). Pengelola pondok terdiri dari guru-guru pada sekolah Muhammadiyah. Program kegiatan utama pondok itu ialah mentradisikan, mempraktekkan apa yang dipelajari siswa/ pelajar dari guru di sekolah khususnya memelihara kemajuan kesehatan, kemajuan pelajaran dan peri kemanusiaan. Di dalam pondok, pelajar dan siswa dilatih hidup bersama, memenuhi sendiri hajat hidupnya, merasakan resiko perilaku sosial baik dan buruk. Dari sini anak-anak itu belajar meneguhkan realisasi kebenaran dan kemanusiaan dalam kehidupan duniawi bagi kebaikan Negeri Hindia/Indonesia. (Mulkan, 2010).

Pada periode selanjutnya, lembaga pendidikan Muhammadiyah memang begitu mudah diakses oleh semua elemen dari berbagai suku, ras dan agama. Bahkan menurut laporan Majelis Diktilitbang PP. Muhammadiyah, 70% mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Kupang adalah beragama Non Muslim. Keterbukaan pendidikan Muhammadiyah terhadap umat lain, termasuk umat Kristiani yang mendorong Abdul Mukti (sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah) mencetuskan istilah KRISMUHA, Yakni Kristen Muhammadiyah. Dari hasil penelitiannya, Abdul Mukti mampu membuktikan bahwa banyak Umat Kritisni yang merasa enjoy dan tenang belajar di perguruan miliki Muhammadiyah. Dengan demikian, ketika banyak pihak yang mempromosikan nilai-nilai Inklusivitas, Pluralisme, Egalitarianisme dan nilai universal lainnya, maka sesungguhnya Muhammadiyah juga sejak awal telah menanam nilai tersebut dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Keluwesan dan keterbukaan  pemikiran yang dianut oleh pendidikan Muhammadiyah memiliki pengaruh kuat dalam proses pembentukan dan penguatan karakter bangsa. Sebab keterbukaan terhadap kemajemukan adalah salah prasyarat bangsa yang berkarakter kuat.

Tantangan ke Depan

Buya Syafii Maarif dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwa gagal dan rusaknya bangsa ini adalah juga menjadi tanggung jawab Muhammadiyah. Terkait dengan persoalan karakter bangsa, maka Muhammadiyah dengan lembaga pendidikannya harus segera berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang secara kuantitas sudah cukup memadai.  Kualitas pendidikan Muhammadiyah akan sangat berpengaruh pada proses penguatan karakter bangsa, karena pendidikan Muhammadiyah menjadi media yang strategis untuk menyamai sikap dan profil anak bangsa sebagai prasyarat terwujudnya bangsa yang berkarakter. Yakni bangsa yang memiliki yang Visi yang tegas  untuk menjaga martabat bangsa dan negara dari intervensi kepentingan asing, bangsa yang mandiri dalam  mewujudkan kebijakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,  dan memiliki cita-cita kuat  membawa kemajuan sejalan dengan cita-cita nasional;  mewujudkan  demokrasi yang bersifat mendasar disertai kebijakan-kebijakan nasional yang mengutamakan hajat hidup rakyat .  Sehingga Pendidikan Muhammadiyah harus selalu mampu terbuka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pendidikanya selama ini.  Mengutip Prof. Malik Fadjar bahwa bahwa pendidikan Muhammadiyah yang diijiwai dan disemangati “ruh Al-Islam dan Kemuhammadiyahan” itu haruslah bersifat “reflektif, transmitif, dan progresif.” Dengan demikian, pendidikan Muhammadiyah sebagai ujung tombak penguatan karakter bangsa masih menjadi sebuah keniscayaan sejarah. Mungkin itu

Sumber Bacaan;

  1. Abdul Malik Fadjar. 2010. Paradigma Pendidikan Muhammadiyah. Makalah dalam seminar di Universitas Muhamamdiyah Hamka. Jakarta
  2. Abdul Mukti & Fajar Riza Ul Haq. 2009. Kristen Muhammadiyah Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan. Al-Wasat Publishing House. Jakarta .
  3. Abdul Munir Mulkhan. 2010. Spiritual Learning; Ijtihad Ilmu di Abad Kedua Pendidikan Muhammadiyah. Makalah dalam seminar di Universitas Muhamamdiyah Hamka. Jakarta
  4. Amir Hamzah. 1985. Pembaharuan Pengajaran dan Pendidikan oleh Pergerakan Muhammadiyah. Jember. Universitas Muhammadiyah
  5. Khozin. 2006. Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia ; Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi. UMM Press.


[1] Alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Wakil Sekretaris PW. Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: